Dukungan Vokasi Ciptakan Peluang Kualitas SDM Indonesia Mumpuni

Kalau saja mesin waktu itu benar ada dan saya diberi pilihan untuk memutuskan mungkin saya tidak cepat-cepat terjun untuk menjadi pekerja purna waktu (freelancer) alias pekerja lepas seperti yang sedang saya jalani sekarang. 

Kalau mau diceritakan dahulu saat saya menginjak kelas tiga di sekolah menengah pertama, ayah saya jauh-jauh hari telah menyarankan untuk melanjutkan studi di jenjang sekolah menengah kejuruan atau SMK supaya setelah lulus sekolah bisa langsung bekerja. 

Saya tidak menolak mentah-mentah arahan ayah saya tadi. Hanya saja masih menjadi pertimbangan di dalam hati. Maklumlah pada era itu informasi sana sini masih sukar dicari dan jumlah sekolah kejuruan belumlah terbilang banyak.

Pikir saya ketika itu imej STM, SMIP, SMF dan Kejuruan lainnya belumlah seksi dengan citra kuno, sering tawuran dan segudang persoalan lain. Secara pribadi pun saya belum siap dan mantab untuk langsung bekerja. 

Yang terlintas hanya ingin mengenyam pendidikan setinggi-tingginya seperti kebanyakan kerabat dan para sahabat. Setelah lulus di Sekolah Menengah Atas lalu mendaftar di Perguruan Tinggi ternama dengan jurusan yang kita inginkan. Pokoknya mah Sekolah Kejuruan jadi pilihan paling terakhir ketika saya tidak berhasil diterima di SMA Negeri. Namun nasib berkata lain, dengan mudahnya saya lolos dan bersekolah di SMAN bilangan Jakarta Selatan sesuai dengan rayon yang saya pilih.

Berbanding terbalik dengan kenyataan saat ini. Sekolah Menengah Kejuruan tak lagi dianggap sebelah mata atau dicap sebagai institusi pendidikan yang termarjinalkan. Saya iri begitu melihat sekolah Kejuruan atau yang sekarang keren dengan label istilah Vokasi, baik itu yang Negeri maupun Swasta di Jakarta. Sudah bangunan gedungnya modern ditambah dengan sarana dan prasarana pendukung bagi para siswa yang lebih memadai. 

Cita-cita saya dahulu seandainya tidak diterima di Sekolah Umum berniat untuk mengambil sekolah jurusan Ilmu Perhotelan atau Pariwisata. Seiring dengan berkembangnya kemajuan zaman dan tingginya minat pendidikan vokasi, sekolah kejuruan tak melulu Teknik Mesin, Akuntansi atau Administrasi Perkantoran saja tapi sudah merambah ke bidang Pertanian bahkan Multimedia dan industri kreatif lainnya. Salut!

Tapi ya sudahlah nasi telah menjadi bubur. Buat apa lagi disesali. Life must goes on! Memasuki awal tahun 2019 kalender Masehi kita harus terus melangkah ke depan. Anggap saja cerita masa lalu menjadi pelajaran berharga untuk jadi lebih baik lagi di masa mendatang. Ya toh?

Sekolah Vokasi di Indonesia

Sumber foto: liputan6.com

Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan sering menyinggung tentang pentingnya sekolah vokasi bagi Indonesia. Sekolah vokasi sama pentingnya dengan infrastruktur. Dunia kini sudah berubah, kalau kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia tidak dipersiapkan dengan baik, Indonesia akan tertinggal dalam perubahan dunia tersebut. 

Beliau menambahkan perubahan sangat cepat, dari internet beralih ke mobile internet, lalu dari mobile bergeser ke artificial intelligence, robotics, tesla hyperloop. Itulah sebabnya, sekolah semacam politeknik dan vokasi, sangat diperlukan jika kualitas SDM di Indonesia tidak ingin tertinggal dari negara lain.

Sekolah vokasi adalah pendidikan keahlian setara dengan politeknik. Pada dasarnya pendidikan yang lebih berorientasi pada penerapan ilmu. Lulusannya harus berkompeten dan terampil dalam bekerja. 

Begitu juga dengan para pengajarnya, harus memiliki sertifikasi profesi. Model pembelajaran sekolah vokasi berbeda dengan sistem pendidikan akademik seperti jenjang Sarjana, Magister atau Doktor. 

Jika pada pendidikan akademik menekankan ilmu pengetahuan, sekolah vokasi menekankan pembelajaran yang terstruktur dan keahlian yang lebih driven atau terarah. Menurut data Kemenristekdikti, pendidikan vokasional di Indonesia terdiri dari 1.365 lembaga pendidikan, di antaranya 1.103 akademi kejuruan dan 262 politeknik.

AHM Astra di Sumut (ekonomi.kompas.com)

Pendidikan vokasi di Indonesia hanya 16 persen dari seluruh institusi pendidikan yang ada di tanah air. Hal ini jauh berbeda dibandingkan dengan negara China/ Tiongkok, dimana 56 persen perguruan tingginya merupakan pendidikan vokasi. 

Pada intinya, sekolah vokasi diarahkan untuk mencetak lulusan yang siap bekerja sesuai kebutuhan dunia kerja saat ini. Oleh sebab itulah sekitar 70 persen dari isi program pembelajaran merupakan praktik di industri.

Peran pemerintah Indonesia terkait Pendidikan Vokasi

Politeknik Ketenagakerjaan (sumber: GNFI)

Sebut saja Kementerian Perindustrian RI sebagai lembaga pemerintah yang telah banyak memiliki sekolah vokasi. Kementerian ini membangun sebanyak 9 SMK, 9 politeknik, dan 1 akademi komunitas. Untuk menjamin kualitas lulusan SDM yang siap kerja, sekolah vokasi membangun sistem link and match antara sekolah dengan industri. Belum lagi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah mendirikan Politeknik Ketenagakerjaan. 

