Bagaimana Cara Mendirikan Partai Politik?

Akta notaris ini menjadi satu hal yang penting untuk menentukan legalitas dari partai baru tersebut. Keanggotaan partai politik dalam prosesnya dapat dicari dengan rekrutumen yang dilakukan oleh partai politik. Rekrutmen partai politik merupakan satu hal yang penting bagi keberlangsungan sebuah partai politik. Proses rekrutmen partai politik juga menjadi penting guna proses kaderisasi dalam menanamkan pemahaman partai pada kader baru.

Syarat lain terkait urusan keanggotaan dalam UU ini adalah pendiri dan pengurus partai politik tidak boleh di waktu yang bersamaan menjadi bagian daripada anggota/pengurus partai politik lain. Selain itu, hal lain yang tidak kalah penting adalah partai politik baru, baik dalam pendirian atau pengurus tingkat pusat harus melibatkan 30% keterwakilan perempuan dalam partai politik baru. Hal ini jelas tertuang di dalam Pasal 2 Ayat (2) dan (5). Keterwakilan perempuan di era dewasa kini menjadi satu hal yang penting, mengingat perempuan sudah sedari dulu berada di dalam kondisi yang rentan karena tatanan dunia yang patriarkis. 

Dengan dilibatkannya perempuan di dalam urusan politik praktis, perempuan bisa berada di posisi yang setara dengan laki-laki. Selain itu, dengan dilibatkannya perempuan di dalam politik praktis harapannya akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berbasiskan pada kepentingan dan kebutuhan perempuan (Hafiz, 2017). Selain itu, alasan dari pentingnya keterlibatan perempuan di dalam politik praktis ialah guna menghasilkan kebijakan yang dalam tatanan praktisnya membantu perempuan untuk bangkit dari ketertindasan karena tatanan dunia yang patriarkis.

Bagaimana Keuangan Partai Politik?

Perlu diakui bahwa di era kapitalistik saat ini, uang merupakan aspek yang tak kalah penting atau bahkan paling penting bagi keberlangsungan partai politik. Lantas, dari mana partai politik mendapatkan uang? Bukankah partai politik tidak menghasilkan komoditas untuk menghasilkan keuntungan?

Partai politik mendapatkan pendanaan dari beberapa sumber. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Lebih spesifik, dijelaskan bahwa partai politik mendapatkan pendanaan dari tiga hal, yaitu iuran dari anggota partai, sumbangan yang legal secara hukum, dan bantuan dari negara yang bersumber dari APBN/APBD. Lebih rinci, Pasal 35 Ayat (1b) dan (1c) menjelaskan bahwa partai politik hanya dapat menerima bantuan pendanaan dari perseorangan yang bukan merupakan anggota partai politik tersebut dengan nominal maksimal 1 miliar rupiah per satu tahun anggaran. Selain itu, bantuan pendanaan dari perusahaan atau sebagainya hanya dapat diberikan dengan nominal maksimal 7,5 miliar rupiah, juga dalam per satu tahun anggaran.

Dikatakan di atas bahwa partai politik mendapatkan dana dari APBN/APBD. Pemberian bantuan ini dilakukan oleh pemerintah pusat/daerah berdasarkan dengan pertimbangan jumlah suara yang didapatkan oleh partai politik terkait. Pendanaan yang diberikan negara tidak sepenuhnya digunakan oleh partai politik untuk kepentingan pribadi. Pasal 34 Ayat (3a) menjelaskan bahwa bantuan keuangan dari negara untuk partai politik harus diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi masyarakat umum dan anggota dari partai politik.

Dalam prosesnya, keuangan partai politik tidak berlangsung dengan bebas. Terdapat hukum yang menuntut pengelolaan keuangan partai politik diselenggarakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penutup

            Sebagai sarana untuk menuangkan sekaligus mengimplementasikan ide-ide politik yang idealnya berguna bagi kesejahteraan manusia, partai politik memiliki peran penting sebagai infrastruktur politik. Selain itu, sebagai peserta utama dalam proses Pemilu, partai politik merupakan instrumen yang penting sebagai subjek yang akan dipilih oleh masyarakat sebagai wakil mereka untuk menjalankan apa yang menjadi kepentingan dari masyarakat tertentu. Mengingat pentingnya partai politik, perlu untuk mempertimbangkan partai politik mana yang akan menjadi sarana untuk berjuang di dalam politik praktis. 

Namun, jika dalam prosesnya tidak terdapat partai politik yang cocok (baik secara ideologi atau hal lain) untuk berjuang, masih terdapat opsi untuk mempertimbangkan kembali mendirikan partai politik baru untuk dijadikan sebagai sarana perjuangan melalui politik praktis. Namun, pendirian partai politik baru perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai prasyaratnya.