Belajar dari Kudeta Konstitusional Malaysia

Rekaman video mesum yang ditolak mentah-mentah kebenarannya oleh Azmin tersebut beredar luas di kalangan media, dan dianggap merusak citra dan integritas PKR sebagai motor koalisi Pakatan Harapan. Puncaknya, Azmin Ali, yang dipecat dari PKR, beserta sekitar sepuluh anggota parlemen dari PKR mengundurkan diri dari parlemen Malaysia.

Senyampang itu, Muhyiddin Yasin (wakil ketua Partai Bersatu pimpinan Mahathir) menarik sejumlah anggota parlemen dari partainya untuk mundur dari parlemen dan membentuk kaukus politik baru dengan UMNO dan sempalan PKR (Azmin Ali cs).

Awalnya, Muhyiddin yang jengkel dengan serangan terhadap Dr. M dari kubu PKR, meminta Mahathir bekerja sama dengan UMNO untuk membentuk pemerintahan baru, dan menyingkirkan Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan dari kekuasaan agar dapat berkuasa penuh selama lima tahun (2018-2023). 

Namun Dr. M menolak karena menganggap UMNO adalah sarang kleptokrat dan koruptor yang menggerogoti Malaysia selama ini.

Muhyiddin yang merasa Mahathir, yang nota bene guru politiknya, tak lagi sejalan, kemudian menggandeng kubu barisan sakit hati dari PKR, Azmin Ali cs, untuk mengadakan pembicaraan dengan kubu UMNO guna menggulingkan koalisi Pakatan Harapan sebagai pemenang sah Pemilu 2018 dan membentuk koalisi pemerintahan baru dengan nama Perikatan Nasional. 

Termasuk mengajak kelompok perkongsian Perikatan Nasional beraudiensi dengan Yang Dipertuan Agung Malaysia selepas pengunduran diri PM Mahathir untuk berdiskusi tentang masa depan pemerintahan Malaysia.

Alhasil, sesuai sistem demokrasi parlementer yang dianut Malaysia, sebagai konsekuensi hilangnya dukungan mayoritas di parlemen bagi Pakatan Harapan karena pembelotan kubu Muhyiddin Yasin dan Azmin Ali, maka pengunduran diri Mahathir Mohammad sebagai PM Malaysia merupakan langkah logis dan konstitusional. 

Namun, Anwar Ibrahim yang merasa tak diajak bicara, justru menuduh langkah pengunduran diri Dr. M itu sebagai upaya untuk kembali menjegalnya menjadi PM. Anwar menduga Mahathir mundur untuk menjadikan koalisi Pakatan Harapan kehilangan mandat dukungan dan bubar, dan Mahathir dapat kembali mencalonkan diri sebagai PM untuk masa jabatan penuh selama lima tahun dengan menggandeng UMNO dan beberapa partai pro-bumiputera lainnya.

Namun ternyata Mahathir dan Anwar sama-sama korban adu domba dan pengkhianatan orang-orang kepercayaan mereka sendiri. 

Kendati pada akhirnya Anwar dan Mahathir rujuk, dan kembali mengajukan Mahathir sebagai kandidat Perdana Menteri dari kubu Pakatan Harapan pada persidangan parlemen selepas pengunduran diri Mahathir sebagai PM (dan kemudian ditunjuk kembali oleh Yang Dipertuan Agung sebagai PM Sementara sampai terpilihnya PM baru), namun taktik kubu Muhyiddin jauh lebih digjaya.

Dengan mengklaim sebagai ketua Partai Bumiputera Bersatu Malaysia yang baru, karena Dr. M dianggap juga kehilangan jabatan ketua partai selepas melepas jabatan Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin berhasil meraih dukungan politik dari parlemen dan restu dari Yang Dipertuan Agung untuk dilantik sebagai Perdana Menteri kedelapan Malaysia pada 1 Maret 2020, yang waktunya bahkan lebih cepat daripada jadwal sidang parlemen yang disepakati pada awalnya untuk menetapkan kandidat PM yang baru pada 2 Maret 2020.