Noprianto
nopriantokebang@gmail.com
Abstrak:
Demokrasi sebagai gagasan dari orang dan orang untuk membuat aturan melindungi hak dan kepentingan mereka. Untuk itu, diperlukan basis pendukung dan landasan penghidupan untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Aturan-aturan ini disebut konstitusi. Karena kekuasaan tertinggi itu sendiri ada di tangan rakyat, tidak perlu dipahami sebagai unilateral dan absolut dalam arti kata yang tak terbatas. Inilah yang disebut kontrak sosial antara warga sosial dan juga tercermin dalam Konstitusi. Ini adalah konstitusi yang membatasi dan mengatur cara di mana kedaulatan rakyat ditentukan, dilaksanakan dan dikelola dalam kegiatan sehari-hari negara dan pemerintahan. Pada hakekatnya, konsep kedaulatan rakyat mensyaratkan jaminan bahwa rakyat adalah pemilik negara yang sebenarnya dan memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan semua fungsi kekuasaan negara di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Anda memiliki wewenang untuk merencanakan, mengatur, mengimplementasikan, memantau, dan mengevaluasi penerapan aturan tersebut. Dalam konteks demokrasi pancasila, penerapan prinsip-prinsip tersebut meliputi partisipasi aktif warga negara, persatuan dalam keberagaman, keadilan social dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, segala kegiatan untuk kepentingan rakyat ditujukan untuk memperoleh segala manfaat yang timbul dari adanya dan berjalannya kegiatan negara. Selain itu, untuk kepentingan rakyat, semua kegiatan ditujukan untuk mencapai semua manfaat yang sudah diperoleh dari keberadaan dan berfungsinya kegiatan negara. Ini adalah konsep kedaulatan rakyat atau demokrasi yang dilengkapi oleh rakyat, oleh rakyat, dengan rakyat, dan untuk rakyat.
A. PENDAHULUAN
Sumarsono et al., (2007). Menyatakan bahwa Berdasarkan falsafah Pancasila, manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai naluri, akhlak, daya piker, dan sadar akan keberadaannya yang serba terhubung dengan sesamanya, lingkungannya, alam semesta, dan penciptanya. Kesadaran ini menumbuhkan cipta, karsa, dan karya untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya dari generasi ke generasi. (Ponorogo & Puji Asmaroini, 2017)
Pancasila merupakan dasar Negara bagi Negara Indonesia. Sebagai dasar Negara, Pancasila lahir berdasarkan nilai-nilai budaya yang terkandung sejak zaman nenek moyang kita dahulu. Nilai-nilai tersebut lahir dan melekat secara tidak sengaja pada nenek moyang kita. Pancasila itu terdiri dari Panca dan Sila. Nama Panca diusulkan oleh Ir. Soekarno sedangkan nama Sila diusulkan oleh salah seorang ahli bahasa. Pancasila dirasakan sudah sempurna dan mencakup segala aspek pada Bangsa Indonesia. (Ponorogo & Puji Asmaroini, 2017)
Demokrasi telah lahir di Indonesia sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Para pendiri bangsa, seperti Soekarno, Hatta, dan Sjahrir telah merumuskan berbagai model demokrasi. Mulai dari demokrasi yang diambil dari negara-negara Barat dan dijalankan secara Barat, yaitu Demokrasi Liberal (Parlemen), Bung Karno mencoba dengan Demokrasi Terpimpin, lalu Orde Baru mencari bentuk lain, yaitu Demokrasi Pancasila. (Erita, 2022)
Munir Fuady, (2010) dalam (Erita, 2022). Mengemukakan bahwa Asal-usul kata demokrasi berasal dari kata Yunani yang berarti "demos" yang artinya rakyat sedangkan "cratein" yang berarti pemerintahan, sehingga kata demokrasi berarti suatu pemerintahan oleh rakyat.
Muhaimin, (2013). Dalam (Wardhani et al., 2020) Demokrasi dalam arti umum, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, sehingga letak kedaulatan berada ditangan rakyat. Demokrasi di Indonesia bukan demokrasi barat. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah demokrasi berdasarkan Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai etis dan moral bangsa Indonesia. Unsur "hikmat kebijaksanaan", mengandung arti bahwa dengan Demokrasi Pancasila, segala keputusan dan kebijakan yang diterapkan harus didasari atas pemikiran seksama dengan menggunakan akal budi dan nurani. Kata"musyawarah, mufakat" mengandung makna menyatukan segala perbedaan, ide, dan pendapat untuk mencapai tujuan bersama. Demokrasi Pancasila juga merupakan fondasi yang fundamental bagi jaminan hak politik seluruh rakyat Indonesia.
