Demikian pula dengan problem pemerataan kualitas pendidikan. Â Sistem zonasi sejatinya tak perlu hadir, jika saja negara tidak mengadopsi konsep KBE ini. Â Sebab, sekolah hadir ke tengah masyararakat seharusnya untuk mencerdaskan masyarakat seluruhnya, bukan untuk mencari keuntungan materi melalui kepopuleran dan kompetisi yang tidak sehat. Masyarakat diberi kesempatan yang sama di semua sekolah, karena sekolah memiliki tugas yang sama dalam mendidik masyarakat tanpa pandang bulu.
Adapun dalam pengelolaan pendidikan vokasi, kekeliruan paradigmatik telah mengantarkan pendidikan kejuruan ini ke dalam jeratan kapitalis. Â Ketika standar keberhasilan hanya diukur dari keterserapan lulusannya di dunia usaha dan industri, maka pemerintah telah berani menggadaikan perannya kepada pengusaha (korporat).
Pendidikan vokasi pun menjadi salah satu faktor penting berkembangnya dunia usaha dan industri yang mayoritas dikuasai korporat. Â Kurikulum tak lagi mencerminkan kehendak negara untuk mengabdikan hasil-hasil pendidikan vokasi ini bagi kemajuan masyarakat secara umum. Â Namun, lebih menguntungkan korporat.
Demikianlah, ketika paradigma pendidikan yang keliru terus berjalan dan tak pernah menjadi perhatian dalam setiap upaya untuk keluar dari problem pendidikan di negeri ini. Â Alih-alih keluar dari problem, yang dilakukan hanyalah sibuk melakukan hal-hal teknis yang tidak mengubah wajah pendidikan di Indonesia secara signifikan.
Dalam persoalan guru misalnya, kalaulah pemerintah menjanjikan jumlah guru akan terpenuhi pada 2024 mendatang, benarkah persoalan guru akan selesai? Â Berbagai upaya peningkatan kompetensi memang beriringan dilakukan. Â Namun, kompetensi apa yang selama ini berjalan. Â Ketika kurikulum pendidikan tersusun dalam konsep KBE, tentulah pendidikan lebih menekankan pada kemampuan akademik yang dituntut oleh perkembangan teknologi dan peradaban. Â Kemampuan guru baik dalam konten maupun pedagogi pun tak akan keluar dari arah tersebut.
Jadi, nampaklah bahwa bangsa ini memiliki problem besar pendidikan. Â Bangsa ini membutuhkan arah baru pengelolaan pendidikan. Sistem pendidikan yang berlaku nyata-nyata hanya menghasilkan output pendidikan yang hanya menguasai teknologi tapi lemah dalam menuntaskan problem-problem kemanusiaan. Â Padahal sejatinya, pendidikan bertujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang siap menyelesaikan seluruh problem manusia dari semua sisi. Â
Di sinilah urgensi hadirnya rezim pelaksana sistem pendidikan Islam, yakni khilafah. Sebab, sistem pendidikan Islam bertujuan menghasilkan sumber daya manusia yang berkepribadian Islam dan mampu menghadapi tantangan kehidupan global (dengan bekal ilmu-ilmu kehidupan dan tsaqofah Islam). Â Sistem ini memastikan output pendidikan yang memberi kebaikan bagi kemajuan peradaban. Â Oleh karena itu, harapan hadirnya sistem Khilafah kian membuncah. Â Sebab, di atas sistem ilahiyah inilah, sistem pendidikan Islam bisa terwujud. []
