Dikutip dari Liputan6.com,Jakarta. Staf khusus Presiden RI Bidang Inovasi dan pendidkan Billy Mambasar,mengadukan berbagai temuan masalah Pendidikan di Indonesia timur ke kemendikbudristrek.Setiap bertemu dengan Masyarakat,Billy menampung aspirasi mereka dan menuliskannya menjadi rekomendasi kebijakan untuk presiden.Hingga saat ini, pemuda Papua pertama lulusan Harvard ini,telah menuliskan 28 rekomendasi Kebijakan dalam bidang inovasi,Pendidikan dan Pembangunan daerah terluar.
Akhir Juli lalu, Billy Mambasar melakukan kunjungan ke daerah terluar di perbatasan Indonesia dan Timor Leste.Dalam perjalanan ini ia,menampung aspirasi langsung dari Masyarakat tentang susahnya akses Pendidikan dasar dan menengah,serta tingginya biaya kuliah yang di alami oleh Masyarakat Indonesia.Menurutnya, kesalahan tata Kelola anggaran Pendidikan seperti alokasi BOS (Bantuan Oprasioanal Sekolah) yang kurang tepat sasaran,nepotisme dalam pemilihan penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP),dan sulitnya akses pendidikan dasar dan menengah.
"Anak-anak Indonesia di Sebagian besar wilayah masih harus menyebrang jalan melewati Sungai,jembatan yang rapuh,memanjat gunung,dan menyebrang hutan,untuk pergi ke sekolah setiap harinya,"
Billy Mambasar juga kemendikbud untuk memperhatikan kesejahteraan guru.
Hal serupa juga terjadi pada layanan Kesehatan.Meskipun Indonesia memilik program jaminan Kesehatan nasional (JKN),layanan Kesehatan yang berkualitas masih sulit di akses oleh Masyarakat miskin,terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil.Ketidakmampuan untuk mendapatkan layanan Kesehatan yang baik memperburuk kondisi mereka, menyebabkan produktivitas rendah dan memperpanjang siklus kemiskinan.
 Seperti peristiwa yang terjadi di Jember seorang ibu mengakhiri hidupnya setelah membunuh kedua anak kandungnya yang berusia 7 tahun dan 6 bulan, penyebanya adalah sang ibu yang menderita depresi dan sempat berobat rutin ke rumah sakit Dr.Soebandi Jember, disana beliau di tangani oleh dokter kejiwaan dan beliau rutin meminum obat yang di berikan dokter, namun beberapa bulan setelahnya pengobatan terhenti karena suami dari ibu tersebut sudah tidak sanggup lagi untuk membayar iuran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) lagi,dari sini kita dapat menilai banyak sekali warga Negara indonesia yang terenggut haknya dalam pemenuhan layanan kesehatan karena hal adminstratif.padahal, BPJS di bentuk dari semangat perwujudan keadilan sosial,terutama mengacu pada UU no 40 tahun 2004 tentang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional),sebagai pelaksanaan dari konstitusi Undang- Undang dasar 1945 Pasal 28H Ayat 3 dan pasal 34 Ayat 2 yakni kewajiban negara memenuhi Hak Warga Negara Indonesia untuk mengakses layanan Kesehatan tanpa terkecuali.
Namun,sampai sekarang masih ada pemisahan kelompok Masyarakat yang berbeda yakni pasien BPJS dan Non BPJS hal ini disebabkan kepesertaan BPJS yang di tentukan oleh iuran,padahal pemerintah sudah memiliki program KIS (Kartu Indonesia Sehat) yang di pergunakan untuk Masyarakat miskin,namun karena buruknya sistem pendataan, banyak masyarakat miskin yang tidak terdata dan justru warga menengah keatas yang mendapatkan KIS tersebut.
Dari sini kita dapat melihat betapa tingginya ketimpangan sosial di Negara Indonesia sehingga faktor tersebut dapat mempengaruhi ekonomi yang ada di Indonesia.
KESENJANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH
Kemiskinan di Indonesia juga di pengaruhi karena kesenjangan Pembangunan antar Wilayah. Sebagian besar Pembangunan ekonomi berfokus di pulau Jawa dan beberapa kota besar, sementara di daerah-daerah lain terutama di Indonesia timur,masih tertinggal cukup jauh.Kesenjangan ini membuat Masyarakat di daerah- daerah terpencil memiliki akses yang sangat terbatas terhadap fasilitas dan peluang ekonomi yang memadai.Program-program Pembangunan yang di luncurkan pemerintah sering kali tidak efektif dalam mencapai Masyarakat miskin di wilayah-wilayah terpencil.
Dilansir dari INewspalembang,Jalan penghubung di desa Marga Telang yang rusak parah sepanjang 4KM menghambat aktivitas warga unutuk membawa hasil pertanian dan aktivitas warga lainnya,menurut laporan jalan sudah pernah ada perbaikan akan tetapi tidak menjadikan jalan menjadi lebih baik justru sebaliknya cor jalan tidak memiliki kekuatan yang berarti,dana desa yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan infrastrukur dan kesejahteraan Masyarakat seringkali tidak tepat sasaran atau di salah gunakan,sehingga Masyarakat terjebak dalam kemiskinan,meskipun ada pertumbuhan ekonomi di tingakat nasional.
