Sedangkan Badan Energi Dunia IEA menyarakan politik subsidi energi dunia dihapuskan karena akan membebani fiskal dan membuat negara tersebut semakin berat memberikan kesejahteraan rakyatnya.
Untuk itu seperti yang disarankan oleh Badan Energi Dunia IEA, maka efisiensi sistem pembangkit adalah referensi utama tujuan ketahanan energi, sementara pemikiran anti-liberalisasi energi dan anti-kapitalisme energi seharusnya tetap berpatokan kepada konsep efisiensi energi, karena ketahanan(keamanan) energi mempunyai nilai risiko 10x lipat merusak dibandingkan dengan ketahanan pangan dalam merusak ketahanan nasional ( Michael Ruppert, 2008).
Metode penelitian ini adalah analisa statistik spss dengan obyek data statistik laporan tahunan produksi listrik (kWh/GWh/TWh) per negara (IEA), bauran pembangkit listrik(%) per negara(IEA), statistik listrik per provinsi(BPS), yang dikumpulkan dari buku statistik listrik BPS 2005-2015, buku statistik PLN 2004-2017, statistik listrik ESDM 2004-2015. Subyek penelitian ini adalah analisa margin pendapatan tarif rata-rata PLN(Rp/kWh) terhadap biaya produksi pembangkit atau BPP (Rp/kWh)
Laporan bauran pembangkit IEA berbagai negara diambil sebagai model ideal. Model bauran dibuat berdasarkan model bauran pulau Jawa yang berhasil menghentikan pembangkit diesel PLTD ( bauran PLTD 1%) sehingga angka bauran ini harus diikuti oleh pulau-pulau besar dan demand listriknya besar seperti Sumatra, Kalimantan,Sulawesi. Seterusnya harus dibangun infrastruktur energi dan listriknya mengikuti pulau Jawa untuk menghentikan operasi PLTD.
Jika negara ASEAN dan dunia lain berhasil membuat pembangkit gas lebih ekonomis secara komersial maka Indonesia seharusnya juga dapat membangun infrastruktur transportasi /distribusi gas yang mendukung kelayakan operasi pembangkit gas ini secara ekonomis komersial.
Dengan menguji model update dengan 2 faktor hipotesa menggunakan metoda statistik spss dengan data kelayakan efisiensi energi dunia/harga pasar dunia (IEA) pada laporan laba-rugi PLN 2004-2017 dan data BPS input/output PLN 2004-2016, maka total subsidi listrik sekitar Rp 650 triliun 2004-2016 di era SBY dan Jokowi ini seharusnya dapat dihapuskan
