Mohon tunggu...
Nugroho Tri Putra
Nugroho Tri Putra Mohon Tunggu... Jurnalis - ASN

Pria kelahiran Kota Bengkulu 13 Agustus 1987. Minat pada bidang jurnalistik dan psikologi. Pria low profile. Di tahun 2008 menyelesaikan studi D III Jurnalistik Universitas Bengkulu (lulusan terbaik). Di tahun 2009 mendapat kesempatan menjadi abdi negara di Kota Bengkulu. Pada akhir tahun 2012 menyelesaikan studi S1 Ilmu Komunikasi Unived. Tahun 2013 mendapatkan kesempatan melanjutkan studi Pascasarjana Ilmu Komunikasi (konsentrasi Public Relations) di Universitas Andalas, Padang, melalui Program Beasiswa S2 Dalam Negeri Balitbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI. Bulan Juni 2015 menyelesaikan studi magisternya dengan masa studi 1 tahun 9 bulan. Selama masa studi tersebut, 23 artikel opininya pernah dimuat di lima surat kabar harian & empat media online. Sempat berkarier sebagai jurnalis tv pada tahun 2008. Bertugas di Humas Setda Kota Bengkulu sejak 2009. Dipercaya sebagai redaktur harian press release di Humas Pemkot Bengkulu (2010 - 2013). Redaktur news pada website resmi Pemkot Bengkulu (2012 - Okt 2013). Setelah masa tugas belajar (S2), dirinya (akhir September 2015) ditugaskan kembali di Humas Pemkot Bengkulu. Selain sebagai Kompasianer di Kompasiana, tulisan artikel opininya pernah dimuat di media online BeritaSatu.com, kontraonline.com, kupasbengkulu.com, metrosiantar.com, lensapost.com, pedomanbengkulu.com dan di Surat Kabar Harian PADANG EKSPRES, Harian BATAM POS, Harian Umum SINGGALANG, Harian Umum HALUAN, Harian RAKYAT BENGKULU, Harian BENGKULU EKSPRESS, dan Harian Radar Bengkulu. Artikel ilmiahnya pernah dimuat di salah satu jurnal IAIN Imam Bonjol, Padang. Dirinya pernah diundang Puslitbang Literasi dan Profesi Balitbang SDM Kementerian Kominfo ke Denpasar, Bali untuk mempresentasikan Karya Tulis Ilmiahnya pada November 2015. Januari 2017 dirinya diberi amanah jabatan sebagai Kepala Seksi Kehumasan dan LIP pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Bengkulu. Tulisan featurenya berjudul Menyambung Napas dengan Berjualan Kipas meraih penghargaan dari Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo sebagai Tulisan Feature Terbaik 3 dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Konten Bagi Jurnalis Media Center Daerah di Bali, 25-27 April 2018 yang diikuti oleh 84 Jurnalis Media Center Daerah. Email: nugroho.triputra@pnsmail.go.id---nugrohotriputra@yahoo.co.id

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Government Public Relations, Pentingkah?

8 November 2014   20:12 Diperbarui: 17 Juni 2015   18:18 529
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Jika ditanya seberapa pentinggoverment public relations? Mungkin akan banyak kepala daerah yang mengatakangovernment public relationssangat penting untuk pencitraan suatu lembaga pemerintahan. Hanya saja, belum tentu semua kepala daerah memosisikangovernment public relationssebagai institusi yang benar-benar penting, baik di publik internal maupun publik eksternalnya.

