Pengertian keberatan menurut Purwito dan Komariah dapat di bagi menurut kepentingannya,yaitu :
1. Salam arti umum,adalah ungkapan lisan maupun tertulis tentang ketidaksetujuan,ketidakpuasan,atau penolakan dari seseorang atau kelompok dalam masyarakat atas suatu hal yang berasal dari tindakan seseorang / badan hukum yang dianggap tidak dapat diterima/ tidak benar dan dirasa sebagai beban serta di anggap bertentangan dengan asas keadilan.
2. Dalam arti hukum ,keberatan merupakan salah satu hak yang diberikan undang-undang untuk wajib pajak dalam meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta manifestasi atas ketidaksetujuan atau penolakan masyarakat /wajib pajak terhadap keputusan di bidang perpajakan.
3. Dalam arti perpajakan adalah suatu upaya penyelesaian sengketa perpajakan atas ketidak sesuaian terhadap penerbitan keputusan tertulis yang dibuat oleh penjabat yang berwenang melalui suatu proses permohonan tertulis oleh penjabat yang berwenang melalui suatu proses permohonan tertulis yang menurut anggapan wajib pajak/pengguna jasa kepabeanan atau pabrikan barang kena cukai sebagai masalah yang masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut.
4.Dalam arti administrasi keberatan merupakan suatu cara penyelesaian atas sengketa perpajakan atau sarana atau kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada para wajib pajak untuk mendapatkan keadilan dengan jalan menolak atau tidak menyetujui keputusan pejabat perpajakan.
MASALAH YANG DAPAT DI AJUKAN KEBERATAN
Menurut Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan,pada pasal 25
Jenis surat ketetapan yang dapat diajukan keberatan :
Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya terhadap :
> Surat ketetapan pajak kurang bayar
