Bagaimana Cara Mendirikan Partai Politik?

Pemilu (pemilihan umum) akan serempak dilaksanakan pada tahun mendatang, tepatnya pada Rabu, 14 Februari 2024. Pemilu merupakan implementasi dari demokrasi, karena dalam prosesnya, Pemilu memungkinkan terwujudnya proses akumulasi kehendak rakyat dalam memilih wakil yang tepat untuk menitipkan sesuatu yang dapat membawa kelompok rakyat pada suatu kesejahteraan. Sebagai pilar demokrasi, Pemilu dalam prosesnya memungkinkan para partai politik untuk terlibat sebagai peserta utama untuk dipilih langsung oleh rakyat. 

Partai politik yang mendapatkan suara rakyat paling banyaklah yang akan mendapatkan kursi kekuasaan dan memiliki beban untuk mengimplementasi apa yang menjadi keinginan dari konstituennya. Secara definisi sederhana, partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk terlibat secara langsung dalam mengurus negara. Lebih lanjut, Miriam Budiardjo dalam buku terkenalnya, "Dasar-dasar Ilmu Politik" menjelaskan definisi partai politik sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya memiliki orientasi, cita-cita, dan nilai yang sama (Budiardjo, 2007).

Partai politik dalam tatanan teoritis di sebuah negara berada sebagai lembaga infrastruktur politik. Infrastruktur politik merupakan sesuatu hal yang berhubungan dengan lembaga kemasyarakatan, yang dalam prosesnya dapat secara langsung atau tidak langsung memengaruhi keputusan suprastruktur politik (pemerintah)(Risnawan, 2017). Mengingat perannya yang cukup penting dalam memengaruhi keputusan politik baik secara langsung maupun tidak langsung, partai politik menjadi salah satu indikator dari sebuah negara demokratis.

Adanya partai politik dalam suatu negara menunjukkan bahwa masyarakat suatu negara beragam dan memiliki keberagaman kepentingan pula (Ibad & Musdalifah, 2020). Maka dari itu, sudah semestinya partai-partai politik di Indonesia, terutama partai-partai yang telah duduk di kursi kekuasaan berperan sebagai alat untuk memfasilitasi kepentingan rakyat yang menjadi konstituennya. Jangan sampai partai politik didirikan untuk mengakomodir kepentingan pribadi dan golongan untuk mengakumulasi kekayaan.

Pada akhirnya, jika memang partai politik masih dianggap sebagai metode untuk mencapai kesejahteraan rakyat, terutama rakyat kelas bawah, perlu untuk mendirikan sebuah partai politik yang memang berdiri, berpihak, dan untuk rakyat kelas bawah. Kemudian, yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara mendirikan partai politik? Secara praktis, ada beberapa hal mendasar yang perlu disiapkan oleh partai baru untuk menjadi partai yang resmi di Indonesia. Tulisan ini akan membahas tentang apa saja prasyarat dasar yang menjadi fondasi dari berdirinya partai politik.

Apa Hal yang Perlu Disiapkan Sebuah Partai Politik Baru?

Terdapat beberapa hal yang perlu disiapkan dalam proses pembentukan partai politik baru. Beberapa hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Beberapa persyaratan tersebut, diantaranya, partai politik baru harus didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM untuk menjadi badan hukum. Dalam prosesnya, pendaftaran partai politik perlu melampirkan beberapa hal sesuai dengan apa yang diamanatkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang tersebut. Beberapa persyaratan tersebut, yaitu akta notaris pendirian partai politik baru, identitas partai politik (nama, lambang, dll), kantor tetap dari tingkat pusat sampai ke kabupaten/kota, rekening pribadi partai politik, dan juga kepengurusan dari minimal 75% dari provinsi di Indonesia dan juga minimal 50% kepengurusan di tingkat kota se-Indonesia.

Selain urusan tersebut, terdapat urusan administratif lainnya yang perlu dipenuhi oleh partai politik baru untuk dapat diresmikan menjadi partai politik dan dapat mengikuti kontestasi. Partai politik baru dalam prosesnya perlu untuk memiliki AD/ART yang juga merupakan salah satu komponen isi dari akta notaris. Dalam peraturannya, Pasal 2 Ayat (4) dari undang-undang tersebut mengamanahkan bahwa AD (Anggaran Dasar) berisi beberapa hal, misalnya asas dan ciri dari partai politik, visi dan misi dari partai politik, identitas partai politik (nama, lambang, dll), tujuan dari partai politik, organisasi tempat kedudukan, kepengurusan, sistem rekrutmen, sistem kaderisasi, mekanisme dalam memberhentikan anggota, peraturan partai politik, pendidikan politik, keuangan, dan mekanisme penyelesaian masalah internal partai politik baru.

Bagaimana Sistem Keanggotaan dalam Partai Politik?

Anggota merupakan aspek yang terpenting dalam organisasi. Sebuah organisasi tidak akan menjadi satu kesatuan organisasi jika hanya satu orang di dalamnya. Selain itu, untuk menciptakan sebuah partai politik yang memiliki beban besar sebagai penyalur kepentingan masyarakat, rasanya akan sulit jika hanya dijalankan oleh satu orang. Maka dari itu, keanggotaan sekali lagi merupakan aspek yang penting bagi berdirinya suatu partai politik.

Persyaratan pendirian partai politik baru yang berkaitan dengan keanggotaan sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Lebih spesifik, Pasal 2 Ayat (1) undang-undang tersebut menjelaskan bahwa partai politik baru harus didirikan dan dibentuk oleh minimal 30 warga negara Indonesia yang sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah dan berasal dari tiap provinsi yang ada di Indonesia. Dijelaskan secara rinci pula pada Ayat (1a) bahwa partai politik baru dalam urusan administratifnya harus didirikan oleh minimal 50 orang pendiri yang menjadi wakil dari pendiri partai politik baru dengan akta notaris. 

