Penerimaan negara dari PPN barang mewah dapat digunakan untuk membiayai program-program sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Misalnya, hasil pajak dapat dialokasikan untuk memberikan subsidi pendidikan kepada masyarakat kurang mampu atau menyediakan akses layanan kesehatan yang lebih baik. Dengan demikian, kebijakan ini dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, yang merupakan salah satu tujuan utama ekonomi Islam.
Menghindari Konsumsi Berlebihan (Israf)
Islam sangat menentang israf atau konsumsi yang berlebihan. Konsumsi mewah yang tidak esensial sering kali bertentangan dengan prinsip ini. Dengan menaikkan tarif pajak pada barang dan jasa mewah, pemerintah secara tidak langsung mendorong masyarakat untuk mengurangi konsumsi barang-barang yang tidak produktif dan lebih mengalokasikan sumber daya untuk kebutuhan yang lebih penting.
Kebijakan ini juga dapat mendorong peralihan konsumsi dari barang mewah ke barang yang lebih esensial atau produktif. Dalam ekonomi Islam, keseimbangan antara konsumsi dan produksi sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan. Dengan membatasi akses terhadap barang-barang mewah melalui pajak, pemerintah turut menjaga keseimbangan ini.
Penerimaan Pajak sebagai Bagian dari Keuangan Publik
Dalam Islam, zakat merupakan instrumen utama yang diwajibkan untuk mendukung keuangan publik. Namun, zakat saja mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan negara modern yang semakin kompleks. Oleh karena itu, pajak seperti PPN dapat dianggap sebagai pelengkap dalam membiayai kebutuhan negara, selama pajak tersebut diterapkan secara adil dan transparan.
Penerimaan dari PPN barang mewah dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Misalnya, pemerintah dapat menggunakan dana tersebut untuk membangun fasilitas pendidikan di daerah-daerah terpencil atau meningkatkan kualitas layanan kesehatan di puskesmas. Dengan alokasi yang tepat, pajak ini dapat memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat, khususnya golongan yang membutuhkan.
Tantangan dalam Implementasi Kebijakan
Meskipun kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen memiliki potensi untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi, pelaksanaannya tidaklah tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa penerimaan pajak yang meningkat benar-benar dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi elemen penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan tersebut. Tanpa pengelolaan yang transparan, masyarakat cenderung skeptis terhadap manfaat nyata dari kebijakan ini, terutama jika mereka merasa beban pajak lebih besar tidak diimbangi dengan perbaikan layanan publik.
Transparansi mencakup pengungkapan yang jelas tentang bagaimana dana pajak akan digunakan, termasuk rincian anggaran untuk sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah perlu menunjukkan komitmen nyata dengan menyusun laporan penggunaan anggaran yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Laporan ini harus mencerminkan alokasi yang tepat sasaran, khususnya untuk program-program yang mendukung kelompok masyarakat rentan, sehingga tercipta rasa keadilan.
Akuntabilitas, di sisi lain, melibatkan pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan dana publik. Pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran yang diperoleh dari kenaikan tarif PPN tidak disalahgunakan atau digunakan untuk proyek yang kurang prioritas. Mekanisme pengawasan, seperti peran aktif lembaga audit independen dan partisipasi masyarakat, sangat penting untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Dengan akuntabilitas yang terjaga, masyarakat dapat lebih percaya bahwa kontribusi mereka melalui pajak digunakan untuk kepentingan bersama.
