Penjelasan 4 Teori Pers (Otoriter, Libertarian, Tanggung Jawab Sosial, Komunis-Soviet)

Pers adalah salah satu pilar penting dalam masyarakat demokrasi, karena pers berperan sebagai penyampai informasi, pendidik, kontrol sosial, dan hiburan bagi masyarakat. Pers juga memiliki fungsi politik, ekonomi, dan budaya yang dapat mempengaruhi dinamika masyarakat. Salah satu cara untuk memahami peran dan posisi pers dalam masyarakat adalah dengan menggunakan teori pers. Teori pers adalah suatu kerangka pemikiran yang menjelaskan bagaimana pers seharusnya berfungsi, berhubungan, dan bertanggung jawab dalam masyarakat. Teori pers juga mencerminkan nilai-nilai, norma, dan ideologi yang mendasari praktik pers di suatu negara. 

Klasifikasi teori pers yang paling terkenal adalah yang dikemukakan oleh Siebert, Peterson, dan Schramm dalam buku Four Theories of the Press (1956). Mereka membagi teori pers menjadi empat, yaitu teori pers otoriter, teori pers bebas, teori pers tanggung jawab sosial, dan teori pers komunis Soviet. Keempat teori ini didasarkan pada asumsi-asumsi tentang sifat manusia, hak-hak individu, peran negara, dan tujuan pers. 

Teori Pers Otoriter (Authoritarian Theory) 

Teori pers otoriter merupakan teori normative yang menempatkan semua bentuk komunikasi dibawah kontrol elit pemerintah/otoritas. Teori ini pada mulanya berkembang di negara-negara monarki di Eropa, dimana kerajaan dan gereja merupakan otoritas tertinggi di suatu negara. Aplikasi teori ini dimulai pada abad 16 di Inggris, Perancis, dan Spanyol yang pada zaman berikutnya meluas ke Rusia, Jerman, Jepang, dan Negara-negara lain di Asia dan Amerika Latin. 

Pada mulanya, teori pers otoriter ingin menciptakan kondisi ideal melalui informasi yang disaring oleh pemegang otoritas (pada umumnya raja/petinggi negara atau pihak yang diatur dalam peraturan sebagai praktisi media) dengan tujuan melindungi dan memelihara tatanan sosial (Baran & Davis, 2012: 102). Namun pada perkembangannya, pers ototarianisme menjadi suatu bentuk perangkat penekanan dan ketertundukan kepada pemerintah. Di dalam teori ini sensor dan hukuman dari pedoman yang telah ditetapkan berlaku untuk hal hal yang sifatnya politis atau segala sesuatu yang memiliki ideologi jelas.

Model komunikasi yang terjadi pada paham otoriterisme adalah komunikasi satu arah. Dalam menjalankan tugasnya baik dalam menyampaikan gagasan, pemikiran, dan pesan, orang otoritarian hanya mengenal satu bentuk komunikasi, yaitu instruksi. Bentuk komunikasi yang persuasif untuk meyakinkan, dinilai menghabiskan waktu dan tidak efisien. Meski kebebasan bersuara dibatasi, namun selama pandangan (termasuk kaum minoritas) yang dikemukakan tidak mengancam pemerintahan masih diperbolehkan. 

Teori Pers Bebas (Libertarian Theory) 

Teori pers bebas muncul di Inggris pada abad ke-18 dan kemudian diterapkan di wilayah yang merdeka dari pemerintahan kolonial Inggris setelah tahun 1776. Teori pers liberal berkembang sebagai respons terhadap masa pencerahan dan bertujuan melawan pendekatan yang otoriter. Teori pers bebas adalah salah satu teori normatif yang menggambarkan bagaimana media massa harus beroperasi dalam masyarakat. 

Teori ini berasal dari pemikiran John Milton, seorang pemikir abad ke-17, yang berpendapat bahwa manusia memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya tanpa harus ditindas oleh penguasa. Teori ini juga dipengaruhi oleh filsafat liberalisme, yang menekankan nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Konsep teori pers bebas adalah bahwa media massa harus bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain yang berkuasa, dan harus dapat memberikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang kepada publik. Media massa juga harus menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengekspresikan gagasan, pendapat, dan kritik secara terbuka dan bebas. Dengan demikian, media massa berperan sebagai penjaga demokrasi, kontrol sosial, dan pencari kebenaran. 

