Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah besar yang melanda negara kita saat ini.Meskipun ekonomi negara saat ini terus bertumbuh akan tetapi masih banyak sekali masyarakat yang hidup dalam kemiskinan.Kemiskinan di negara ini bukan hanya sekedar masalah ekonomi,tetapi juga merupakan hasil dari ketidakadilan stuktural dalam mendistribusikan sumber daya dan peluang ekonomi.Hal ini menimbulkan pertanyaan yang cukup perlu di bahas adalah
 MENGAPA DI TENGAH PERTUMBUHAN EKONOMI YANG TINGGI, KEMISKINAN MASIH BERTAHAN?
Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah terletak pada ketidakaadilan ekonomi yang mengakar dalam sistem sosial dan kebijakan di Indonesia.
LALU SIAPAKAH YANG DI UNTUNGKAN?
Data menunjukan bahwa sebagian besar kekayaan di Indonesia hanya di nikmati oleh sekelompok kecil orang kaya,sementara jutaan orang lainnya masih hidup di bawah garis kemiskinan.Laporan Oxfam tahun 2017Â menyebutkan bahwa kekayaan empat orang terkaya di Indonesia setara dengan gabungan kekayaan dari 100 juta penduduk termiskin.Faktor ketimpangan ini tidak hanya terkait dengan ekonomi saja tetapi juga akses terhadap pendidikan,kesehatan,serta lapangan kerja yang layak.Orang-orang yang kehidupan sosialnya berada di atas akan mendapatkan akses yang lebih baik seperti pendidikan yang berkualitas,layanan kesehatan serta peluang ekonomi yang memadai.Namun sebaliknya,mereka yang kehidupan sosialnya berada di lapisan bawah terus terjebak dalam siklus kemiskinan karena kurangnya akses terhadap sumber daya tersebut.
Selain ketimpangan dalam distribusi kekayaan,kebijakan ekonomi yang di terapkan akhir akhir ini cenderung lebih menguntungkan kelompok elit di bandingkan rakyat kecil.Pembangunan infrastrukutur besar besaran seperti Pembangunan tol,stadion jembatan.Serta kebijakan investasi asing.
Di kutip dari detik.com Rabu,(25/9/2024),Perusahaan asal China,Delonix Group mulai menjalankan proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN),Kalimantan Timur.Delonix menjadi investor asing pertama yang masuk IKN.Delonix akan membangun proyek Kawasan mix use Delonix Nusantara yang akan di bangun luas lahan 24.000 meter persegi.Di dalamnya akan banyak Pembangunan properti,mulai dari hotel,service apartemen,pusat perbelanjaan,perkantoran,dan pusat olahraga serta kebugara.Investasi Delonix murni tanpa bermitra dengan Perusahaan lokal.
Dilansir dari detikFinance,Kamis (26/9/2024),Presiden Joko Widodo sendiri yang meresmikan groundbreaking proyek senilai Rp 500 miliar tersebut.Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan Delonix merupakan Perusahaan asing yang menjadi perintis untuk berinvestasi di IKN.Diharapkan masuknya Delonix dapat menarik minat investor lainnya.
Hal ini dapat meningkatkan terjadinya ketimpangan sosial di Indonesia karena pemerintah sering kali lebih berfokus pada kepentingan Perusahaan besar dan kapital asing,dari pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat miskin.Sedangkan, sektor pertanian,yang menjadi tulang punggung bagi Sebagian besar Masyarakat miskin di pedesaan seringkali di abaikan.Petani kecil sulit untuk bersaing di pasar karena minimnya dukungan dari pemerintah,baik dalam bentuk subsidi,teknologi,maupun akses pasar.Sementara itu,sektor-sektor yang lebih menguntungkan bagi investor asing,seperti pertambangan dan Perkebunan besar, mendapat perhatian lebih dari pemerintah.Akibatnya,Masyarakat yang tergantung pada sumber daya alam dan lahan pertanian sering kali kehilangan akses terhadap tanah mereka dan terpaksa beralih pekerjaan yang kurang produktif.