Akta notaris ini menjadi satu hal yang penting untuk menentukan legalitas dari partai baru tersebut. Keanggotaan partai politik dalam prosesnya dapat dicari dengan rekrutumen yang dilakukan oleh partai politik. Rekrutmen partai politik merupakan satu hal yang penting bagi keberlangsungan sebuah partai politik. Proses rekrutmen partai politik juga menjadi penting guna proses kaderisasi dalam menanamkan pemahaman partai pada kader baru.

Syarat lain terkait urusan keanggotaan dalam UU ini adalah pendiri dan pengurus partai politik tidak boleh di waktu yang bersamaan menjadi bagian daripada anggota/pengurus partai politik lain. Selain itu, hal lain yang tidak kalah penting adalah partai politik baru, baik dalam pendirian atau pengurus tingkat pusat harus melibatkan 30% keterwakilan perempuan dalam partai politik baru. Hal ini jelas tertuang di dalam Pasal 2 Ayat (2) dan (5). Keterwakilan perempuan di era dewasa kini menjadi satu hal yang penting, mengingat perempuan sudah sedari dulu berada di dalam kondisi yang rentan karena tatanan dunia yang patriarkis. 

Dengan dilibatkannya perempuan di dalam urusan politik praktis, perempuan bisa berada di posisi yang setara dengan laki-laki. Selain itu, dengan dilibatkannya perempuan di dalam politik praktis harapannya akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berbasiskan pada kepentingan dan kebutuhan perempuan (Hafiz, 2017). Selain itu, alasan dari pentingnya keterlibatan perempuan di dalam politik praktis ialah guna menghasilkan kebijakan yang dalam tatanan praktisnya membantu perempuan untuk bangkit dari ketertindasan karena tatanan dunia yang patriarkis.

Bagaimana Keuangan Partai Politik?

Perlu diakui bahwa di era kapitalistik saat ini, uang merupakan aspek yang tak kalah penting atau bahkan paling penting bagi keberlangsungan partai politik. Lantas, dari mana partai politik mendapatkan uang? Bukankah partai politik tidak menghasilkan komoditas untuk menghasilkan keuntungan?

Partai politik mendapatkan pendanaan dari beberapa sumber. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Lebih spesifik, dijelaskan bahwa partai politik mendapatkan pendanaan dari tiga hal, yaitu iuran dari anggota partai, sumbangan yang legal secara hukum, dan bantuan dari negara yang bersumber dari APBN/APBD. Lebih rinci, Pasal 35 Ayat (1b) dan (1c) menjelaskan bahwa partai politik hanya dapat menerima bantuan pendanaan dari perseorangan yang bukan merupakan anggota partai politik tersebut dengan nominal maksimal 1 miliar rupiah per satu tahun anggaran. Selain itu, bantuan pendanaan dari perusahaan atau sebagainya hanya dapat diberikan dengan nominal maksimal 7,5 miliar rupiah, juga dalam per satu tahun anggaran.

Dikatakan di atas bahwa partai politik mendapatkan dana dari APBN/APBD. Pemberian bantuan ini dilakukan oleh pemerintah pusat/daerah berdasarkan dengan pertimbangan jumlah suara yang didapatkan oleh partai politik terkait. Pendanaan yang diberikan negara tidak sepenuhnya digunakan oleh partai politik untuk kepentingan pribadi. Pasal 34 Ayat (3a) menjelaskan bahwa bantuan keuangan dari negara untuk partai politik harus diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi masyarakat umum dan anggota dari partai politik.

Dalam prosesnya, keuangan partai politik tidak berlangsung dengan bebas. Terdapat hukum yang menuntut pengelolaan keuangan partai politik diselenggarakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penutup

            Sebagai sarana untuk menuangkan sekaligus mengimplementasikan ide-ide politik yang idealnya berguna bagi kesejahteraan manusia, partai politik memiliki peran penting sebagai infrastruktur politik. Selain itu, sebagai peserta utama dalam proses Pemilu, partai politik merupakan instrumen yang penting sebagai subjek yang akan dipilih oleh masyarakat sebagai wakil mereka untuk menjalankan apa yang menjadi kepentingan dari masyarakat tertentu. Mengingat pentingnya partai politik, perlu untuk mempertimbangkan partai politik mana yang akan menjadi sarana untuk berjuang di dalam politik praktis. 

Namun, jika dalam prosesnya tidak terdapat partai politik yang cocok (baik secara ideologi atau hal lain) untuk berjuang, masih terdapat opsi untuk mempertimbangkan kembali mendirikan partai politik baru untuk dijadikan sebagai sarana perjuangan melalui politik praktis. Namun, pendirian partai politik baru perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai prasyaratnya.

REFERENSI

Budiardjo, M. (2007). Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT Gramedia Pustaka Utama.

Hafiz, A. (2017). Ini Empat Alasan Mengapa Kuota Perempuan Penting. SRIPOKU.COM. https://palembang.tribunnews.com/2017/11/24/ini-empat-alasan-mengapa-kuota-perempuan-penting?page=2

Ibad, S., & Musdalifah, M. (2020). Partai Politik: Tinjauan Strategi Dalam Meraih Dukungan Massa. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi), 8(2), 89. https://doi.org/10.31314/pjia.8.2.89-100.2019

Risnawan, W. (2017). Peran Dan Fungsi Infrastruktur Politik. Jurnal Kebijakan Publik, 11.