Saya sebagai pengguna KRL aktif bisa merasakan kesulitan ekonomi pengguna KRL lainnya. Dengan menggunakan KRL (mungkin)  ada dana yang bisa dicadangkan atau ditabung . Namun bila pemerintah tetap  menaikkan tarif KRL, imbasnya uang yang tadinya bisa ditabung akan hilang untuk menutupi membayar tiket KRL.
Kalau ditanya sebagian besar masyarakat menggunakan KRL karena alasan murah dan tepat waktu, selebihnya bila ditanya tentang kenyaman,para pejuang ekonomi ini harus berdesak desakan di dalam gerbong,atau  saat naik tangga/eskalator. Mungkin survey yang akan dilakukan pemerintah juga perlu ditanyakan tentang kenyamanan pengguna KRL.
Saya yakin rangkaian kereta yang dibeli merupakan fix cost, dibeli dengan uang pemerintah, karena biasanya PT KAI mengajukan dana kepada pemerintah untuk membeli rangkaian kereta. Sumber dananya sebagian besar merupakan uang  pajak dari rakyat. Jadi PSO merupakan insentif yang sumbernya dari pajak rakyat, seharusnya imbang.Â
Pemerintah mendapatkan dana dari pajak lalu dibelanjakan untuk melayani rakyatnya. Kalaupun rakyatnya diminta untuk urunan membayar tarif, seharusnya bisa diberikan dengan angka yang wajar dan tidak memberatkan masyarakatnya.
Mungkin beda blla sumber dana pemerintah didapat dari pinjaman luar negeri atau hasil menjual aset negara, maka masyarakat wajib membayar tiket KRL sesuai dengan tarif normal untuk menjaga agar hutang negara tidak terus naik. Sebagai warga negara yang baik, menjaga keuangan  negara tetap stabil  merupakan sikap patriotik.Â
Jadi , silahkan pemerintah melakukan survey atau melakukan kajian untuk memastikan tarif KRL yang cocok untuk masyarakat. Sebagai warga negara berharap tarif yang diberlakukan tetap sama, walaupun ada kenaikan tarif jumlahnya tidak memberatkan. Sekaligus ada peningkatan pelayanan, seperti lebih banyak rangkaian kereta 12 gerbong dan pelayanan yang ramah dari petugas di dalam kereta maupun di stasiun.
Salam satu gerbong
Solear City , 18/9/24
