Haji dan Pelayanan Terbaik dari Negara

Oleh : Novita Ekawati 

Pelayanan buruk bagi jemaah Indonesia sepertinya sudah sering terjadi. Dan pada ibadah haji tahun 2023 ini pelayanan buruk tersebut kembali terjadi.

Berbagai macam pelayanan buruk bagi jemaah haji Indonesia seperti pemberian makanan yang terlambat, suplai air bersih yang kurang, serta tenda-tenda jamaah Indonesia yang jauh, banyak tenda jamaah haji Indonesia mengalami over kapasitas disebabkan bergabungnya haji reguler dengan haji wisata dan ziarah yang menggunakan fasilitas haji reguler. Tenda yang seharusnya diisi 500 jamaah malah diisi 700 orang. Bahkan satu kasur yang harus didapatkan untuk 1 orang jemaah harus diisi 3 hingga 5 orang sehingga para jamaah haji yang didominasi lansia tidak dapat beristirahat secara optimal, apalagi suhu di tanah suci cukup ekstrem mencapai 48 derajat celcius.

Kurang optimalnya istirahat dan cuaca panas ini menyebabkan jamaah haji yang didominasi para lansia mengalami kelelahan dan akhirnya drop. Kondisi ini menyebabkan jemaah sangat lemah dan stres sehingga inilah yang menjadi penyebab banyak jemaah haji kesehatan nya sangat drop dan meninggal dunia.

Jumlah jemaah haji Indonesia yang meninggal dunia di Tanah Suci sudah mencapai 500 orang lebih. Hingga hari ke-46 operasional haji atau Sabtu (8/7/2023), jumlah jemaah haji meninggal di Tanah Suci tembus 514 orang. Kasus kematian masih didominasi jemaah lanjut usia (lansia) dan jemaah kategori resiko tinggi (Risti). Adapun dalam tujuh tahun terakhir, jumlah jemaah haji Indonesia yang meninggal tahun ini menempati peringkat keempat tertinggi sejak tahun 2015. 

Menyelenggarakan pelayanan haji tentu membutuhkan perencanaan matang, termasuk deteksi dini masalah yang kemungkinan muncul di tahap pelaksanaan. Kondisi ini tentu saja menuntut koordinasi yang tidak sederhana, terlebih saat ini momentum haji merupakan ibadah yang membutuhkan komunikasi lintas negara. Bagi kaum muslim, tentu saja ini merupakan salah satu permasalahan penting dan mendasar agar ibadah dapat terselenggara dengan baik dan tanpa kendala.

Persoalan Tata Kelola Haji

Penyelenggaraan haji harus berpijak pada prinsip pelayanan yang bersifat cepat, sederhana, dan profesional, bukan berorientasi pada profit atau keuntungan bisnis. Dimana penyelenggaraan haji oleh negara merupakan bagian kewajiban pelayanan dari negara kepada rakyat-rakyatnya. 

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam sehingga dalam pelaksanaannya negara wajib memerhatikan kemaksimalan pelayanan yang diberikan kepada jemaah. Apalagi ini merupakan momentum tahunan, melakukan evaluasi berbagai kekurangan di tahun-tahun sebelumnya tentu merupakan perkara penting.

Kemampuan negara untuk melobi otoritas Arab Saudi terkait jumlah jemaah yang akan pemerintah berangkatkan juga menjadi hal penting, karena jumlah jemaah akan berpengaruh terhadap kesediaan fasilitas yang harus negara siapkan. Selain kenyamanan dalam melaksanakan ibadah haji, negara juga perlu memastikan keamanan dan terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar para jemaah secara pasti dan menyeluruh, sebab ini merupakan bagian dari pelayanan negara terhadap rakyat.

Masalah yang muncul saat penyelenggaraan tahun ini salah satunya karena penambahan kuota. Seharusnya, alasan over capacity sudah diantisipasi sejak awal. Jika antisipasi ada, idealnya tidak akan terjadi kondisi tenda yang over capacity, jemaah yang mengular hanya untuk memenuhi hajat di WC, ataupun telantar di tengah kondisi cuaca panas yang ekstrem. Seluruh masalah yang ada idealnya sudah bisa diantisipasi sejak awal.

