Tentang kenaikan UMP sebesar 6,5n PPN sebesar 12% terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat kota serang

                                       Abstrak

Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5% dan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% di tahun 2025 merupakan kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mendukung keseimbangan pendapatan dan pembiayaan negara. Namun, dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Serang, Banten, memunculkan tantangan baru. Penyesuaian UMP bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja, tetapi kenaikan PPN berpotensi membebani rumah tangga, terutama pada kelompok berpendapatan rendah. Kebijakan ini memerlukan strategi pendukung seperti insentif bagi pelaku usaha dan pengendalian inflasi agar tidak memperburuk daya beli masyarakat serta meminimalkan dampak negatif pada sektor ekonomi lokal.

# Pendahuluan

Peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5% dan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% di tahun 2025 menjadi isu strategis dalam kebijakan ekonomi nasional. Pemerintah mengklaim bahwa kebijakan ini mencerminkan upaya menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pekerja untuk memperoleh upah yang layak dan tanggung jawab fiskal negara untuk mengamankan pendapatan. Namun, kebijakan ini memunculkan tantangan signifikan bagi kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah dan masyarakat di daerah dengan tingkat daya beli rendah, seperti Kota Serang, Banten.

Kenaikan UMP sebesar 6,5% bertujuan menjaga daya beli masyarakat yang terdampak inflasi tahunan. Di sisi lain, kenaikan PPN hingga 12% menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara sesuai amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Namun, efek domino dari kebijakan ini dikhawatirkan akan membebani rumah tangga berpenghasilan rendah yang sebagian besar pengeluarannya dialokasikan untuk kebutuhan pokok【7】【8】【9】.

Di Kota Serang, yang didominasi sektor industri dan pekerja informal, kebijakan ini akan memiliki implikasi unik. Dengan kenaikan harga barang yang dipengaruhi peningkatan PPN, kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar kemungkinan akan tergerus, meskipun ada tambahan pendapatan dari kenaikan UMP. Selain itu, sektor usaha lokal dapat menghadapi tekanan dari kenaikan biaya tenaga kerja yang berpotensi mengurangi daya saing mereka di pasar nasional maupun internasional【8】【9】.

Isu ini menjadi sorotan serikat pekerja dan pelaku usaha. Serikat buruh menganggap kenaikan UMP tidak cukup signifikan untuk menutupi dampak inflasi dan kenaikan PPN, sedangkan pengusaha mengkhawatirkan kenaikan biaya operasional yang dapat memicu pengurangan tenaga kerja melalui Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pada akhirnya, situasi ini dapat memperburuk masalah ketenagakerjaan dan ketimpangan sosial di Indonesia【7】【9】.

Pendahuluan ini bertujuan memberikan tinjauan awal tentang dampak kebijakan ekonomi tersebut terhadap masyarakat Kota Serang, Banten, dengan memadukan analisis data dan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan. Kajian ini penting untuk memahami sejauh mana kebijakan ini dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat serta memberikan rekomendasi solusi untuk memitigasi dampak negatifnya.

# Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dilakukan untuk memahami dan menganalisis dampak kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Serang, Banten. Berikut adalah langkah-langkah yang ditempuh:

1. Pengumpulan Data Sekunder

   Data diperoleh dari berbagai sumber berita terpercaya, jurnal akademik, laporan pemerintah, dan publikasi terkait kebijakan ekonomi, kenaikan UMP, dan PPN. Contoh sumber data meliputi publikasi dari GoodStats, CNN Indonesia, dan Kumparan yang membahas isu kenaikan UMP dan PPN serta implikasinya【7】【8】【9】.

2. Kajian Literatur

   Dilakukan peninjauan terhadap literatur yang relevan untuk memberikan konteks teoritis mengenai hubungan antara kenaikan UMP, PPN, dan kesejahteraan masyarakat. Literatur ini mencakup kebijakan ekonomi makro, studi tentang dampak pajak terhadap konsumsi, serta pengaruh kenaikan upah terhadap daya beli dan keseimbangan fiskal.

3. Analisis Kontekstual Lokal

   Fokus pada Kota Serang, Banten, dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik ekonomi dan sosial daerah tersebut. Analisis ini mencakup sektor ekonomi dominan, struktur pendapatan masyarakat, dan pola konsumsi masyarakat lokal.

4. Analisis Data

   Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi dampak langsung dan tidak langsung dari kebijakan kenaikan UMP dan PPN. Analisis dilakukan dengan membandingkan implikasi kebijakan ini pada masyarakat berpendapatan rendah, menengah, dan tinggi, serta pada sektor usaha lokal.

5. Penyusunan Rekomendasi

   Berdasarkan hasil analisis, disusun rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk memitigasi dampak negatif kenaikan UMP dan PPN terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi lokal.

Metode ini memungkinkan artikel untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dampak kebijakan sekaligus menawarkan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas implementasinya. Jika diperlukan, analisis tambahan berbasis data kuantitatif seperti proyeksi inflasi dan simulasi daya beli dapat dilakukan untuk mendukung hasil kajian ini.

# Pembahasan
Kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% membawa implikasi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia, termasuk di Kota Serang, Banten. Pembahasan ini meliputi analisis dari berbagai sudut pandang, yakni dampak terhadap daya beli masyarakat, ketimpangan sosial, sektor usaha, dan perekonomian daerah.

1. Dampak Kenaikan UMP terhadap Kesejahteraan Masyarakat
Kenaikan UMP sebesar 6,5% diharapkan dapat membantu menjaga daya beli pekerja, terutama di tengah inflasi yang diproyeksikan mencapai 4,1% pada 2025. Namun, kenaikan ini dianggap tidak cukup signifikan untuk mengimbangi kenaikan biaya hidup, termasuk harga barang dan jasa yang terdampak langsung oleh kenaikan PPN. Bagi masyarakat di Kota Serang, yang memiliki proporsi besar pekerja di sektor informal, kenaikan UMP hanya akan dirasakan oleh pekerja formal, sementara mayoritas pekerja informal tidak mendapatkan manfaat langsung dari kebijakan ini【7】【9】.

Di sisi lain, kenaikan UMP berpotensi meningkatkan pengeluaran rumah tangga pekerja. Namun, dengan harga barang konsumsi yang juga naik akibat kenaikan PPN, daya beli riil tetap berpotensi menurun, terutama pada kelompok berpendapatan rendah. Hal ini dikhawatirkan akan memperburuk situasi ekonomi masyarakat marginal di Kota Serang, yang sebagian besar pengeluarannya dialokasikan untuk kebutuhan pokok seperti makanan, transportasi, dan biaya kesehatan【8】.

2. Kenaikan PPN dan Beban Pajak Masyarakat
Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara. Namun, kebijakan ini memiliki dampak langsung terhadap daya beli masyarakat karena berkontribusi pada kenaikan harga barang dan jasa. Data menunjukkan bahwa beban PPN lebih berat dirasakan oleh kelompok berpendapatan rendah, yang cenderung menghabiskan proporsi pendapatan lebih besar untuk kebutuhan konsumsi. Dampak ini semakin terlihat di Kota Serang, di mana tingkat pendapatan masyarakat cenderung lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional【8】【9】.

Peningkatan tarif PPN juga dapat memperburuk kesenjangan sosial. Kelompok masyarakat berpendapatan tinggi, meskipun juga merasakan kenaikan beban pajak, memiliki kapasitas finansial yang lebih besar untuk menyerap dampaknya. Sebaliknya, kelompok masyarakat berpendapatan rendah berisiko terjerumus ke dalam kemiskinan akibat kenaikan harga barang kebutuhan pokok【8】【9】.

 3. Dampak pada Sektor Usaha dan Pekerja
Kombinasi kenaikan UMP dan PPN dapat menimbulkan tekanan berat pada sektor usaha, terutama di Kota Serang yang didominasi oleh sektor industri dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Kenaikan UMP meningkatkan biaya tenaga kerja, sementara kenaikan PPN mengurangi daya beli konsumen. Kondisi ini dapat mengurangi margin keuntungan pengusaha dan berpotensi memicu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor padat karya【7】【9】.

