Korupsi, Gerogoti Pembangunan dalam Negeri

Sudah tak heran jika mendengar kasus korupsi di Indonesia. Kasus korupsi selalu terjadi dan terus berulang setiap tahunnya. Hal ini bahkan diakui oleh Presiden Republik Indonesia, bahwa korupsi merupakan musuh terbesar bangsa saat ini. Korupsi merupakan masalah utama bangsa yang berdampak pada masalah sosial lain. Seperti ketidakadilan, masalah kemiskinan, ketimpangan sosial, menurunnya kualitas pelayanan publik, dan masalah sosial lainnya.

Dilansir dari laman Tempo per 25 Januari 2022, Indonesia memperoleh skor IPK (Indeks Persepsi Korupsi) 38 skala 100 dan ranking 96 dari 180 Negara. Hal ini membuktikan bahwa kasus korupsi di Indonesia masih tinggi dan menjadi permasalahan besar bangsa ini. Kasus korupsi merupakan kejahatan yang memiliki dampak yang sangat besar sehingga harus ditangani secara intensif.

Penyebab utama praktik korupsi bangsa ini ialah rendahnya moral bangsa, dan hukum yang berlaku. Selain itu, perilaku korupsi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu faktor internal (berasal dalam diri). Adanya sifat serakah dalam diri manusia dan himpitan ekonomi dapat memicu seseorang melakukan tindak korupsi. Namun ketidakpuasan diri (sikap serakah) seseorang terhadap harta yang dimiliki menjadi motif utama pendorong praktik korupsi. Hati dan mata mereka telah dibutakan dengan materi dunia yang seakan-akan tak ada habisnya.

Selain faktor internal, faktor lain menjadi penyebab terjadinya praktik korupsi di Indonesia. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji, bagaimana praktik politik uang dalam kampanye menyebabkan korupsi. Dana yang semestinya cukup digunakan untuk biaya keperluan kampanye (cost kampanye), namun menjadi membengkak akibat biaya besar yang diperlukan untuk membeli suara rakyat. Akibatnya muncul dorongan dalam diri elit politik untuk melakukan tindakan korupsi.

Kesulitan dalam penyidikan korupsi saat ini meliputi skala korupsi yang semakin meluas, konsep korupsi yang semakin rumit, praktik korupsi antar negara, hingga penggunaan teknologi modern yang menyulitkan dalam penelusurannya. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersinergi bersama penegak hukum lainnya haruslah menjadi pioneer pemberantas korupsi dan menjalankan tugasnya dengan tegas. Tentunya tidak terlepas dari dengan dukungan pemerintah dan masyarakat.

Korupsi menjadi penyebab utama rusaknya ekosistem perekonomian bangsa dan menjadi penghambat pengentasan kemiskinan. Semakin sulitnya lapangan pekerjaan, meningkatnya harga kebutuhan pokok seperti BBM dan bahan pangan yang kian melonjak hari demi hari. Tingginya angka korupsi akan memperburuk kualitas pelayanan pemerintahan di berbagai sektor. Termasuk layanan dalam sektor kesehatan dan pendidikan. Akibatnya, angka anak putus sekolah dan kematian bayi semakin meningkat.  

Selain itu, praktik korupsi menjadi faktor terbesar penghambat pembangunan nasional. Mengapa demikian? Praktik korupsi dapat melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Untuk memastikan kelancaran program pembangunan, maka perlu meningkatkan efektivitas program pemberantasan korupsi.

Pelaksanaan pembangunan nasional tidak selalu berjalan lancar, karena dalam pelaksanaannya banyak masalah yang menjadi penghambat. Salah satu sebabnya yakni produktivitas penduduk yang rendah. Tertinggalnya Indoensia di bidang produktivitas yang masih rendah dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, membuat sumber daya manusia Indoensia cenderung menjadi beban. Sehingga  menjadi penghambat laju pertumbuhan Indoensia.

Ini tentu kembali berkaitan dengan dampak praktik korupsi. Dimana praktik korupsi menyebabkan kualitas sumber daya manusia melemah akibat merosotnya kualitas dalam sektor pendidikan. Akibatnya, angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Lagi-lagi korupsi membawa dampak besar pada laju pertumbuhan dan perekonomian bangsa.

Mengapa pembangunan nasional dianggap penting? Infrastruktur penting bagi kemajuan suatu bangsa. Tanpa infrastruktur, suatu negara tidak mungkin bersaing. Infrastruktur menjadi pondasi dasar dalam pertumbuhan ekonomi negara. Dengan infrastruktur yang memadai seperti jalan, pelabuhan, bandar udara, dan kereta api, maka dapat menurunkan biaya logistik. Sehingga produk-produk lokal dapat bersaing dengan produk impor. Tentunya dengan harga dan kualitas yang baik.

Lebih jauh lagi, akibat korupsi menimbulkan berbagai kesenjangan. Kesenjangan sosial, kesenjangan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, pelayanan kesehatan, yang menyebabkan kecemburuan sosial. Persaingan negara dalam bidang perdagangan, persaingan yang semakin ketat dalam komoditas ekspor, seta tindakan proteksi negara lain menjadi hambatan pengembangan ekspor Indonesia.

Selain itu, minimnya modal dan teknologi juga menjadi pemicu terhambatnya persaingan perdagangan secara internasional. Lalu apakah bangsa Indonesia kekurangan modal? Bisa dikatakan tidak. Namun lagi-lagi akibat korupsi, dana yang seharusnya dapat dimaksimalkan untuk pembangunan dan peningkatan ekonomi nasional masuk pada kantong para tikus tak bermartabat. Itulah hukum di Indonesia, tajam kebawah, namun tumpul ke atas. Hukum dan undang-undang tak lagi berfungsi bagi para kapitalis, namun begitu menyakitkan bagi para pengemis.

(Penulis adalah mahasiswa magister KPI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)