AKSES YANG TIDAK SETARA TERHADAP PENDIDKAN DAN KESEHATAN
Ketidak adilan dalam ekonomi juga terlihat dari akses yang tidak merata terhadap pendidikan dan layanan Kesehatan contohnya seperti daerah-daerah di Kawasan timur Indonesia terutama di Papua yang masih menghadapi pembatasan akses Pendidikan,serta layanan Kesehatan.Pendidkan berkualitas cenderung hanya di nikmati oleh mereka yang mampu membayar biaya tinggi untuk sekolah  dan universitas swasta. Akibatnya,anak-anak dari keluarga miskin sering kali harus puas dengan kualitas pendidikan yang rendah, yang pada akhirnya menghambat mereka untuk meningkatan taraf hidup.
Dikutip dari Liputan6.com,Jakarta. Staf khusus Presiden RI Bidang Inovasi dan pendidkan Billy Mambasar,mengadukan berbagai temuan masalah Pendidikan di Indonesia timur ke kemendikbudristrek.Setiap bertemu dengan Masyarakat,Billy menampung aspirasi mereka dan menuliskannya menjadi rekomendasi kebijakan untuk presiden.Hingga saat ini, pemuda Papua pertama lulusan Harvard ini,telah menuliskan 28 rekomendasi Kebijakan dalam bidang inovasi,Pendidikan dan Pembangunan daerah terluar.
Akhir Juli lalu, Billy Mambasar melakukan kunjungan ke daerah terluar di perbatasan Indonesia dan Timor Leste.Dalam perjalanan ini ia,menampung aspirasi langsung dari Masyarakat tentang susahnya akses Pendidikan dasar dan menengah,serta tingginya biaya kuliah yang di alami oleh Masyarakat Indonesia.Menurutnya, kesalahan tata Kelola anggaran Pendidikan seperti alokasi BOS (Bantuan Oprasioanal Sekolah) yang kurang tepat sasaran,nepotisme dalam pemilihan penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP),dan sulitnya akses pendidikan dasar dan menengah.
"Anak-anak Indonesia di Sebagian besar wilayah masih harus menyebrang jalan melewati Sungai,jembatan yang rapuh,memanjat gunung,dan menyebrang hutan,untuk pergi ke sekolah setiap harinya,"
Billy Mambasar juga kemendikbud untuk memperhatikan kesejahteraan guru.
Hal serupa juga terjadi pada layanan Kesehatan.Meskipun Indonesia memilik program jaminan Kesehatan nasional (JKN),layanan Kesehatan yang berkualitas masih sulit di akses oleh Masyarakat miskin,terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil.Ketidakmampuan untuk mendapatkan layanan Kesehatan yang baik memperburuk kondisi mereka, menyebabkan produktivitas rendah dan memperpanjang siklus kemiskinan.
 Seperti peristiwa yang terjadi di Jember seorang ibu mengakhiri hidupnya setelah membunuh kedua anak kandungnya yang berusia 7 tahun dan 6 bulan, penyebanya adalah sang ibu yang menderita depresi dan sempat berobat rutin ke rumah sakit Dr.Soebandi Jember, disana beliau di tangani oleh dokter kejiwaan dan beliau rutin meminum obat yang di berikan dokter, namun beberapa bulan setelahnya pengobatan terhenti karena suami dari ibu tersebut sudah tidak sanggup lagi untuk membayar iuran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) lagi,dari sini kita dapat menilai banyak sekali warga Negara indonesia yang terenggut haknya dalam pemenuhan layanan kesehatan karena hal adminstratif.padahal, BPJS di bentuk dari semangat perwujudan keadilan sosial,terutama mengacu pada UU no 40 tahun 2004 tentang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional),sebagai pelaksanaan dari konstitusi Undang- Undang dasar 1945 Pasal 28H Ayat 3 dan pasal 34 Ayat 2 yakni kewajiban negara memenuhi Hak Warga Negara Indonesia untuk mengakses layanan Kesehatan tanpa terkecuali.
Namun,sampai sekarang masih ada pemisahan kelompok Masyarakat yang berbeda yakni pasien BPJS dan Non BPJS hal ini disebabkan kepesertaan BPJS yang di tentukan oleh iuran,padahal pemerintah sudah memiliki program KIS (Kartu Indonesia Sehat) yang di pergunakan untuk Masyarakat miskin,namun karena buruknya sistem pendataan, banyak masyarakat miskin yang tidak terdata dan justru warga menengah keatas yang mendapatkan KIS tersebut.
Dari sini kita dapat melihat betapa tingginya ketimpangan sosial di Negara Indonesia sehingga faktor tersebut dapat mempengaruhi ekonomi yang ada di Indonesia.
KESENJANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH
Kemiskinan di Indonesia juga di pengaruhi karena kesenjangan Pembangunan antar Wilayah. Sebagian besar Pembangunan ekonomi berfokus di pulau Jawa dan beberapa kota besar, sementara di daerah-daerah lain terutama di Indonesia timur,masih tertinggal cukup jauh.Kesenjangan ini membuat Masyarakat di daerah- daerah terpencil memiliki akses yang sangat terbatas terhadap fasilitas dan peluang ekonomi yang memadai.Program-program Pembangunan yang di luncurkan pemerintah sering kali tidak efektif dalam mencapai Masyarakat miskin di wilayah-wilayah terpencil.
Dilansir dari INewspalembang,Jalan penghubung di desa Marga Telang yang rusak parah sepanjang 4KM menghambat aktivitas warga unutuk membawa hasil pertanian dan aktivitas warga lainnya,menurut laporan jalan sudah pernah ada perbaikan akan tetapi tidak menjadikan jalan menjadi lebih baik justru sebaliknya cor jalan tidak memiliki kekuatan yang berarti,dana desa yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan infrastrukur dan kesejahteraan Masyarakat seringkali tidak tepat sasaran atau di salah gunakan,sehingga Masyarakat terjebak dalam kemiskinan,meskipun ada pertumbuhan ekonomi di tingakat nasional.
EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM dan MARGINALISASI RAKYAT
Ketidakadilan ekonomi juga terjadi dalam pengelolaan sumber daya alam.Banyak Masyarakat miskin,terutama yang tinggal di daeah pedesaan atau wilayah yang kaya akan sumber daya alam,menjadi korban ekploitasi lingkungan.Perusahaan-perusahaan besar,baik domestik maupun asing,sering kali menguasai lahan yang seharusnya menjadi sumber penghidupan bagi Masyarakat lokal.
Misalnya,ekspansi kelapa sawit,pemerintah Indonesia terus mendorong peningkatan produksi minyak kelapa sawit tanpa berupaya memastikan bahwa Perusahaan domestik yang terlinat dalam berbagai tahapan produksi kelapa sawit,mulai dari penanaman kelapa sawit nasional.pemerintah telah gagal memenuhi kewajibannya terkait hak asasi manusia dan perubahan iklim,juga gagal memberikan pengawasan regulasi yang efektif terhadap Perusahaan domestik. Ekpansi Perkebunan kelapa sawit di Indonesia mengabaikan hak Masyarakat atas standar hidup yang layak ,hak atas properti,dan hak asasi Masyarakat pedesaan yang tinggal di sekitar lahan-lahan yang di konversi untuk Perkebunan kelapa sawit.Hal ini memicu ratusan konflik lahan,termasuk wilayah-wilayah Masyarakat yang terbentuk dari program transmigrasi yang di sponsori pemerintah sejak puluhan tahun lalu.
Selain itu, juga ada penambangan yang sering kali membuat Masyarakat kehilangan akses ke lahan,air bersih,dan sumber daya lainnya.Selain merusak lingkungan ,eksploitasi juga merugikan Masyarakat lokal secara ekonomi.Mereka kehilangan tanah dan mata pencaharian,sementara keuntungan besar justru mengalir ke segelintir pemilik modal.ketidak adilan ini semakin memperarah kemiskinan,karena Masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk melawan sistem yang menindas mereka.
KESIMPULAN
Masalah kemiskinan di Indonesia bukan sekedar masalah kurangnya pendapatan,tetapi juga merupakan hasil dari ketidakadilan ekonomi.Ketimpangan dalam distribusi kekayaan ,akses yang tidak merata terhadap Pendidikan dan layanan Kesehatan,serta kebijakan ekonomi yang lebih menguntungkan segelintir orang,semuanya berkontribusi dalam terhadap kemiskinan terus bertahan. Untuk mengatasi masalah ini,di perlukan perubahan mendasar dalam cara kebijakan ekonomi di rancang dan di terapkan dengan fokus lebih besar pada keadilan sosial dan kesejahteraan Masyarakat miskin.
Dengan mengatasi ketidakadilan,Indonesia memiliki peluang untuk menciptakan Masyarakat yang lebih Sejahtera dan adil,di mana kekayaan dan peluang ekonomi dapat di nikmati oleh semua orang,bukan hanya segelinitir orang saja.
