Mohon tunggu...
Nurlita Purnama
Nurlita Purnama Mohon Tunggu... Mahasiswa - 2019120031

Mahasiswi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

BLT Dana Desa, Solusi atau Peluang Korupsi di Masa Pandemi?

7 Juli 2021   20:00 Diperbarui: 8 Juli 2021   14:25 672
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi uang. Foto: Nurlita Purnama

Maka dari itu, peran pemerintah desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui sosialisasi terkait maksud, tujuan, mekanisme, kriteria sasaran, dan nominal yang diperoleh penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Adapun sosialisasi tersebut dapat dilakukan secara formal melalui rapat maupun penyebaran brosur atau poster di papan pengumuman desa maupun tempat-tempat strategis lainnya. Dengan begitu transparansi dan partisipasi masyarakat dapat terwujud sehingga kecemburuan sosial, prasangka buruk kepada pemerintah desa, dan pemotongan nominal Bantuan Langsung Tunai Dana Desa oleh pemerintah desa dapat diminimalisir sehingga penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa menjadi adil serta tepat sasaran.

Selain itu juga terkait dengan pendataan yang notabene sebagai hal paling krusial dan menjadi masalah dalam pelaksanaannya. Adapun data tersebut antara lain data DTKS dari Kementerian Sosial maupun data non DTKS yang dilakukan mulai dari pemerintahan desa. Kelemahan data DTKS yang cenderung tidak update sehingga Relawan Desa harus bekerja lebih ekstra untuk mencocokkan kembali data dari tingkat RT, RW maupun desa terkait belum atau sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya untuk menghasilkan data non DTKS yang valid.

Padahal apabila data tersebut valid dan terintegrasi dengan baik, maka Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dapat tepat sasaran dan mampu mengentaskan kemiskinan serta mengurangi ketimpangan. Berdasarkan hal tersebut pendataan merupakan hal yang paling menentukan terhadap ketepatan sasaran penerima dan keberhasilan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Agar dapat menstimulus produktivitas masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini pemerintah perlu melakukan pengawasan dan memberikan pelatihan kepada para penerima bantuan ini. Misalnya dengan memberikan pelatihan terkait cara jual beli dengan kemampuan yang dimiliki para penerima. Dengan begitu program ini tidak hanya menahan tingkat daya beli masyarakat dan tingkat konsumsi masyarakat miskin tetapi juga dapat menstimulus produktivitas masyarakat penerima program ini.

Semoga dengan adanya evaluasi dan solusi untuk pemerintah kedepannya program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada pelaksanaanya menjadi adil serta tepat sasaran dan juga dengan adanya program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi masyarakat yang menerimanya dan membawa pengaruh baik untuk kesejahteraan masyarakat luas jika program bantuan yang disertai pelatihan dapat berjalan dengan efektif dan optimal.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun