      Tulisan ini merupakan hasil review dari bab yang bertema "Regulasi Dalam Ekonomi Syariah" yang terdapat dalambuku ini. Review ini difokuskan pada setiap subbab yang terdapat dalam bab tersebut.
Efisiensi Birokrasi Penerbitan Sertifikat Halal di Indoneisia
      Menanggapi mengenai bahasan pada subbab ini, bahwasanya memang benar negara memiliki kewajiban dalam menjamin setiap produk dalam kondisi halal. Hal ini terkhusus pada negara yang memang memiliki masyarakat mayoritas muslim. Penjaminan produk halal oleh negara ini sangat penting karena bertujuan untuk menjaga setiap masyarakatnya yang muslim agar jauh dari apa yang dilarang oleh syariat.
      Upaya negara dalam memberikan jaminan produk halal merupakan suatu wujud kepedulian negara dalam melindungi hak asasi setiap muslim. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim wajib menjaga dan menjujung tinggi hak asasi setiap muslim salah satunya dalam menjamin mutu halal suatu produk. Setiap manajemen dalam  proses penerbitan sertifikasi halal pada produk perlu dilakukan sedetail-detailnya mengingat uji kehalalan produk dewasa ini sudah tidak sesederhana dahulu karena adanya perkembangan teknologi, produk olahan dibuat dengan cara yang lebih kompleks baik dari pengawetan,pengemasan, rekayasa genetik, serta penggunaan bahn kimia yang mengharuskan dalam uji halal produk dilakukan dengan ketat dan tidak ada yang ditutup-tutupi hasilnya.
      Mengenai  birokrasi / organisasi yang ditujukan untuk mengelola penerbitan sertifikasi halal seperti yang dijelaskan daalam buku memang benar perlu dibenahi kembali. Pasalnya dalam proses pengajuan sertifikasi halal suatu produk harus diajukan ke Badan Pemeriksa Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada dipusat dan yang hanya bisa menerbitkan sertifikat halal hanya badan ini. Hal ini justru menyulitkan masyarakat/pihak-pihak yang berada di daerah maupun di wilayah pedalaman. Perlu dibentuk badan dibawahnya lagi yang memiliki kewenangan yang sama sehingga lebih efisien. Hal ini perlu diwujudkan karena negara Indonesia menganut desentralisasi hukum bukan sentralisasi hukum.
Regulasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Perkembangan Keuangan Syariah
      Kebaradaan Majelis Ulama Indonesia sebagai suatu lembaga fatwa membawa banyak perkembangan pada lembaga keuangan syariah. Sebagai contoh atas hadirnya MUI ini berdiri BMI (Bank Muamalat Indonesia) tahun 1990, lembaga keuangan mikro syariah atau banyak dengan BMT (Baitul Mal wat Tamwil) tahun 1992. Lembaga keuaangan syariah tersebut masih berkembang sampai saat ini karena mendapat dukungan pula dari pemerintah Indonesia sehingga saat ini terdapat 12 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS), 166 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), serta terdapat kurang lebih 4500 BMT.
      Seperti yang kita ketahui bahwa eksistensi MUI sebagai suatu lembaga hukum yang mengeluarkan fatwa-fatwa salah satunya terkait keuangan syariah. Akan tetapi fatwa-fatwa yang tidak bersifat memaksa dan tidak memaksa untuk dilakukan seperti halnya hukum materiil. Fatwa DSN MUI hanya sebagai sumber hukum formil dalam lembaga keuangan syariah atau non keuangan syariah berdasarkan regulasi pemerintah. Diregulasinya fatwa DSN MUI ini merupakan cara pemerintah dalam mengatur keuangan syariah secara positivistik. Regulasi fatwa DSN MUI ini termaktub dalam undang-undang, Peraturan Mahkamah Agung (Perma), Peraturan BI dan Surat Edaran BI, Peraturan OJK dan Surat Edaran OJK, Peraturan Pemerintah dan UMKM, dan Peraturan Badan pengawas Pasar Modal dan Menkeu.
      Diregulasinya fatwa DSN MUI ini penting kaitannya dengan perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Hal ini menilai karena dari segi porsinya, fatwa DSN MUI ini memiliki kelemahan yang telah dijelaskan diawal tadi bahwa kekuatan hukumnya tidak memaksa. Maka dari itu untuk upaya mengimbanginya pemerintah membentuk UU pendamping terkait keuangan syariah seperti halnya UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No 19 tahun 2008 tentang  Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan lainnya. Hal ini dilakukan semata-mata agar fatwa DSN MUI dapat memiliki Kekuatan legalitas yang pasti dan mengikat guna kepentingan praktis sosial kemasyarakatan.Â
Penyelenggaraan Hotel Syariah dalam  Perspektif Fatwa DSN-MUI No.108/DSNMUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraa Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah
      Terkait pembahasan fatwa tersebut dalam buku ini telah dijelaskan dikhususkan pada pengelolaan hotel syariah yang ada di Solo atau Surakarta seperti Solo Syariah Hotel, Assalaam Syariah Hotel, The Amrani Syariah Hotel dan Multazam Syariah Hotel secara garis besar telah memenuhi ketentuan syariah mulai dari produk, pengelolaan, dan pelayanannya.
