Terakhir, kurangnya pendidikan anti-korupsi di kalangan masyarakat berkontribusi terhadap berkembangnya korupsi. Pendidikan yang minim mengenai dampak negatif dari korupsi dan pentingnya transparansi membuat masyarakat tidak sepenuhnya memahami konsekuensi dari tindakan tersebut. Tanpa pemahaman yang kuat tentang etika dan integritas, sulit bagi masyarakat untuk menolak atau melawan praktik korupsi yang terjadi di sekitar mereka. Oleh karena itu, peningkatan pendidikan dan kesadaran mengenai isu ini sangat penting untuk menciptakan budaya yang menolak korupsi dan mendorong akuntabilitas.
Secara keseluruhan, fenomena korupsi di Indonesia adalah hasil dari interaksi antara budaya, kelemahan institusi, ketidakpastian hukum, dan rendahnya pendidikan anti-korupsi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, agar korupsi dapat diminimalisir dan keadilan sosial dapat terwujud.
Langkah-Langkah Mengatasi Korupsi di Indonesia
Pendidikan Anti-Korupsi:
- Tanamkan nilai-nilai integritas dan etika sejak dini dalam kurikulum pendidikan.
- Ajarkan dampak buruk dari korupsi kepada generasi muda agar mereka memahami pentingnya transparansi.
Penguatan Institusi Penegak Hukum:
- Berdayakan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaan dengan sumber daya yang memadai.
- Lakukan rekrutmen secara transparan untuk memastikan hanya individu berintegritas yang menduduki posisi strategis.
- Terapkan penegakan hukum yang tegas dan konsisten serta perlindungan bagi whistleblower.
Reformasi Regulasi:
- Evaluasi dan revisi undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan anggaran.
- Terapkan sistem transparansi, seperti e-budgeting dan e-procurement, untuk mempermudah pengawasan masyarakat terhadap penggunaan anggaran publik.
Partisipasi Masyarakat:
- Libatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.
- Adakan forum diskusi dan kampanye anti-korupsi untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat.
- Dorong masyarakat untuk melaporkan tindakan korupsi yang mereka saksikan, menciptakan budaya ketidakpastian bagi pelaku korupsi.
Pengawasan dan Akuntabilitas:
- Bentuk lembaga independen untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan kebijakan publik.
- Terapkan mekanisme akuntabilitas yang jelas bagi pejabat publik untuk memastikan mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka.
DAFTAR PUSTAKA
Kalimana. (2016). Inilah jaman edan: Menyelisik serat kalatidha Ranggawarsita. Kompasiana.Â
 Khusenal Marie, B. (2017). Kajian Kalatidha: 7 luwih begja kang eling waspada. Bambang Khusenal Marie.Â
