Pemindahan Ibu Kota Jakarta ke Kalimantan, Untungkah dalam Aspek Ekonomi?

Kemudian, putusan presiden mengenai lokasi bakal ibukota baru telah disampaikan. Bahwa, lokasinya berada di Kalimantan Timur yaitu tepantnya pada Kabupaten Penajam Paser dan Kabupaten Kutaikartanegara. Hal tersebut dinilai wilayah tersebut memiliki potensi untuk dijadikan lokasi ibukota baru. Aspek-aspek penting sebagai dasar penentuan lokasi ibukota baru. 

Pemindahan dilakukan ke Kalimantan karena bertujuan supaya pembangunan lebih cepat merata. Sehingga dari jawa -- sentris menjadi Indonesia -- sentris.  Kemudian, pulau Kalimantan dinilai strategis karena terletak ditengah Indonesia. Selanjutnya

Dengan pemindahan ibukota ke pulau Kalimantan, tentunya banyak masyarakat yang resah akan terjadinya kerusakan lingkungan di Kalimantan sebab Kalimantan dinilai masih memiliki hutan yang masih dilindungi. Namun, diharapkan masyarakat tidak terpancing dengan isu-isu tersebut. Dikarenakan, nantinya pembangunan ibukota baru sebagai pusat pemerintahan akan dibangun dengan konsep forest city, artinya Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 50%.

Dari penjelasan diatas mengenai pemindahan ibukota baru, tentunya akan membutuhkan biaya untuk  hal tersebut. Sumber pembiayaan pemindahan ibukota menurut Menteri Bappenas Indonesia tidak memakai uang APBN kecuali anggaran untuk pembangunan proyek dasar seperti kantor pemerintahan, dan parlemen. 

Mengenai hal pemindahan ibukota memang dinilai masyarakat akan memakan anggaran yang cukup besar. Kemudian, dikaitkan dengan hutang Negara yang begitu besar. Sehingga, sebagian masyarakat berasumsi bahwa pemindahan ibukota tidak tergolong urgent. Namun jika dilihat dalam sisi lain hal tersebut merupakan suatu tindakan yang menimbulkan kebijakan yang berkelanjutan demi Indonesia yang lebih baik.

Menurut Bambang, Ketua Bappenas mengatakan bahwa tidak semua aset yang ada di Jakarta digunakan. Nantinya, juga akan berasal pembiayaan dari BUMN sebagai pembiayaan fasilitas social. 

Dengan membutuhkan sumber pembiayaan yang besar tersebut, menurut Ketua Bappenas, Bambang mengucapkan bahwa nantinya akan melakukan pengelolaan investasi sehingga berdampak terhadap keuntungan dengan pihak BUMN. Kemudian, juga harus dibentuk sebuah jasa otoriter yang berhubungan langsung dengan presiden mengenai persoalan pembiayaan pemindahan ibukota baru.

Apabila dilihat dari aspek ekonomi, tentunya masyarakat awam memandang pemindahan ibukota ini merupakan suatu hal yang sangat merugikan. Padahal, dengan melakukan pemindahan ibukota ini akan berdampak terhadap perkonomian masyarakat secara merata. 

Sehingga, segala kebutuhan dapat dipenuhi oleh masyarakat. Kemudian, akan berdampak juga terhadap kemunculan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul karena dapat merasakan infrastruktur yang dapat mendorong kemajuan dirinya sendiri untuk Negara Indonesia.