Review Jurnal: Urgensi KUHD dalam Menangani Risiko Kejahatam Siber pada Transaksi E-commerce

Urgensi KUHD dalam mengatasi risiko cybercrime yang muncul dalam transaksi e-commerce

KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) sebagai aturan hukum yang mengatur mengenai kegiatan Perdagangan atau bisnis. KUHD dan KUHPerdata lahir bersamaan pada abad ke-19 dan tidak diperbaharui dan tidak mengikuti perkembangan transaksi perdagangan. Dalam pereknomian ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk berbelanja online, baik yang mendorong maupun menghambat. Faktor pendorong utama adalah kemudahan transaksi, promosi menarik, dan kemampuan finansial. Faktor penghambat terbesar adalah kekhawatiran akan keamanan transaksi, seperti penipuan dan kebocoran data. Untuk mengatasi masalah keamanan dalam transaksi online, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun UU ITE telah ada, namun masih terdapat beberapa kekurangan dalam mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce. Beberapa kasus penipuan dan pelanggaran lain masih sering terjadi.

Penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dalam transaksi dagang melalui transaksi e-commerce

Meskipun terdapat Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun masih banyak kekurangan dalam melindungi konsumen, terutama dalam transaksi online, diantaranya Undang-undang ini belum secara spesifik mengatur transaksi elektronik, sehingga perlindungan konsumen dalam hal ini masih lemah sehingga peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berperan penting dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Namun, putusan BPSK seringkali tidak diakui oleh pengadilan. Perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia, khususnya dalam transaksi elektronik, masih perlu ditingkatkan. Perlu adanya penyempurnaan peraturan perundang-undangan, peningkatan kesadaran konsumen, serta penguatan peran lembaga perlindungan konsumen seperti BPSK.

Kekurangan dan Kelebihan Artikel Jurnal 

Kekurangan 

Fokus penelitian yang diteliti penulis terlalu sempit dengan terlalu berfokus pada KUHD dan belum secara komprehensif membahas peran undang-undang lain seperti UU ITE dalam perlindungan data pribadi. Peneliti perlu melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai jenis-jenis kebocoran data yang sering terjadi, dampaknya terhadap konsumen, dan upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh pelaku usaha dan pemerintah.

Kelebihan 

Penulis mengangkat isu yang sangat relevan di era digital ini. Penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif merupakan metode yang tepat untuk penelitian ini. Penulis berhasil mengdentifikasi masalah utama dalam penelitian ini yaitu ketidaksesuaian KUHD dengan perkembangan e-commerce dan risiko kebocoran data serta saran dan pendapat penulis mengenai urgensi perlunya kodefikasi KUHD dijabarkan dengan runtut.