Sebagai tambahan Politeknik Ketenagakerjaan memiliki tiga program studi yaitu; Program Studi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Program Studi D4 Relasi Industri, dan Program Studi D3 Manajemen Sumber Daya Manusia.

Langkah Kemnaker dalam Memasifikasi Program Vokasi

Program Vokasi Kelistrikan di SMK ORA et LABORA

Sebelumnya, Kemnaker RI telah menjadikan pelatihan vokasi sebagai program prioritas yang tentunya akan lebih masif agar tercipta bibit SDM Indonesia yang berkualitas. Seiring dengan revolusi industri jilid keempat (industry 4.0) dan berkembangnya teknologi digital, persaingan bisnis dan pembangunan yang semula banyak bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam kini telah bergeser pada persaingan pada penguasaan teknologi informasi (ICT) dan kompetensi angkatan kerja. Di sinilah pentingnya investasi Sumber Daya Manusia. 

Sumber daya alam akan cepat habis dieksploitasi belum lagi munculnya ragam problematika terutama lingkungan. Berbeda dengan investasi SDM yang tidak terbatas dan terus bertumbuh dengan dinamis.

Dari segi bidang ketenagakerjaan, Indonesia dihadapkan pada ketimpangan SDM angkatan kerja dimana 58,76 persen adalah lulusan SD dan SMP serta fakta miris mengenai mis-match (ketidakcocokan antara bidang ilmu dengan jenis pekerjaan) yang hingga mencapai 63 persen. Dengan digalakkannya pelatihan vokasi, Kemnaker telah melakukan beberapa terobosan, yakni program secara besar-besaran terkait pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK), pemagangan terstruktur serta sertifikasi uji kompetensi. 

Bapak Khairil Anwar saat bersalaman dengan Bloger (dokpri)

Masifikasi pelatihan di BLK dengan memberikan triple skilling: skilling, up-skilling dan re-skilling. Skilling, berarti untuk angkatan kerja yang ingin memperoleh skill atau kecakapan. Up-skilling untuk pekerja yang ingin meningkatkan skill agar lebih mahir, serta re-skilling untuk pekerja yang ingin mendapatkan atau mengasah keterampilan baru.

Jika berbicara angka, secara kumulatif, dari tahun 2015 hingga Oktober 2018 peserta pelatihan BLK baru mencapai 383.132 orang. Pada tahun 2019 secara akumulasi harapannya akan bertambah menjadi 660.476 orang. 

Sementara untuk yang mengikuti program pemagangan sejak 2015 - Oktober 2018 mencapai 149.064 orang. Pada 2019 secara akumulasi jumlahnya meningkat drastic menjadi 360.864. Tambah lagi peserta yang mengikuti sertifikasi uji kompetensi sejak 2015 - Oktober 2018 mencapai 1.349.559 orang. Di tahun 2019 ini diproyeksikan menjadi 1.875.748 orang.

Pelatihan di BLK (dok. flickr)

Untuk mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada masyarakat, pemerintah juga membangun BLK Komunitas. Tahun 2017 dengan 50 BLK Komunitas, 2018 bertambah menjadi 75 BLK dan menargetkan 1000 BLK pada 2019. Setiap BLK Komunitas setiap tahunnya ditargetkan memberikan pelatihan kepada 100 orang. Sementara untuk calon pekerja migran (tenaga kerja asing), kemnaker juga akan memberikan pelatihan pada Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) yang ditargetkan memberikan pelatihan kepada 100 ribu calon pekerja imigran.

Untuk menjawab perkembangan industri berbasis digital, Menaker M. Hanif Dhakiri mengambil langkah inisiatif untuk membangun Innovation Room di Kantor Kemnaker pada Juni 2018 yang lalu. Ruangan ini merupakan sebuah Talent Hub untuk mendukung secara penuh tantangan era baru industri digital dan industry 4.0. Untuk kedepannya, Innovation Room akan coba direplikasi di BLK-BLK milik Kemnaker yang ada di seluruh Indonesia.

Innovation Room Milik Kemnaker (dokpri)

Sementara itu menurut Bapak Khairil Anwar selaku Sekjen Kemnaker yang baru di dalam paparan kepada rekan media dan bloger yang hadir pada diskusi santai bertajuk "konpers Kemnaker akhir tahun" yang diselenggarakan pada Jum'at (28/12) di Gedung Kemnaker RI, Gatsu, Jaksel menambahkan bahwa prioritas pembangunan SDM di Indonesia juga dalam rangka menyelamatkan bonus demografi yang akan dialami negara kita, dimana puncaknya terjadi pada 2025-2030. Tercatat sebanyak 70 persen penduduk Indonesia adalah berada pada usia produktif. 

Pak Khairul melansir hasil riset McKinley Global Institute yang menyebutkan bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ketujuh di dunia. Namun capaian tersebut mengisyaratkan penduduk usia produktif yang memiliki skill mumpuni dengan kompetensi handal dan kualitas SDM yang potensial.

Penutup

Dokumentasi Pribadi

Bonus demografi akan menjadi sebuah berkah ketika ketrampilan bagi angkatan kerja usia produktif telah disiapkan sejak dini. Jika pendidikan vokasi maju, kesempatan anak bangsa untuk memasuki dunia kerja atau gerbang ke dunia industri lebih terbuka lebar. 

Anak-anak bangsa akan tumbuh menjadi tenaga-tenaga ahli yang diperhitungkan di negaranya bahkan dunia. Jika visi ini terwujud di masa depan, tentu saja Indonesia tidak perlu 'mengimpor' banyak tenaga SDM kerja asing yang berkualitas.

Salam,
Sam