Mohon tunggu...
Novitania
Novitania Mohon Tunggu... Full Time Blogger - Content Writer and Blogger

Content creator, and Blogger. Coffee and makeup enthusiast. an amateur photografer.

Selanjutnya

Tutup

Money

Dollar Kian Meroket, Akankah Pembangunan Infrastruktur Mangkrak?

13 Agustus 2018   10:34 Diperbarui: 13 Agustus 2018   10:45 673
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Dolar kian meroket. Akankah pembangunan infrastruktur  mangkrak???

Sebagian masyarakat mungkin mengkhawatirkan akan hal itu. Termasuk saya pribadi. Bahkan bukan cuma masyarakat, pada akhirnya Presiden Jokowi meninjau kembali sejumlah proyek infrastruktur khususnya yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan impor terjadi sepanjang semester pertama tahun ini dan menyebabkan neraca perdagangan defisit. Seperti kita tahu bersama,  komponen impor tertinggi adalah bahan baku proyek infrastruktur di antaranya impor besi baja yang meningkat 39% dan impor mesin serta alat listrik yang naik 28% pada Mei 2018 lalu.

Tingginya penggunaan bahan impor dan valuta asing dalam proyek infrastruktur pun berdampak pada keuangan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, khususnya yang menggarap proyek-proyek penugasan besar.

Ada satu langkah yang sebetulnya telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi hal ini, yaitu melakukan efisiensi dengan mengubah belanja barang menjadi belanja modal.

Upaya tersebut hingga kini terus dilakukan Kemenhub, agar capaian-capaian skala nasional terkait infrastruktur dapat diwujudkan. Walau tidak bisa kita pungkiri, dalam perjalanannya tidak sedikit menemui kendala. Salah satunya terkait dengan permodalan.

Hal itu terjadi karena Indonesia adalah negara besar dengan jumlah pulau yang sangat banyak sehingga pemerintah harus terus membuat konektivitas yang besar dengan tingkat keselamatan yang tinggi.

FMMB.ID
FMMB.ID
Dalam Forum Medan Merdeka Barat 9 (FMB 9) yang saya hadiri beberapa waktu lalu, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (Sekjen Kemenhub), Djoko Sasono mengatakan, "Kebutuhan anggaran untuk infrastruktur hampir Rp. 370 triliun, tapi yang tersedia sampai 2019 hanya ada sekitar Rp. 250 triliun. Atas kondisi ini pemerintah harus mencari cara lain yang tidak membebankan, yaitu melakukan shifting dari belanja barang menjadi belanja modal".

Dalam prakteknya, Kemenhub juga mendapat arahan dari Kemenkeu dalam menjalankan proses shifting. Selain itu, Kemenhub juga terus belajar mengenai skema-skema baru di KPBU di semua sektor, yakni sektor laut, darat dan udara.

"Contohnya transportasi laut, Pelabuhan Anggrek di Sulteng dan Bau-Bau di Sultra, dan lainnya. Ini cara-cara yang kita lakukan. Tidak jauh berbeda juga dengan Kementerian PUPR," ungkap Joko.

Tentunya, lanjut Sekjen Kemenhub, diharapkan kehadiran kompetensi dalam negeri menjadi hal yang utama. "Kita mendorong industri dalam negeri terus menjadi potensi utama. Di bidang transportasi, kita berharap ada dukungan dari industri dalam negeri," jelasnya.

Senada dengan hal itu, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan hingga saat ini pemerintah sudah berhasil menerapkan pembangunan 17 proyek infrastruktur besar melalui skema KPBU (Kerja sama Pemerintah Badan Usaha).

"Sudah ada proyek besar Kominfo seperti infrastruktur telekomunikasi Palapa Ring Barat yang sudah selesai dan proyek-proyek lain seperti jalan tol, rumah sakit dan lainnya. Dengan demikian maka pembiayaan infrastruktur tidak lagi tergantung APBN karena pihak swasta sudah dilibatkan".

img-20180813-wa0003-5b70f92abde5757f1d66ecd2.jpg
img-20180813-wa0003-5b70f92abde5757f1d66ecd2.jpg
Hal lain yang juga terus dilakukan pemerintah adalah bagaimana dalam jangka dekat mengoptimalkan ekspor dan mengurangi impor dengan meningkatkan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).

Kabar bahagia yang juga patut masyarakat ketahui, hingga hari ini tidak ada instruksi khusus Kementerian PUPR untuk menunda proyek infrastruktur. Hal itu karena kandungan lokal di hampir semua proyek infrastruktur mencapai 99%.

Efisiensi yang terus dilakukan pemerintah adalah penyebabnya, seperti apa yang dituturkan Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto. "Dalam rangka efisiensi belanja anggaran, PUPR menghemat belanja barang dan melakukan shifting ke belanja modal atau ke belanja yang lebih produktif. Namun tidak ada instruksi untuk menunda, infrastruktur jalan terus, tidak ada yang direm".

Di Kementerian PUPR, Widiarto menjelaskan, ada tiga jenis belanja anggaran. yakni: belanja barang operasional, belanja non operasional, dan belanja yang berkarakter modal.

"Belanja berkarakter modal, contohnya: infrastruktur yang diserahkan ke masyarakat, seperti rumah swadaya. Dan ini yang memang akan diperbesar sedangkan belanja yang cenderung akan dikurangi adalah belanja barang non operasional, yakni: berupa studi, kajian, workshop. Untuk belanja jenis ini, pengurangan setahun sekitar 15 persen," tuturnya.

Dari hasil diskusi itu, saya makin paham tentang hulu-hilir bagaimana Efisiensi Anggaran dan Meninjau Ulang Infrastruktur yang telah dilakukan pemerintah. Bersyukur rasanya, sampai dengan hari ini tidak ada satu pun proyek infrastruktur yang mangkrak ataupun tertunda. Karena pemerintah telah mengupayakan komponen pembangunan yang diperlukan menggunakan bahan-bahan lokal.

Last but not least yang perlu kita lakukan sebagai masyarakat adalah mensupport penuh apa yang telah diupayakan pemerintah. Dengan dukungan dari masyarakat, proyek-proyek pembangunan yang diupayakan pemerintah akan lebih cepat terselesaikan.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun