Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah proses pencatatan dan pelaporan transaksi terkait PPN sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku . PPN adalah pajak yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang dan jasa.
Pasal  7
Kriteria dan Rincian Non BPK dan Non JKP
Non BKP
> Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya
> Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak
> Makanan dan minuman yang disajikan di hotel,restoran,rumah makan,warung,dan sejenisnya,meliputi makanan dan minuman
  baik  yang dikonsumsi di tempat maupun tidak,termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau
  katering
> Uang,emas batangan,dan surat berharga
Non JKP
> Jasa pelayanan kesehatan medis
> Jasa pelayanan sosial
> Jasa pengiriman surat dengan perangko
> Jasa keuangan
> Jasa asuransi
> Jasa keagamaan
> Jasa pendidikan
> Jasa kesenian dan hiburan
> Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
> Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
  jasa angkutan udara luar negeri
> Jasa perhotelan
> Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum
> Jasa penyediaan tempat parkir
> Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
> Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
> Jasa boga atau katering
Saat penyerahan yang merupakan dasar penentuan saat terutang PPN dan saat pembuatan faktur pajak disinkronkan dengan praktik yang lazim terjadi dalam kegiatan usaha  yang tercermin dalam praktik pencatatan atau pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta diterapkan secara konsisten oleh PKP.
Penyerahan dianggap telah terjadi,apabila resiko dan manfaat kepemilikan barang telah berpindah kepada pembeli dan jumlah pendapatan dari transaksi tersebut dapat di ukur dengan handal.
Pengakuan pendapatan atau pencatatan piutang dicerminkan dengan penerbitan invoice/faktur penjualan yang sekaligus menjadi dokumentasi sumber dan sebagai dasar pencatatan pengakuan pendapatan atau pencatatan piutang.
Saat Pembuatan Faktur Pajak
 > Saat penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP
> Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan
  BKP dan atau JKP
> Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan
> Saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada bendahara Pemerintah sebagai pemungut PPN
1. Digunakan Untuk penyerahan BKP dan atau JKP yang terutang PPN dan PPN nya dipungut oleh PKP penjual yang melakukan
  penyerahan BKP dan atau JKP
2. Di gunakan untuk penyerahan BKP dan atau JKP kepada pemungut PPN bendahara pemerintah yang PPN nya dii pungut oleh
   pemungut PPN bendahara pemerintah
3. Digunakan untuk penyerahan BKP dan atau JKP kepada pemungut PPN lainny (Selain bendahara pemerintah) yang PPN nya
   dipungut oleh PPN lainnya (Selain bendahara pemerintah)
4. Digunakan untuk penyerahan BKP dan atau JKP yang menggunakan DPP Nilai Lain yang PPN nya dipungut oleh PKP penjual yang
   melakukan BKP dan atau JKP
5. Kode ini tidak di gunakan
6. Digunakan untuk penyerahan lainnya yang PPNnya dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP,dan
   penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 E Undang
   Undang Pajak Pertambahan Nilai
7. Digunakan untuk penyerahan BKP dan atau JKP yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau ditanggung pemerintah (DTP)
8. Digunakan untuk penyerahan BKP dan atau JKP yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN
9. Digunakan untuk penyerahan aktiva Pasal 16 D yang PPN nya dipungut oleh PKP panjual yang melakukan penyerahan BKP
Pasal 17
Saat Penyerahan BKP Bergerak
A. Diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli
  > Penjual langsung dan penjual eceran
B. Diserahkan secara langsung kepada penerima barang
  > Pemberian cuma-cuma,pemakaian sendiri dan penyerahan antarcabang
C. Diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan
  > Penjual dengan syarat fob shipping point
D. Diakui sebagai piutang atau penghasilan,atau pada saat diterbitkan faktur penjualan,sesuai dengan prinsip akuntansi yang
   berlaku umum dan diterapkan secara konsisten
   > Selain kriteria di atas
Pasal 17
Saat Penyerahan JKP
1. Diakui sebagai piutang atau penghasilan atau padasaat diterbitkan faktur penjualan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlakuÂ
   umum dan diterapkan secara konsisten
2. Kontrak atau perjanjian ditandatangani
3. Saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata,baik sebagai atau seluruhnya dalam hal pemberian
   cuma-cuma atau pemakaian sendiri
Pasal 20
Pedagang Eceran
Kegiatan usaha/pekerjaanya melakukan penyerahan BKP dengan cara :
 a. Melalui suatu tempat penjualan eceran atau langsung datang ke tempat konsumen akhir.
 b. Langsung kepada konsumen akhir,tanpa didahului dengan penawaran
 c. Pada umumnya dilakukan secara tunai dan penjual/pembeli langsung menyerahkan/membawa BKP yang dibeli.
