Arahan dari REACH mengharuskan manufaktur untuk berbagi informasi dengan regulator sehingga memungkinkan untuk penerapan pembatasan atau larangan lengkap terhadap bahan kimia tertentu yang dinyatakan tidak aman (European Commission, 2013). Selain itu, penilaian keamanan untuk kandungan bahan kimia harus dilakukan untuk mengonfirmasi apakah kriteria telah dipenuhi untuk klasifikasi berbahaya termasuk bioakumulatif dan toksik; atau sangat persisten dan sangat bioakumulatif (vPvB) untuk produksi lebih dari 10 ton per tahun. Jika produk termasuk dalam kategori seperti itu, produsen perlu mengembangkan skenario paparan dan melakukan karakterisasi risiko (Hansen dan Baun, 2012).
- Pada KTT tahun 2019 mengenai teknologi nano dan nanoplastic, Uni Eropa diwakili oleh Otoritas Keamanan Pangan Eropa (EFSA), sebuah badan independen dari Komite Eropa, memberikan pendapatan terkait penilaian risiko pemanfaatan teknologi nano terkait keamanan makanan dan pakan; nutrisi (termasuk aditif); kesehatan dan kesejahteraan hewan; dan perlindungan tanaman (termasuk pestisida) dan kesehatan tanaman. EFSA berperan dalam memberikan saran ilmiah yang sesuai untuk tujuan untuk menginformasikan kebijakan dan peraturan dan implementasinya untuk kesehatan manusia dan makanan/tanaman. Selain itu, EFSA mempertimbangkan penilaian risiko lingkungan untuk mengeksplorasi kemungkinan dampak rantai makanan terhadap keanekaragaman hayati habitat tanaman dan hewan.
- Otoritas ini pun bekerja sama erat dengan otoritas nasional negara anggota dan para pemangku kepentingan dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang masalah keamanan pangan dan untuk meningkatkan kesadaran dan menjelaskan implikasi dari hasil ilmiah. EFSA bergerak melalui Komite Ilmiah dan Panel yang terdiri dari para ahli ilmiah independen yang melakukan penilaian ilmiah dan mengembangkan metodologi penilaian terkait. Panel-panel tersebut mencakup kontaminan dalam rantai makanan; bahan kontak makanan, enzim dan alat bantu pemrosesan; dan zat aditif untuk makanan dan perasa (Allan et al. 2020).
Kanada
Seperti halnya Amerika Serikat, beberapa lembaga dan badan pemerintah bekerja sama untuk memastikan penggunaan teknologi yang aman. Lembaga atau badan pemerintah tersebut termasuk Health Canada (HC), Healthy Environments and Consumer Safety Branch (HECSB), Environment and Climate Change Canada (ECCC), Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC), dan Canadian Food Inspection Agency (CFIA). Kanada mengadopsi peraturan untuk mengurangi risiko, membangun inventaris produk bahan nano di pasar, menentukan bagaimana produk bahan nano digunakan atau dikonsumsi, mempertimbangkan siklus hidup dan paparan dan menilai efek biologis dari Bahan nano tertentu. Health Canada dan ECCC juga menerapkan Rencana Manajemen Kimia Pemerintah Kanada (CMP) dengan menetapkan tindakan yang diperlukan untuk zat baru dan zat yang sudah ada yang berpotensi berbahaya, termasuk bahan nano.
Perbandingan terhadap pendekatan penerapan regulasi terkait teknologi nano antara Kanada dan AS mencakup kesamaan definisi kedua negara tersebut mengenai bahan nano dan kegiatan kerjasama dalam hal regulasi melalui Dewan Kerjasama Regulasi Kanada-Amerika Serikat (RCC) dan menetapkan rencana kerja terkait teknologi nano. Rencana kerja tersebut menekankan pentingnya mengembangkan pendekatan umum untuk melakukan penilaian risiko bahan nano dan pengumpulan data yang berguna untuk lebih memahami paparan bahan nano. Kanada dan Amerika Serikat juga bekerja sama dalam pengembangan skema klasifikasi untuk bahan nano berdasarkan komposisi kimia dan sifat unik mereka. Skema ini akan memungkinkan identifikasi bahan nano yang berperilaku berbeda dari bentuk non-nano untuk membantu memprioritaskan penilaian risiko. RCC juga sedang mengerjakan pembuatan  matriks penggunaan bahan nano untuk mengidentifikasi bahan nano komersial yang sedang digunakan (Allan et al. 2020).
Jepang dan Tiongkok
Di Jepang, beberapa lembaga pemerintah terlibat dalam penyediaan perangkat regulasi untuk teknologi nano termasuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains, dan Teknologi (MEXT); Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI); Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan (MHLW); dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), membuat regulasi keputusan secara kooperatif (Chau et al., 2007). Namun, peraturan tentang masalah keamanan bahan nano atau teknologi nano sebagian besar masih belum jelas. Pada Januari 2016, MHLW mengeluarkan standar keamanan baru untuk pertanian dan pangan dalam laporan Konferensi ke 190 untuk Promosi Fasilitas Impor Pangan. Namun demikian, laporan tersebut tidak menyertakan spesifikasi apa pun tentang Teknologi nano atau material nano (MHLW, 2016).
Sedangkan pemerintah Tiongkok pada 2013 mendirikan National Center for Nanoscience and Technology (NCNST). Lembaga ini bertanggung jawab untuk menetapkan standar teknologi nano nasional. Protokol untuk karakterisasi Bahan nano dan persyaratan keselamatan untuk manufaktur kemudian mulai berkembang. Pada tahun 2005, Komisi Standarisasi Teknologi Nano, yang berafiliasi dengan NCNST, didirikan dan mulai mengatur rekayasa material nano dan penilaian produksi dan keselamatan (Bai, 2005). Namun, pada panduan yang digunakan saat ini masih didasarkan pada Standar Nasional Tiongkok pada waktu itu, dan tidak ada undang-undang yang jelas mengenai bahan nano tertentu atau Teknologi nano apa pun yang terkait dengan sektor pangan dan pertanian.
Selandia Baru dan Australia
Saat ini, aplikasi untuk zat makanan baru yang diproduksi dengan bahan nano atau menggunakan Teknologi nano dievaluasi berdasarkan undang-undang dan standar Australia dan Selandia Baru yang ada (Fletcher dan Bartolomaeus, 2011). Berbagai pendekatan telah diadopsi oleh FSANZ untuk menilai dan mengelola risiko berbahaya yang terkait dengan penggunaan bahan nano yang digunakan pada makanan atau bahan kemas. Bekerja Pada tahun 2008 FSANZ memasukkan informasi aplikasi kedalam panduan praktis yang ada terkait persetujuan dan penggunaan teknologi nano dalam produk makanan dan mempertimbangkan penilain resiko secara menyeluruh (FSANZ, 2016). Dengan adanya legislasi tersebut, maka industri pangan yang menerapkan teknologi nano harus memastikan kesesuaian terhadap legislasi tersebut, dan memastikan kesehatan dan keselamatan masyarakat dalam menggunakan produk yang didalamnya terdapat bahan nano dan memastukan kegiatan produksi yang bertanggung jawab.
Selanjutnya, FSANZ mendirikan Kelompok Penasihat Teknologi Nano Ilmiah (SNAG) bersama para ahli dari bidang Teknologi Nano, Nanotoxicology, dan keamanan nano untuk memberikan saran atau panduan aplikasi makanan yang aman dengan menggunakan bahan nano.
Indonesia
