Dukungan Vokasi Ciptakan Peluang Kualitas SDM Indonesia Mumpuni

Dari segi bidang ketenagakerjaan, Indonesia dihadapkan pada ketimpangan SDM angkatan kerja dimana 58,76 persen adalah lulusan SD dan SMP serta fakta miris mengenai mis-match (ketidakcocokan antara bidang ilmu dengan jenis pekerjaan) yang hingga mencapai 63 persen. Dengan digalakkannya pelatihan vokasi, Kemnaker telah melakukan beberapa terobosan, yakni program secara besar-besaran terkait pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK), pemagangan terstruktur serta sertifikasi uji kompetensi. 

Bapak Khairil Anwar saat bersalaman dengan Bloger (dokpri)

Masifikasi pelatihan di BLK dengan memberikan triple skilling: skilling, up-skilling dan re-skilling. Skilling, berarti untuk angkatan kerja yang ingin memperoleh skill atau kecakapan. Up-skilling untuk pekerja yang ingin meningkatkan skill agar lebih mahir, serta re-skilling untuk pekerja yang ingin mendapatkan atau mengasah keterampilan baru.

Jika berbicara angka, secara kumulatif, dari tahun 2015 hingga Oktober 2018 peserta pelatihan BLK baru mencapai 383.132 orang. Pada tahun 2019 secara akumulasi harapannya akan bertambah menjadi 660.476 orang. 

Sementara untuk yang mengikuti program pemagangan sejak 2015 - Oktober 2018 mencapai 149.064 orang. Pada 2019 secara akumulasi jumlahnya meningkat drastic menjadi 360.864. Tambah lagi peserta yang mengikuti sertifikasi uji kompetensi sejak 2015 - Oktober 2018 mencapai 1.349.559 orang. Di tahun 2019 ini diproyeksikan menjadi 1.875.748 orang.

Pelatihan di BLK (dok. flickr)

Untuk mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada masyarakat, pemerintah juga membangun BLK Komunitas. Tahun 2017 dengan 50 BLK Komunitas, 2018 bertambah menjadi 75 BLK dan menargetkan 1000 BLK pada 2019. Setiap BLK Komunitas setiap tahunnya ditargetkan memberikan pelatihan kepada 100 orang. Sementara untuk calon pekerja migran (tenaga kerja asing), kemnaker juga akan memberikan pelatihan pada Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) yang ditargetkan memberikan pelatihan kepada 100 ribu calon pekerja imigran.

Untuk menjawab perkembangan industri berbasis digital, Menaker M. Hanif Dhakiri mengambil langkah inisiatif untuk membangun Innovation Room di Kantor Kemnaker pada Juni 2018 yang lalu. Ruangan ini merupakan sebuah Talent Hub untuk mendukung secara penuh tantangan era baru industri digital dan industry 4.0. Untuk kedepannya, Innovation Room akan coba direplikasi di BLK-BLK milik Kemnaker yang ada di seluruh Indonesia.

Innovation Room Milik Kemnaker (dokpri)

Sementara itu menurut Bapak Khairil Anwar selaku Sekjen Kemnaker yang baru di dalam paparan kepada rekan media dan bloger yang hadir pada diskusi santai bertajuk "konpers Kemnaker akhir tahun" yang diselenggarakan pada Jum'at (28/12) di Gedung Kemnaker RI, Gatsu, Jaksel menambahkan bahwa prioritas pembangunan SDM di Indonesia juga dalam rangka menyelamatkan bonus demografi yang akan dialami negara kita, dimana puncaknya terjadi pada 2025-2030. Tercatat sebanyak 70 persen penduduk Indonesia adalah berada pada usia produktif. 

Pak Khairul melansir hasil riset McKinley Global Institute yang menyebutkan bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ketujuh di dunia. Namun capaian tersebut mengisyaratkan penduduk usia produktif yang memiliki skill mumpuni dengan kompetensi handal dan kualitas SDM yang potensial.

Penutup

Dokumentasi Pribadi

Bonus demografi akan menjadi sebuah berkah ketika ketrampilan bagi angkatan kerja usia produktif telah disiapkan sejak dini. Jika pendidikan vokasi maju, kesempatan anak bangsa untuk memasuki dunia kerja atau gerbang ke dunia industri lebih terbuka lebar. 

Anak-anak bangsa akan tumbuh menjadi tenaga-tenaga ahli yang diperhitungkan di negaranya bahkan dunia. Jika visi ini terwujud di masa depan, tentu saja Indonesia tidak perlu 'mengimpor' banyak tenaga SDM kerja asing yang berkualitas.