Teori Pers Tanggung Jawab Sosial (Social Responsibility Theory) 

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Siebert, Peterson, dan Schramm dalam buku mereka yang berjudul Four Theories of the Press (1956). Teori ini merupakan perkembangan dari teori pers libertarian, yang dianggap terlalu bebas dan tidak memperhatikan dampak negatif media massa terhadap masyarakat. Teori ini juga dipengaruhi oleh pemikiran para filsuf liberal, seperti John Stuart Mill, John Locke, dan Thomas Jefferson, yang berpendapat bahwa kebebasan pers harus diimbangi dengan tanggung jawab moral dan sosial.

Teori Pers Bertanggung Jawab Sosial adalah teori yang menganggap bahwa media massa harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan berupaya menunjukkan pada suatu konsep tentang kewajiban media untuk mengabdi kepada masyarakat. Dasar pemikiran utama dari teori ini adalah bahwa kebebasan dan kewajiban berlangsung secara beriringan dan pers yang menikmati kedudukan dalam pemerintahan. Pers harus menjadi mitra dalam upaya pembangunan nasional dan harus memperhatikan kepentingan publik. Pers harus memperjuangkan hak-hak masyarakat dan memperhatikan keberagaman masyarakat. Pers juga harus memperhatikan hakhak privasi dan tidak melakukan pelanggaran privasi. 

Dampak dari teori pers bertanggung jawab sosial pada masyarakat adalah masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar dan dapat dipercaya, serta dapat memperjuangkan hak-haknya. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk memperoleh kepercayaan dan memperkuat posisi media massa sebagai lembaga yang bertanggung jawab sosial.

 Teori Pers Komunis Soviet (The Soviet Communis Theory) 

Teori Media Soviet, juga dikenal sebagai Teori Media Komunis, berasal dari pemikiran Marx, Lenin, dan Stalin, dengan campuran ideologi Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Teori ini mengikuti prinsip-prinsip Leninist yang berdasarkan ideologi Carl Marx dan Engel. Menurut teori ini, pemerintah mengendalikan atau mengontrol total media dan komunikasi untuk melayani kelas pekerja dan kepentingan mereka. Teori ini mengatakan bahwa negara memiliki kekuatan absolut untuk mengendalikan media apa pun demi kepentingan orang banyak. Mereka mengakhiri kepemilikan pribadi atas pers dan media lainnya. 

Media pemerintah menyediakan pemikiran positif untuk menciptakan masyarakat yang kuat dan sosialis serta menyediakan informasi, pendidikan, hiburan, motivasi, dan mobilisasi. Tujuan utama media massa adalah untuk mendidik massa pekerja atau pekerja. Di sini, publik didorong untuk memberikan umpan balik yang akan mampu menciptakan minat terhadap media. Menurut teori otoritarian, media dikendalikan dan disensor oleh kementerian di negara tersebut tetapi libertarian sepenuhnya bebas tanpa intervensi otoritas atau pemerintah. Dalam teori media Soviet, seluruh kontrol media berada di bawah pemimpin negara. 

Teori media Soviet tampak mirip dengan teori otoritarian tetapi bagian intinya berbeda satu sama lain. Dalam teori otoritarian adalah komunikasi satu arah, tidak ada umpan balik yang diizinkan dari publik tetapi dalam teori media Soviet adalah komunikasi dua arah pada saat yang sama seluruh media dikendalikan atau bekerja di bawah kepemimpinan. Kepemilikan pribadi tidak diizinkan yang mengarah pada pers tanpa batasan dan dapat melayani orang tanpa blokade otoritatif. Teori media Soviet memungkinkan beberapa pembatasan berdasarkan kepentingan bangsa daripada pribadi. Di bawah teori komunis seperti teori media Soviet, wartawan atau pers harus mendukung kepemimpinan daripada pengawas. 

Dari empat teori pers tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan teori pers di setiap negara dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu seperti adat dan budayanya, politik, ideologi, serta ekonomi dan lingkungan. Negara dengan faktor-faktor yang berbeda-beda dapat menghasilkan pers yang berbeda pula karena pers mencerminkan nilai dan keyakinan sosial dan politik yang menjadi dasar ideologi tersebut.