Untuk itu diperlukannya sebuah opsi dalam menanggapi hal ini  , penulis membuat solusi terkait permasalahan kali ini dengan cara pemerintah membuat sebuah UMKM desa yang di mana UMKM ini diatur oleh Pemerintah Desa akan tetapi diisi oleh masyarakat yang pengangguran dan tidak memiliki pekerjaan.Â
Penulis rasa hal ini sangat cocok untuk dilaksanakan, jika kita melihat bahwasanya Desa Jatijajar memiliki dua masalah utama yaitu pengangguran dan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tidak dapat memanfaatkan kondisi desa Jatijajar yang sejatinya merupakan desa wisata dengan tingkat keramaian yang cukup tinggi. Opsi tersebut dapat menjadi sebuah solusi dalam menangani hal ini dan tentunya melalui beberapa proses yang harus dijalankan.
Pemerintah desa merupakan salah satu aktor dalam menentukan kemajuan di suatu desa. Desa Jatijajar sudah bisa dikatakan maju dikarenakan Desa Jatijajar telah memanfaatkan sumber daya alam dengan membuat sebuah desa wisata guna membangun akreditasi Desa menjadi lebih baik akan tetapi terdapat masalah-masalah yang di luar dari pembahasan desa wisata (Ilfani, 2022). Pertama, pengangguran terbilang banyak di desa Jatijajar. Kedua, partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan yang diambil pemerintah Desa sangatlah kurang,Â
Hal ini dapat dari proses musrenbangdes atau musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Jatijajar sangatlah kurang dalam berpartisipasi, masyarakat terlalu fokus kepada UMKM di sana menjadikan ketidakpedulian dalam proses pembuatan kebijakan di desa Jatijajar. Hal ini Tentunya berdampak tata kelola pemerintahan desa Jatijajar, menjadikan tata kelola pemerintah Desa Jatijajar menjadi sebuah pajangan belaka dengan berlindung pada kata lembaga pemerintahan.Â
Kurangnya partisipasi masyarakat menjadikan pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah akan menjadi semena-mena dan tidak terlepas dari ketidak sesuaian antara keinginan masyarakat dan juga Pemerintah desa. Dalam hal ini Seharusnya masyarakat lebih memberikan aspirasi dan keluhannya terhadap pemerintah Desa dalam proses mensejahterakan masyarakat melalui sebuah musyawarah desa.Â
Kemudian jika hal ini terus berkelanjutan maka masyarakat akan menerima konsekuensinya sendiri yaitu pemerintah Desa Jatijajar Mungkin saja akan menjadi acuh tak acuh terhadap keberadaan masyarakatnya Hal ini dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya, dan tentu saja melihat dari latar belakang masyarakat yang berasal dari desa wisata dan memiliki tingkat pendapatan yang lumayan tinggi.
Dari permasalahan yang telah dijelaskan di atas penulis memberikan solusi melalui pembuatan UMKM desa dalam memancing proses partisipasi masyarakat melalui pembuatan UMKM di sana dengan memasukkan para pengangguran yang ada di masyarakat ke dalam UMKM desa tersebut. UMKM desa bisa saja dibuat dari program kerja pemerintah Desa Jatijajar dan memasukkannya ke dalam RAPBDES di tahun depan . Akan tetapi tentunya hal ini diperlukannya kontribusi dari berbagai pihak agar nantinya tercipta UMKM desa ini berjalan dengan lancar.
Kesimpulan
Desa Jatijajar merupakan desa wisata dengan latar belakang masyarakat memiliki permasalahan dalam bidang ekonomi yaitu banyaknya pengangguran di dalam masyarakat desa Jatijajar. Dalam sebuah sistem pembangunan politik peran pemerintah Desa dalam menyelesaikan permasalahan Desa Jatijajar dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya suatu konflik ataupun ketidaksesuaian antara pemikiran pemerintah dan juga pemikiran masyarakat. Pembuatan UMKM desa yang dipelopori oleh desa diharapkan dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan partisipasinya pemerintah dan juga kepentingan masyarakat.Â
Hal ini berkaitan dengan Sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Desa Jatijajar masih belum memenuhi poin kelima dalam istilah tersebut dan diharapkan Pemerintah desa dan masyarakat dapat bekerja sama dalam membangun pembangunan politik serta membangun taraf kesejahteraan hidup masyarakat desa Jatijajar menjadi lebih baik.
Daftar Pustaka
