Kenaikan Tarif Berbasis NIK
Belum lama ini kita semua mendengar kabar bahwa Kereta Commuter Indonesia akan melakukan penyesuaian tarif berdasarkan NIK. Banyak komen yang tidak dari masyarakat, bahwa penyesuaian ini tidak sesuai dan malah merepotkan warga yang bergantung pada KRL setiap harinya.
Pada 12/9/2024, Broer Rizal dalam wawancaranya menyatakan bahwa kebijakan tersebut belum pasti karena tengah ditinjau ulang. Pihaknya juga belum mengetahui bagaimana mekanisme penerapan konsep tarif KRL berdasarkan NIK tersebut.
Pihak KAI Commuter menyatakan kesiapannya jika kebijakan tersebut sudah ditetapkan oleh Kementrian Perhubungan selaku regulator dalam kebijakan ini.
Jika memang nantinya diputuskan sebagaimana yang tercuat sekarang, pihak KCI akan melakukan sosialisasi selama tiga bulan terlebih dahulu kepada masyarakat, sebelum akhirnya mekanisme baru tersebut digunakan.
Rizal menyatakan kepada para media untuk sabar menunggu kabar lanjutan terkait tarif ini pada kabinet pemerintahan yang baru.
Tanggapan dari saya pribadi sepertinya tidak perlu ada penyesuaian tarif berbasis NIK seperti ini, karena sejatinya transportasi publik adalah layanan yang seharusnya bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, dari yang mampu hingga yang tidak.
Foto Broer Rizal kepada media tentang tanggapan isu tarif KCI. Sumber gambar Nur Taufik.
Dan subsidi-subsidi kendaraan listrik menurut saya tidak tepat sasaran, karena kita tahu sendiri terkhusus di Jakarta yang kemacetan di mana-mana. Seharusnya pemeritah menaikan lagi subsidi-subsidi kepada para pengguna transportasi umum yang tanpa disadari mengurai kemacetan.
Mengutip dari kanal Kompas.com, kemacetan di Jakarta menyebabkan kerugian hingga 100 triliun rupiah per tahun. Dan hasilnya jika subsidi kendaraan listrik terus digenjot maka kendaraan pribadi akan bertambah, lalu kemacetan akan semakin mengular di tengah jalan yang boleh dibilang sudah overload menampung kendaraan-kendaraan tersebut.
Kendaraan berbasis listrik memang tidak menimbulkan emisi, akan tetapi menambah padat jalan-jalan di Jakarta yang mana kita rasakan sendiri terkhusus warga Jakarta, pasti akan cenderung cepat stres akibat terjebak macet berjam-jam.
Jadi saran saya kepada para pemangku kebijakan, alangkah baiknya jika subsidi-subsidi kendaraan listrik tersebut dialihkan kepada subsudi-subsidi transportasi publik. Dampak baiknya semua orang merasakan, gaya hidup lebih sehat karena dengan transportasi seperti kereta orang-orang akan melangkah lebih banyak dibanding dengan transportasi pribadi.
