Namun, terlepas dari apa pun alasan yang dikemukakan para politikus itu, menyeruak tiga pertanyaan besar yang menyiratkan keheranan publik.
Pertama, mengapa baru sekarang dibentuk Pansus Banjir sementara banjir di Jakarta adalah problem klasik yang terus berulang setiap tahunnya, termasuk semasa Jokowi dan Ahok sebagai gubernur?
Banjir adalah masalah endemik di Jakarta sejak berabad-abad silam. Tak hanya di era Anies Baswedan yang menjabat sejak 2017, tetapi juga di era Jokowi (2012-2014) dan Ahok (2014-2017), dan jauh sebelum Indonesia merdeka atau zaman penjajahan Belanda dan kekuasaan Gubernur Jenderal VOC (Veerenigde Oostindische Compagnie).
Salah satu Gubernur VOC yakni Daendels, bahkan memindahkan pusat kekuasaan VOC dari Kota Tua (sekarang wilayah Pinangsia, Jakarta Barat) ke Weltevreden (sekitar Gambir, Jakarta Pusat) pada tahun 1700-an atau abad ke-18 untuk menghindari masalah banjir.
Dikutip dari Kompas.com, bahkan sejarah problem banjir di Jakarta sudah dimulai sejak zaman Kerajaan Tarumanegara di bawah kekuasaan Raja Purnawarman. Dalam Prasasti Tugu dari abad ke-5 Masehi, disebutkan, saat itu wilayah yang kemudian hari bernama Jakarta itu sudah mengalami banjir. Raja Purnawarman tercatat menginstruksikan pembuatan kanal sepanjang 11 kilometer dari Sungai Candrabagha (Kali Bekasi) sampai Kali Gomati (Kali Cakung) untuk mengatasi banjir.
Itulah upaya Raja Purnawarman di masanya. Pemerintah kolonial Belanda pun melalui para gubernur VOC sudah banyak berbuat termasuk membuat rencana induk (masterplan) penanggulangan banjir  untuk seratus tahun ke depan.
Demikian juga para walikota (sebelum Jakarta ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Khusus Ibu Kota oleh Presiden Soekarno pada 1960-an) dan para gubernur Jakarta di bawah pemerintahan Indonesia pasca-proklamasi kemerdekaan (Orde Lama dan Orde Baru) seperti Ali Sadikin, Wiyogo, Sutiyoso, Foke, Jokowi, Ahok, dan juga Anies Baswedan. Mereka telah berbuat dan berusaha maksimal sesuai kapasitas dan selama periode kepemimpinan mereka masing-masing.
Lantas mengapa, baru pertama kalinya dalam sejarah ibu kota Jakarta sejak era VOC dan sejarah Republik Indonesia, ada panitia khusus (pansus) penyelidikan masalah banjir yang menempatkan pemimpin Jakarta sebagai pihak tertuntut utama atas musibah banjir?
Publik yang berakal sehat pun dibuat keheranan. Bahkan ada lelucon sindiran yang mengutarakan bahwa Pansus Banjir Jakarta semestinya tidak hanya menuntut Gubernur Anies, tetapi juga para mantan gubernur Jakarta sebelumnya seperti Jokowi dan Ahok, dan juga gubernur VOC di era kolonialisme Belanda!
Sarkasme tersebut sejatinya wajar dan layak muncul, terlebih karena ada kekhawatiran warga Jakarta sebagai pemilih suara sah pada pilkada 2017 bahwa keberadaan Pansus Banjir akan meluas menjadi ajang pemakzulan (impeachment) yang bertujuan melengserkan Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta hasil pilihan sah warga Jakarta dengan raihan suara 58 persen pada pilkada 2017.
Jika demikian rencana yang bersemayam di benak para politikus itu, rakyat patut memberikan peringatan keras sejak awal bahwa hal itu sesungguhnya merupakan kudeta konstitusional.
