Dollar Kian Meroket, Akankah Pembangunan Infrastruktur Mangkrak?

Dolar kian meroket. Akankah pembangunan infrastruktur  mangkrak???

Sebagian masyarakat mungkin mengkhawatirkan akan hal itu. Termasuk saya pribadi. Bahkan bukan cuma masyarakat, pada akhirnya Presiden Jokowi meninjau kembali sejumlah proyek infrastruktur khususnya yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan impor terjadi sepanjang semester pertama tahun ini dan menyebabkan neraca perdagangan defisit. Seperti kita tahu bersama,  komponen impor tertinggi adalah bahan baku proyek infrastruktur di antaranya impor besi baja yang meningkat 39% dan impor mesin serta alat listrik yang naik 28% pada Mei 2018 lalu.

Tingginya penggunaan bahan impor dan valuta asing dalam proyek infrastruktur pun berdampak pada keuangan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, khususnya yang menggarap proyek-proyek penugasan besar.

Ada satu langkah yang sebetulnya telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi hal ini, yaitu melakukan efisiensi dengan mengubah belanja barang menjadi belanja modal.

Upaya tersebut hingga kini terus dilakukan Kemenhub, agar capaian-capaian skala nasional terkait infrastruktur dapat diwujudkan. Walau tidak bisa kita pungkiri, dalam perjalanannya tidak sedikit menemui kendala. Salah satunya terkait dengan permodalan.

Hal itu terjadi karena Indonesia adalah negara besar dengan jumlah pulau yang sangat banyak sehingga pemerintah harus terus membuat konektivitas yang besar dengan tingkat keselamatan yang tinggi.

FMMB.ID

Dalam Forum Medan Merdeka Barat 9 (FMB 9) yang saya hadiri beberapa waktu lalu, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (Sekjen Kemenhub), Djoko Sasono mengatakan, "Kebutuhan anggaran untuk infrastruktur hampir Rp. 370 triliun, tapi yang tersedia sampai 2019 hanya ada sekitar Rp. 250 triliun. Atas kondisi ini pemerintah harus mencari cara lain yang tidak membebankan, yaitu melakukan shifting dari belanja barang menjadi belanja modal".

Dalam prakteknya, Kemenhub juga mendapat arahan dari Kemenkeu dalam menjalankan proses shifting. Selain itu, Kemenhub juga terus belajar mengenai skema-skema baru di KPBU di semua sektor, yakni sektor laut, darat dan udara.

"Contohnya transportasi laut, Pelabuhan Anggrek di Sulteng dan Bau-Bau di Sultra, dan lainnya. Ini cara-cara yang kita lakukan. Tidak jauh berbeda juga dengan Kementerian PUPR," ungkap Joko.

Tentunya, lanjut Sekjen Kemenhub, diharapkan kehadiran kompetensi dalam negeri menjadi hal yang utama. "Kita mendorong industri dalam negeri terus menjadi potensi utama. Di bidang transportasi, kita berharap ada dukungan dari industri dalam negeri," jelasnya.