Government public relations atau humas pemerintahan merupakan salah satu institusi yang berada di dalam suatu ranah birokrasi. Di dalam Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 371/KEP/M.KOMINFO/8/2007 tentang Kode Etik Humas Pemerintahan Pasal 6, disebutkan humas pemerintahan adalah segenap tindakan yang dilakukan oleh suatu instansi/perusahaan dalam usaha membina hubungan yang harmonis dengan khalayak internal dan eksternal dan membina martabat instansi/pemerintahan dalam pandangan khalayak internal dan eksternal guna memperoleh pengertian, kepercayaan, kerja sama, dan dukungan dari khalayak internal dan eksternal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Dari definisi di atas tergambar bahwa humas pemerintahan memiliki peran yang sangat strategis dan “berat”, bukan hanya sekadar melakukan pencitraan lembaga, tetapi juga membawa lembaga pemerintahan ke posisi yang bermartabat terhadap publik internal dan eksternal. Karena itu, secara tersurat maupun tersirat, humas pemerintahan harus benar-benar menjadi corong yang ideal dan profesional, yang didukung penuh oleh kepala daerah, publik internal dan publik eksternalnya agar fungsinya maksimal.

Namun kenyataannya tidak semua humas pemerintahan di Indonesia memaksimalkan fungsinya. Asumsi penulis adalah kurangnya kesadaran kepala daerah akan arti penting humas pemerintah, adanya kekurangan berbagai sumber daya, seperti sumber dana, sumber daya manusia, fasilitas, dan mungkin masih banyak faktor lain yang mengakibatkan kurang maksimalnya peran humas pemerintah di Indonesia.

Padahal menurut Kemkominfo (2013:58) dalam bukunya berjudul Jejak Humas Pemerintah, ada tiga fungsi yang dilaksanakan praktisi humas pemerintah, yaitu fungsi koordinasi, manajemen, dan pencitraan.

Fungsi koordinasi adalah mengelola informasi dari berbagai sumber, jenis, dan karakternya menjadi informasi yang mudah diakses, mudah dijangkau, dan mudah dipahami. Sedangkan fungsi manajemen adalah manajemen mekanik terkait dengan pelaksanaan bagaimana humas mampu melakukan forecasting atau peramalan di masa mendatang, perencanaan dan pengorganisasian. Kemudian manajemen dinamik berkaitan dengan commanding dan directing, coordinating serta controlling.

Fungsi pencitraan adalah mendengarkan pendapat dan aspirasi publik serta mampu mengidentifikasi keinginan publik; menyampaikan sumbang saran dan ide atau gagasan kreatif yang positif kepada pimpinan organisasi; menciptakan suasana yang kondusif guna membangun hubungan harmonis secara internal maupun eksternal.

Lalu, bagaimana cara menjalankan fungsi tersebut? Menurut penulis kunci utamanya terletak pada sumber daya manusia. Frank Jefkins, pakar public relations menyebutkan humas profesional harus memiliki 6 (enam) langkah dalam melakukan perencanaan program kinerjanya, yakni (a) pengenalan situasi, (b) penetapan tujuan, (c) definisi khalayak, (d) pemilihan media dan teknik-teknik humas, (e) perencanaan anggaran, dan (f) pengukuran hasil.

Untuk melakukan enam langkah tersebut diperlukan sumber daya manusia yang mumpuni, tidak hanya pada posisi manajer tetapi juga pada level bawahan. Mengapa? Karena kerjagovernment public relations bukanlah kerja individual melainkan kerja yang membutuhkan skillyang baik, memusatkan pola komunikasi dan koordinasi yang baik dan tepat di antara sumber daya manusianya.

Hal inilah yang mendukung sukses atau tidaknya hal yang direncanakan. Tanpa adanya hal tersebut, menurut Frank Jefkins, humas akan terpaksa beroperasi instinktif, sehingga mudah kehilangan arah. Ia akan tergoda mengerjakan hal-hal baru, sementara hal-hal yang lama belum terselesaikan, akhirnya ia akan sulit memastikan sejauh mana kemajuan yang telah dicapai, dan apa saja hasil-hasil konkret yang telah dihasilkan. Mereka semata-mata beroperasi, melakukan ini dan itu, akan tetapi tanpa disertai suatu tujuan atau arah yang jelas.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun