Analisis Ketegangan Geopolitik di Laut China Selatan: Tantangan dan Strategi Indonesia

Laut China Selatan (LCS) telah menjadi isu yang diperdebatkan selama beberapa dekade, dengan banyak negara mengklaim kedaulatan atas kawasan tersebut. Perselisihan ini telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir hingga sekarang, dengan meningkatnya sikap agresif China di kawasan LCS. Meskipun Indonesia bukan sebagai negara penggugat, namun telah terlibat aktif dalam menengahi konflik dan menetapkan kedaulatan maritimnya. Artikel ini akan membahas perkembangan terbaru, solusi potensial, tantangan dan strategi Indonesia untuk mengatasi isu ini.

 

Perkembangan Terbaru di Laut China Selatan

Sengketa LCS melibatkan China, Filipina, Brunei, Malaysia, Vietnam, dan Taiwan. Konflik ini mulai memuncak lagi setelah dipicu manuver agresif oleh China, yaitu penggunaan meriam air dan tabrakan ke kapal Filipina. Dalam kasus tersebut, Filipina menuduh China menggunakan kapal penjaga pantainya untuk mengintimidasi dan mengganggu kapal-kapalnya, sementara itu China mengklaim bahwa itu hanyalah sekedar menjalankan kedaulatannya atas kawasan tersebut (Al Jazeera, 2024).

Menanggapi isu tersebut, Indonesia turut ikut aktif dalam mediasi konflik yang terjadi, yaitu tanggapan Presiden Joko Widodo pada ASEAN Summit 2022 menyerukan resolusi damai dan menekankan pentingnya untuk tetap menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan ini (Southgate, 2023).

Selain itu, negara-negara Internasional terutama Uni Eropa (UE) juga menyoroti tindakan agresif terus menerus dari China, dan menegaskan kembali penentangannya yang kuat terhadap tindakan sepihak yang dapat merusak stabilitas regional dan tatanan berbasis aturan Internasional. 

Dalam hal ini, UE menyerukan untuk menahan diri, menghormati aturan Internasional, dan resolusi damai perbedaan guna mengurangi ketegangan di kawasan tersebut (Dw.com, 2024). Dari penyeruan tersebut, mencerminkan komitmen UE untuk rute pasokan maritim yang aman, bebas, dan terbuka di Indo-Pasifik, dengan kepatuhan penuh terhadap Hukum Internasional.

 

Bagaimana Persepsi Publik dan Kebijakan Pemerintah?

Sebuah survei yang dilakukan oleh Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) menunjukkan bahwa hampir 80% masyarakat Indonesia melihat tindakan China di Laut China Selatan sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara (Benarnews, 2024). Sentimen ini mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam menjaga maritimnya.

Indonesia juga telah menekankan pentingnya diplomasi maritim sebagai alat utama dalam menyelesaikan konflik di LCS. Melalui keterlibatannya dalam Indian Ocean Rim Association (IORA) dan kepemimpinannya di ASEAN, Indonesia berusaha memperkuat kerjasama internasional dan mendorong penyelesaian konflik secara damai (Yaumil, 2024). Indonesia juga aktif dalam negosiasi Kode Etik (Code of Conduct/CoC) di LCS, yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan mengurangi ketegangan di wilayah tersebut (ANTARA, 2024).

 

Tantangan dan Strategi Masa Depan

Meskipun Indonesia telah mengambil langkah-langkah diplomatik, tantangan tetap ada. China terus meningkatkan kehadiran militernya di LCS bahkan Latihan Militer di sekitar wilayah Taiwan pada 23 Mei, hal ini tentunya dapat memicu eskalasi konflik. Selain itu, ketergantungan ekonomi Indonesia pada China juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Indonesia perlu mengadopsi strategi yang komprehensif, yang mencakup:

Pertama, perlu peningkatan kapasitas pertahanan maritim, yaitu memperkuat angkatan laut dan udara untuk menjaga perbatasan maritim dan melakukan patroli rutin di wilayah ZEE Indonesia. Pemerintah perlu menginisiasi proyek-proyek besar untuk memperkuat keamanan Laut Natuna melalui peningkatan peralatan pertahanan, infrastruktur militer, dan promosi atau menyerukan latihan militer seperti, Komponen Cadangan (KOMCAD).

Kedua, diplomasi aktif di tingkat Regional dan Internasional. Seperti mendorong kerjasama yang lebih erat dengan negara-negara ASEAN untuk membentuk aliansi pertahanan yang kuat, kerjasama dengan UE, dan  Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan penyelesaian konflik secara damai dan berdasarkan hukum internasional, terutama United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Melalui pendekatan diplomatik, Indonesia dapat memastikan bahwa hak-haknya di ZEE diakui dan dihormati oleh negara-negara lain.

 

Solusi Jangka Panjang

Secara khusus, Indonesia perlu mengembangkan strategi komprehensif yang mencakup dari aspek militer, diplomasi, dan ekonomi. Seperti investasi dalam teknologi maritim dan peningkatan kapasitas militer laut merupakan langkah penting untuk menjaga kedaulatan. Selain itu, memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara besar dan organisasi internasional dapat membantu Indonesia memperoleh dukungan dalam menghadapi klaim sepihak China.

Pada sisi ekonomi, Indonesia harus memanfaatkan potensi ekonomi di perairan Natuna secara optimal. Pengelolaan sumber daya alam secara efektif dan pembangunan infrastruktur maritim yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat serta memperkuat klaim Indonesia atas wilayah ini.

Kesimpulan

Melalui pembahasan diatas, Ancaman konflik di Laut China Selatan merupakan tantangan serius bagi kedaulatan Indonesia. Meskipun tidak terlibat langsung dalam sengketa teritorial, Indonesia harus waspada terhadap potensi pelanggaran kedaulatan di wilayah ZEE-nya. Oleh karena itu, melalui strategi yang mencakup penguatan militer, diplomasi aktif, dan ekonomi. Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia dapat memainkan peran penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara.  

List Referensi: 

"Philippines Summons China Envoy over Water Cannon Attack in South China Sea." Al Jazeera, 2 May 2024, www.aljazeera.com/news/2024/5/2/philippines-summons-china-envoy-over-water-cannon-attack-in-south-china-sea.

"Nearly 80% of Indonesians See Beijing's South China Sea Actions as Threat." Benar News, 21 Mar. 2024, www.benarnews.org/english/news/indonesian/80-percent-indonesians-see-china-threatens-sovereignty-03212024143829.html.

"How Can EU Support Philippines in South China Sea Dispute? -- DW -- 04/01/2024." Dw.com, 4 Jan. 2024, www.dw.com/en/how-can-eu-support-philippines-in-south-china-sea-dispute/a-68713048.

Habibie, Sri Yaumil. "South China Sea Conflict: Indonesia's Maritime Diplomacy." Modern Diplomacy, 25 Apr. 2024, moderndiplomacy.eu/2024/04/25/south-china-sea-conflict-indonesias-maritime-diplomacy/.

antaranews.com. "Indonesia on Alert to Conflict Risks in South China Sea: Minister." Antara News, 20 Mar. 2024, en.antaranews.com/news/308907/indonesia-on-alert-to-conflict-risks-in-south-china-sea-minister.

"Is Beijing a Threat in South China Sea? Survey Shows Most Indonesians Think So." South China Morning Post, 20 Mar. 2024, www.scmp.com/week-asia/politics/article/3255997/indonesia-beijings-south-china-sea-presence-seen-threat-national-interests-survey-shows.

                                                       

Kompasianival

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H