Pelayanan Haji dalam Islam

Persoalan dari tata kelola haji yang buruk tentu akan berefek pada kenyamanan para jamaah dalam melaksanakan ibadah, yang sudah pasti butuh solusi dan sudut pandang yang tepat agar solusi benar-benar bisa menyelesaikan masalah.

Islam memberikan solusi dalam setiap aspek kehidupan termasuk Islam memberikan solusi dalam masalah pelaksanaan dan pelayanan haji oleh negara. Hal ini dikarenakan Islam memiliki paradigma yang tepat sehingga mampu menembus ranah taktisnya. Islam memiliki konsep kenegaraan yang khas dengan mendudukkan penguasa sebagai pengurus sekaligus pelindung rakyat.

Paradigma yang hadir dalam sistem Islam berpijak pada prinsip ri'ayatus syu'unil ummah. Pengurus bermakna memastikan terpenuhinya kebutuhan rakyat secara menyeluruh. Adapun sebagai pelindung/perisai, negara berada di garda terdepan dalam memberikan perlindungan terhadap rakyat. Dalam tataran taktisnya, negara wajib menyelenggarakan pelayanan ibadah haji dengan cepat dan sederhana dengan dibantu tenaga profesional di setiap aspek penyelenggaraan.

Implementasinya, negara berperan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar para jemaah. Negara akan memastikan tidak ada jemaah yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya (makan, minum, buang hajat, tempat yang layak, dsb). Juga memastikan para jemaah terlindungi dari segala yang bisa mengganggu kesehatan dalam menjalankan ibadah, entah karena cuaca ekstrem ataupun fasilitas yang kurang memadai.

Pada tataran taktis, negara membentuk tim khusus berupa departemen yang mengurus urusan haji, dari pusat hingga ke daerah. Tersebab ini terkait dengan masalah administrasi, maka urusan tersebut bisa didesentralisasikan sehingga memudahkan calon jemaah haji. Dalam sistem pemerintahan Islam, negara menyelenggarakan pelayanan dengan prinsip basathah fi an-nizham (sederhana dalam sistem), sur'ah fi al-injaz (cepat penanganan jika terdapat masalah) dan ditangani oleh tenaga profesional untuk memastikan terjaminnya pelayanan bagi jemaah.

Departemen ini mengurusi urusan haji mulai dari persiapan, bimbingan, pelaksanaan hingga pemulangan ke daerah asal. Departemen ini bekerja sama dengan departemen lainnya, seperti Departemen Kesehatan dalam mengurus kesehatan jemaah, termasuk Departemen Perhubungan dalam urusan transportasi massal, maupun tenaga yang dibutuhkan jemaah di lapangan. Seluruh departemen bahu-membahu dalam penyelenggaraan ibadah haji

Memastikan terpenuhinya kebutuhan para jemaah saat penyelenggaaraan ibadah haji menjadi kewajiban negara. Tersedianya berbagai fasilitas sarana maupun prasarana dengan membangun infrastruktur yang dibutuhkan jemaah saat melaksanakan ibadah haji tentu menjadi keutamaan yang harus diperhatikan. Sehingga tidak ada lagi kasus terlantarnya jemaah ataupun kesulitan para jemaah dalam melaksanakan ibadah dan memenuhi hajatnya selama pelaksanaan haji. Negara bekerja untuk umat dan memastikan terselenggaranya ibadah haji secara maksimal.

Persoalan yang seringkali berulang tiap tahunnya tentu bisa dengan mudah dan cepat diselesaikan. Hal ini karena ibadah haji merupakan representasi negara dalam pengurusan umat Islam di seluruh dunia. Mengurai masalah yang kerap muncul dalam penyelenggaraannya tidak cukup dengan melakukan evaluasi dalam tataran taktis, tetapi juga dengan paradigma sistem. Sudah seharusnya penyelenggaraan haji dilakukan dengan menghadirkan paradigma Islam kafah yang merepresentasikan kesatuan kaum muslim secara global dalam satu kesatuan.

Wallahu a'lam bisshawab..[ ]