Deradikalisasi di Indonesia: Apakah Program Deradikalisasi Pemerintah Cukup Efektif dalam Menangani Terorisme?

Situasi saat ini tidak menyurutkan program deradikalisasi tetap dilakukan, karena di era teknologi informasi yang semakin pesat dikhawatirkan terjadinya perubahan penyebaran paham radikalisme melalui internet, maka dalam upaya kewaspadaan terhadap hal tersebut pemerintah mencoba untuk memperketat pengawasannya. 

Ada pula aksi pemerintah dalam memberikan bantuan berupa bahan makanan yang diberikan kepada mantan napiter agar mereka bisa bertahan hidup dengan baik dan merasa diperhatikan oleh pemerintah. Pemberdayaan ekonomi juga bisa menjadi salah satu cara pendekatan deradikalisasi. 

Cara lain yang dilakukan oleh pemerintah dalam program deradikalisasi yaitu dengan memberdayakan mantan napiter sebagai duta perdamaian, sebagai contoh seperti diundangnya mantan napiter dalam sosialisasi tentang bahaya radikalisme, diundangnya mantan napiter di dalam lapas sebagai narasumber untuk menceritakan pengalaman mereka selama menjadi bagian dari aksi terorisme.

Terbesit pula pertanyaan, apakah program deradikalisasi di Indonesia ini berhasil / efektif dalam menanggulangi permasalahan terorisme ? Banyak sekali penelitian yang mengkritik bahwasannya program deradikalisasi di Indonesia masih kurang efektif / belum mampu dalam menyadarkan para napiter atas aksi kekerasannya tersebut, hal ini dikarenakan cara pendekatan pemerintah khususnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang masih lemah, seperti hal nya janji pemerintah dalam membantu perekonomian mantan napiter yang nyatanya masih belum tersalurkan dengan baik dan merata, hal tersebut membuat mantan napiter ini kecewa sehingga mereka memutuskan untuk bergabung kembali pada kelompok terorisme yang lebih menjanjikan mereka bantuan secara finansial. 

Hal semacam itu juga bisa menjadi kritik kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan kembali perekonomian para mantan napiter, berusaha untuk memutuskan hubungan mereka dengan jaringan terorisme terdahulu, memberikan perlindungan kepada mantan napiter agar terhindar dari ancaman jaringan terorisme yang pernah mereka ikuti, dan yang paling penting yakni pemerintah juga harus menggandeng elemen masyarakat seperti organisasi masyarakat sipil agar program deradikalisasi ini dapat lebih luas dan efektif.