Dalam semangat mereka, Pengawal Merah juga mulai menganiaya orang-orang yang dianggap "kontra-revolusioner" atau "borjuis". Para Garda mengadakan apa yang disebut "sesi perjuangan", di mana mereka melontarkan caci-maki dan penghinaan di depan umum terhadap orang-orang yang dituduh berpikiran kapitalis (biasanya mereka adalah guru, biksu, dan orang-orang terpelajar lainnya). Sesi-sesi ini sering kali melibatkan kekerasan fisik, dan banyak dari terdakwa meninggal atau ditahan di kamp pendidikan ulang selama bertahun-tahun. Menurut Revolusi Terakhir Mao yang ditulis oleh Roderick MacFarquhar dan Michael Schoenhals, hampir 1.800 orang terbunuh di Beijing saja pada bulan Agustus dan September 1966. (Szczepanski, Kallie, 2023)
Setelah mundurnya Mao dari kursi kepresidenan China setelah kegagalannya dalam program lompatan besar ke depan, Mao masih tetap merupakan pemimpin tertinggi yang diagung-agungkan oleh rakyat. Namun yang menjalankan pemerintahan adalah dari kaum pragmatis di bawah Liu Shaoqi. Revolusi Kebudayaan dilancarkan pada tahun 1966 oleh Mao Tse-tung sebagai puncak perseteruannya dengan pejabat presiden Liu Shaoqi dan kliknya yang dituduh beraliran kanan, mendukung intelektualisme dan kapitalisme. Liu Shao Qi dan Deng Xiao Ping melihat bahwa kegagalan Lompatan Jauh ke Depan menunjukkan bahwa sosialisme orthodox yang dipegang Mao tidak lagi bisa dipertahankan, oleh karena itu perlu adanya revisionisme seperti yang dilakukan Uni Soviet. Gagasan ini sangat ditentang oleh Mao karena bertentangan dengan ide Mao dan tentu akan berpengaruh pada legitimasi Mao. Revolusi Kebudayaan merupakan gerakan anti kapitalisme. Selaku presiden RRC Liu Shao Qi memiliki gagasan untuk melunakkan penindasan pemerintahan terhadap kehidupan sosial ekonomi rakyat. Melalui program Tiga Milik Pribadi dan Satu Garansi (sanzi yibao), Liu mengijinkan rakyat untuk mengerjakan tanah miliknya sendiri serta memiliki usaha kecil untuk dijual ke pasar bebas. Hal ini membuat Mao khawatir akan membangkitkan kapitalisme di China. (Darini, R., & HUM, M. 2010)
Gerakan Revolusi Kebudayaan itu secara langsung mengenai isi seni, literatur, dan drama dengan menekankan bahwa ekspresi kebudayaan harus menghormati nilai-nilai kebangsaan dan proletar dalam masyarakat sosialis, menentang musush-musuh kelas dan asing, dan menolak nilai-nilai tradisional China. Tujuan revolusi kebudayaan tersebut adalah untuk memelihara ideologi komunisme, budaya, dan adat kebiasaan proletariat. Komunisme merupakan satu-satunya kekuatan yang meliputi keseluruhan, mengontrol penuh atas seluruh wilayah, tidak hanya tubuh tetapi juga pikiran. Revolusi kebudayaan memaksa pemujaan sepenuhnya terhadap partai komunis dan Mao Zedong. Oleh karena itu unsur-unsur revisionis harus dihilangkan dan dibersihkan dalam PKC. Tradisi dan budaya harus dihilangkan, seperti ajaran Konfusianisme dan adat lama lainnya.
Langkah organisasional Mao selama masa revolusi ini adalah dengan membentuk rantai komando pribadi yang beroperasi di luar mesin partai, meskipun secara resmi menyatakan berada di bawah politbiro dan komite pusat. PKC tidak dapat dijadikan sumber legitimasi karena terdapat kubu Liu Shao Qi dan Deng Xiao Ping. Mao memobilisasi militer, kaum intelektual radikal dan para pelajar. Mao juga menguasai media khususnya Koran paling berpengaruh "harian rakyat". Pada bulan Juni membuat serangkaian editorial yang menganjurkan rakyat untuk menegakkan kekuasaan mutlak ketua Mao, menyapu bersih semua setan, sapi, iblis, ular (musuh kelas) dan mendesak rakyat agar mengikuti Mao dan bergabung dalam Revolusi Kebudayaan yang sangat luas dan belum pernah ada sebelumnya.