Membuat Faktur Pajak Tidak Lengkap
Kegiatan usaha/pekerjaannya melakukan penyerahan JKP dengan cara :
 a. Melakukan suatu tempat penyerahan jasa secara langsung kepada konsumen akhir atau langsung datang ke tempat konsumen
   akhir
 b. Langsung kepada konsumen akhir tanpa didahului dengan penawaranÂ
 c. Pada umumnya dilakukan secara tunai
1. KONSEP DASAR PPN
  > PPN Masukan : Pajak yang dibayar oleh perusahaan saat membeli barang atau jasa dari pemasok
  > PPN Keluaran : Pajak yang dipungut oleh perusahaan saat menjual barang atau jasa kepada pelanggan
  > Pajak yang harus dibayar : Selisih antara PPN Keluaran dan PPN Masukan.jika PPN Keluaran lebih besar dari PPN
    Masukan,perusahaan harus membayar  selisihnya kepada pemerintah.Jika sebaliknya,perusahaan bisa mengajukan restitusi
    mengkompensasikan ke periode berikutnya.
2. PROSES PENCATATAN AKUNTANSI PPN
   A. Pencatatan PPN Masukan
     Saat membeli barang atau jasa,perusahaan akan mencatat :
      > Debit : Akun persediaa/Beban
      > Debit : Akun PPN Masukan
      > Kredit : Akun Hutang Dagang/Kas
   B. Pencatatan PPN Keluaran
      Saat menjual barang atau jasa,perusahaan akan mencatat :
      > Debit : Akun Piutang Dagang/kas
      > Kredit : Akun Penjualan
      > Kredit : Akun PPN Keluaran
   C. Pembayaran PPN
      Pada akhir periode pelaporan,Perusahaan menghitung selisih antara PPN keluaran dan PPN Masukan :
      > Debit : Akun PPN Keluaran
      > Kredit : Akun PPN Masukan
      > Kredit : Akun Kas/Hutang pajak (untuk pembayaran selisih)
     Jika PPN Masukan > Keluaran :
     > Debit : Akun PPN Keluaran
     > Kredit : Akun PPN Masukan
     > Debit : Akun Kas/Hutang pajak (Untuk mengajukan restitusi atau kompensasi)
3. PELAPORAN PPN
  Perusahaan harus melaporkan PPN melalui surat pemberitahuan (SPT) Masa PPN setiap bulannya.Laporan ini mencakup :
     > Rincian PPN Masukan dan PPN Keluaran
     > Perhitungan PPN yang harus dibayar atau restitusi
     > Dokumen pendukung seperti faktur pajak
4. FAKTUR PAJAK
   Faktur Pajak adalah dokumen yang harus dibuat saat transaksi penjualan terjadi,Faktur ini berisi :
     > Nomor faktu8r
     > Tanggal faktur
     > Nama,alamat,dan NPWP penjual dan pembeli
     > Rincian barang atau jasa yang dijual
     > Jumlah harga jual dan PPN yang dikenakan
CONTOH PENCATATAN
A. Pembelian Barang (misalnya Rp 10.000.000 dengan PPN 10%)
   > Debit : Persediaan Rp.10.000.000
   > Debit : PPN Masukan Rp.1.000.000
   > Kredit : Hutang Dagang Rp.11.000.000
B. Penjual Barang (Misalnya Rp 15.000.000 dengan PPN 10%)
   > Debit : Piutang Dagang Rp 16.500.000
   > Kredit : Penjualan Rp 15.000.000
   > Kredit : PPN Keluaran Rp 1.500.000
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