Beberapa pengusaha mengungkapkan bahwa kenaikan UMP, meskipun bermanfaat bagi pekerja, akan menambah biaya operasional perusahaan. Bagi UMKM, yang merupakan tulang punggung ekonomi di banyak wilayah termasuk Kota Serang, kenaikan PPN dapat berdampak langsung pada kenaikan harga produk, sehingga berisiko menurunkan daya saing produk lokal di pasar domestik dan internasional【9】.

 4. Implikasi pada Perekonomian Lokal Kota Serang
Kota Serang, sebagai salah satu wilayah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada sektor industri dan perdagangan, menghadapi tantangan unik. Kombinasi kenaikan UMP dan PPN dapat memengaruhi stabilitas ekonomi lokal. Kenaikan harga barang yang disebabkan oleh kenaikan PPN dapat menurunkan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya memengaruhi konsumsi rumah tangga sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga dapat berdampak pada penurunan pendapatan sektor usaha lokal yang bergantung pada daya beli masyarakat setempat【8】.

Selain itu, inflasi lokal di Kota Serang dapat meningkat akibat kenaikan harga barang dan jasa, sehingga menggerus kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memengaruhi tingkat investasi di Kota Serang karena biaya operasional yang lebih tinggi dan daya beli yang lebih lemah【9】.

5. Rekomendasi Kebijakan
Untuk memitigasi dampak negatif dari kebijakan ini, beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan, seperti:
- Insentif bagi UMKM dan sektor usaha lokal: Pemerintah dapat memberikan keringanan pajak atau subsidi untuk sektor usaha kecil yang terdampak kenaikan UMP dan PPN.
- Pengendalian inflasi: Pemerintah perlu memastikan stabilitas harga barang kebutuhan pokok melalui pengawasan distribusi dan produksi.
- Program perlindungan sosial: Bantuan langsung tunai (BLT) atau subsidi khusus dapat diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk membantu mereka menyesuaikan diri dengan kenaikan biaya hidup.
- Dialog sosial yang inklusif: Pemerintah perlu melibatkan pekerja, pengusaha, dan masyarakat sipil dalam proses evaluasi kebijakan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya.

Pembahasan ini menyoroti pentingnya pendekatan kebijakan yang seimbang untuk mencapai tujuan fiskal dan perlindungan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

# Kesimpulan

Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% membawa dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama di Kota Serang, Banten. Kebijakan ini, meskipun bertujuan menjaga daya beli pekerja dan meningkatkan penerimaan negara, memunculkan tantangan baru. Kenaikan UMP diharapkan dapat meningkatkan pendapatan riil pekerja formal, namun dampaknya terbatas karena kenaikan PPN cenderung meningkatkan harga barang kebutuhan pokok. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, yang mendominasi struktur sosial-ekonomi Kota Serang, berpotensi menjadi pihak yang paling terdampak.

Selain itu, sektor usaha lokal menghadapi tekanan akibat kenaikan biaya operasional dan penurunan daya beli konsumen, yang berisiko pada pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya. Dengan demikian, implementasi kebijakan ini memerlukan langkah mitigasi yang komprehensif, seperti pemberian insentif kepada UMKM, pengendalian inflasi, dan pelaksanaan program perlindungan sosial yang tepat sasaran.

Untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, penting bagi pemerintah untuk terus melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam evaluasi kebijakan, sehingga dampak negatif dapat diminimalkan dan keberlanjutan pembangunan ekonomi dapat terwujud.

# Daftar Pustaka

1. CNN Indonesia. (2024). UMP 2025 Naik 6,5%, Serikat Buruh Sebut Belum Ideal. Diakses dari [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/).

2. GoodStats. (2024). Analisis Kenaikan UMP dan Tantangan Daya Beli Masyarakat. Diakses dari [goodstats.id](https://www.goodstats.id/).

3. Kumparan. (2024). Dampak Kenaikan PPN Jadi 12%: Bagaimana Pengaruhnya ke Masyarakat?. Diakses dari [kumparan.com](https://www.kumparan.com/).

4. Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Ekonomi Kota Serang: Pendapatan dan Pola Konsumsi. Diakses dari [bps.go.id](https://www.bps.go.id/).

5. Undang-Undang No. 7 Tahun 2021. Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: Pemerintah Indonesia.