James R Townsend (1997) membagi Revolusi Kebudayaan dalam empat tahap. Mobilisasi tahap pertama dalam Revolusi Kebudayaan berlangsung dari tahun 1965 sampai bulan Juni 1966. Dalam periode ini kepemimpinan pusat saling bertikai dalam masalah bagaimana menanggapi tuntutan Mao akibat berkembangnya pengaruh kaum revisionis. Kritik terbuka dilancarkan terhadap sejumlah kecil intelektual dan propagandis partai yang telah menyebarkan tulisan-tulisan anti Maois dalam tahun 1961 -- 1962. Selama bulan Juni dan Juli 1966, Revolusi Kebudayaan meluas menjadi suatu gerakan massa terbuka untuk menelanjangi semua penguasa borjuis, khususnya dalam lembaga-lembaga pendidikan dan propaganda. (Darini, R., & HUM, M. 2010)
Tahap kedua adalah serangan terbuka yang dilancarkan oleh kelompok Pengawal Merah yang berlangsung dari bulan Agustus sampai bulan November 1966. Revolusi Kebudayaan dikawal oleh Pengawal Merah yang didirikan oleh mahasiswa dan pelajar pada tahun 1966. Pengawal Merah menjadi ujung tombak Revolusi Kebudayaan dan didukung oleh Tentara Pembebasan Rakyat. Dengan dukungan kekuasaan resmi tersebut dan ditutupnya kegiatan sekolah-sekolah, organisasi-organisasi Pengawal Merah berkembang biak, membawa berjuta-juta pemuda turun ke jalan berdemonstrasi mendukung ketua Mao Tse-tung, mengutuk dan meneror mereka yang digolongkan sebagai lawan-lawannya, dan menghancurkan berbagai lambang kebudayaan borjuis atau reaksioner. Akan tetapi walaupun aksi-aksi mereka mengarah kepada ketaatan yang hampir fanatik terhadap Mao, mereka tidak dapat menyingkirkan lawan-lawan Mao dari kekuasaan. (Darini, R., & HUM, M. 2010)
Puncak Revolusi Kebudayaan terjadi pada tahun 1967. Antara tahun 1966-1967 negara mengalami keadaan kacau balau oleh tindakan Pengawal Merah yang secara bebas menyerang apapun juga. Targetnya adalah pejabat-pejabat rendah dan menengah serta kader-kader partai. Mereka mengecam siapapun yang berada dalam posisi pimpinan. Kecaman-kecaman sering berubah menjadi sanksi atau hukuman. Korban berjatuhan karena hukuman maupun bunh diri. Misalnya dosen atau petingi universitas dialihtugaskan ke peternakan babi, dokter ahli dimutasi menjadi petugas kebersihan WC, atau birokrat dikirim ke pedalaman agar menghayati keadaan rakyat. Dalam pelaksanaannya Pengawal Merah membuat kekacauan di masyarakat dan menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dibubarkan oleh Mao Tse-tung.
Tahap ketiga berlangsungnya Revolusi Kebudayaan adalah perebutan kekuasaan yang berlangsung dari bulan Desember 1966 sampai bulan September 1968. Gerakan tersebut meluas sampai ke daerah pedalaman, perusahaan-perusahaan, dan pemerintahan serta partai. Kelompok pemberontak revolusioner baru umumnya berasal dari masyarakat pekerja, dan dengan demikian merupakan organisasi-organisasi massa yang lebih luas daripada para pengawal Merah yang terdiri dari kaum mahasiswa dan pelajar. (Darini, R., & HUM, M. 2010)
Gagasan tentang perebutan kekuasaan dari bawah merupakan serangan langsung terhadap wewenang dan organisasi partai lokal. Golongan Maois di Peking menganggap pergolakan di daerah-daerah ini sebagai suatu keharusan dan memang dikehendaki, tetapi mereka dengan cepat membatasi gerakan ini.
Pada bulan Januari 1967 dikeluarkan instruksi bahwa TPR harus turut campur tangan dengan memberi bantuan sepenuhnya pada pihak kiri dan menguasai fasilitas-fasilitas komunikasi yang penting, transportasi, dan lain-lainnya. Akibatnya China berada di bawah undang-undang keadaan perang, di mana TPR menjadi penguasa administratif de facto dan sebagai penengah dalam sengketa-sengketa antar daerah dan organisasi PKC lokal tidak berfungsi lagi dan bahkan organ-organ partai sentral mengalami kemerosotan.
Pada bulan September 1968, para komandan tentara dan para bekas kader menduduki posisi-posisi penting dalam komite-komite baru, organisasi-organisasi massa dipecah belah dan ditindas, dan para mahasiswa diperintahkan untuk kembali ke bangku sekolah atau bekerja di daerah-daerah pedalaman. Akan tetapi organisasi partai masih terpecah belah dan komite-komite revolusi tingkat propinsi telah terlanjur memperkuat wewenang kekuasaan mereka atas daerah bawahannya.
