Blue Economy dalam Sumber Daya Air: Sebagai pendekatan
Ekonomi Biru Berkelanjutan memberikan banyak manfaat lingkungan, sosial dan ekonomi serta mendorong pembangunan berkelanjutan. Dengan meningkatnya populasi manusia dan meningkatnya permintaan akan sumber daya, lautan, pesisir, dan perairan pedalaman kita yang terhubung menghadapi krisis tiga planet yaitu perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Hal-hal ini saling berhubungan erat dan membahayakan kesejahteraan generasi sekarang dan masa depan. Negara-negara semakin berupaya mengembangkan ekonomi kelautan mereka, sambil mengatasi krisis ini dan memenuhi target-target yang saling terkait seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Kerangka Keanekaragaman Hayati Global, dan Perjanjian Paris.
Dengan perkiraan nilai ekonomi tahunan sebesar US$2,5 triliun, 'ekonomi biru' setara dengan ekonomi terbesar ke-7 di dunia (https://www.unep.org/, 2024). Ekonomi Biru yang Berkelanjutan mempunyai potensi untuk mengatasi keterhubungan dalam pengelolaan ekosistem laut, pantai, dan air tawar saat ini dan menjadi komponen fundamental dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan ekologi bumi. Ekonomi biru yang berkelanjutan memberikan manfaat penting bagi generasi sekarang dan mendatang; memulihkan, melindungi dan memelihara ekosistem yang beragam, produktif dan berketahanan; dan didasarkan pada teknologi bersih, energi terbarukan, dan aliran material melingkar.
Blue economy, tak hanya sebatas pengembangan sektor kelautan melalui nelayan ataupun hasil ikannya, namun juga mengarahkan pada sektor wirausaha yang menjadi diversifikasi. Bila disandingkan dengan 'Blue Ocean Strategy' yang pertamakli diterapkan oleh W. Chan Kim dan Renee Mauborgne, lebih pada mengambil strategi bisnis, mencari konsumen tertentu dan menghindari kompetitor dengan cara yang lebih inovatif. Artinya, blue economy musti menemukan formula bagaimana model pengembangan sektor kelautan, baik dari sisi sektor pariwisata, sektor perikanan, keanekasaragaman hayati laut, dan nelayan yang jumlahnya mencapai 1.459.874 orang dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 60% (https://www.kkp.go.id/news/, 2021). Sayangnya kemiskinan masih menjadi potret di sini sekitar 20-48% (https://www.dpr.go.id/, 2021). Indonesia kemudian mencoba menerapkan blue economy dalam 3 hal utama: 1) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam berupa perikanan tangkap dan ini harus dikembalikan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan, 2) Pengembangan perikanan secara budidaya guna mendorong ekspor kelautan dan 3) Pembangunan kampung perikanan dengan budidaya air tawar, payau dan laut yang tentunya kampung ini harus sesuai dengan karakteristik budaya lokal. Harapannya dapat mendorong keberlanjutan blue economy dan mengintegrasikannya dengan pencapaian SDGs maupun ESG serta menjaga ekosistem laut, over explotation hingga zero waste.
Tantangan terbesar dalam kerangka blue economy di Indonesia, adalah ketergantugan tinggi dimana semakin menurunnya kualitas air laut akibat sampah ataupun pencemaran dari berbagai limbah. Mendukung koherensi kebijakan, solusi berbasis alam, serta pendekatan perencanaan dan pengelolaan berbasis kawasan merupakan cara penting untuk membangun ketahanan akan blue economy.
Beberapa point dalam pengembangan blue economy di Indonesia dalam mendorong Supply Chain Management (SCM) dalam sustainability business maupun pencapaian SDGs Indonesia, diantaranya:
1) Memastikan upaya perlindungan untuk lingkungan dan melestarikan ketersediaan sumber daya laut
2) Menjaga keseimbangan ekologi global dengan menyerap emisi karbon dari atmosfer secara lebih efektif dibandingkan ekosistem daratan.
3) Memperlambat laju perubahan iklim. Laut mempunyai kemampuan menyerap karbon dioksida, memicu peningkatan suhu udara, dan menyimpannya sebagai karbon. Sekitar 50% dari total karbon yang dilepaskan diserap oleh ekosistem laut. Oleh karena itu, laut berperan penting dalam memperlambat laju perubahan iklim.
4) Berdasarkan laporan Komisi Eropa tahun 2021 menemukan bahwa kegiatan ekonomi biru secara signifikan mengurangi emisi gas rumah kaca di 28 negara Uni Eropa, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Indonesia bisa mengambil peran ini dengan pengembangan ekosistem kelautan melalui rumput laut yang mencapai angka 173 ton/ha untuk daya serap karbon yang sepadan dengan daya serap karbon pada hutan konservasi. Dengan pola 'marikultur' atau budidaya rumput laut yang baik, tentu akan mampu menjadi strategi baru dalam mendorong 'blue economy' dan 'blue carbon'Â sekaligus secara 'culture based' (https://pslh.ugm.ac.id/, 2022).
5) Mobilisasi insentif dan investasi. Dalam jangka panjang, ekonomi biru Indonesia memerlukan langkah-langkah ekonomi sirkular yang mengurangi limbah. Investasi yang dibutuhkan untuk mendukung upaya ini akan sangat besar. Apalagi Kementerian Koordinator Bidang Investasi menegaskan ekonomi biru menyumbang rata-rata 3,6% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dengan perkiraan kontribusi sektor ekonomi biru terhadap PDB diperkirakan sebesar 12,45%. Proyeksi manfaat ekonomi dari perekonomian berbasis laut di Indonesia diperkirakan mencapai $800 miliar USD (https://www.kkp.go.id/news/, 2024) dan KKP juga menargetkan investasi perikanan meningkat sebesar 25% di 2024 dengan realisasi pada 2023 sebesar Rp 12,07 triliun yang disampaikan pada Indonesia Marine and Fisheries Business Forum (IMFBF), Februari 2024.
