Jika Jokowi 2 Periode: Impor Pangan Jalan Terus atau Stop?

Meski baru sebatas unggul dalam proses hitung cepat atau quick count oleh sejumlah lembaga survei, pasangan capres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin hampir dipastikan akan menyudahi perlawanan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam kontestasi Pilpres 2019.

Selisih perolehan suara di kisaran 9%-10% di antara keduanya mengindikasikan ternyata masih lebih banyak orang di republik ini yang menginginkan sang ujung tombak pemerintahan untuk melanjutkan kepemimpinannya, ketimbang menggantinya dengan yang baru, terlepas dari segala kelebihan maupun kekurangannya.

Di periode kedua kepemimpinannya nanti, menarik untuk kita cermati bersama bagaimana pemerintahan kombinasi nasionalis-religius ini mengatasi masalah impor pangan yang rasanya tak pernah henti-hentinya menghantui bangsa ini.

Adalah menarik jika kita melayangkan ingatan kita kembali ke awal tahun 2019, kepada temuan Ombudsman RI akan perbandingan total impor pangan sejumlah komoditas selama zaman Presiden Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

Komisioner Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan, ada empat komoditas yang dipantau oleh Ombudsman karena berkaitan dengan pelayanan publik dalam hal komoditas pangan, yaitu beras, gula, jagung, dan garam.

Berbicara tentang beras, selama lima tahun periode kedua pemerintahan SBY selesai, total impor beras tercatat yaitu 6,6 juta ton. Sementara dalam empat tahun awal pemerintahannya, Jokowi sudah mengimpor sebanyak 4,7 juta ton. Yang lebih dahsyat, sepanjang bulan Januari-November 2018 Indonesia telah mengimpor sebanyak 2,2 juta ton beras, tertinggi sepanjang era pemerintahan eks walikota Solo tersebut.

Untuk komoditi gula, SBY mengimpor total 12,7 juta ton gula pada lima tahun periode kedua, sedangkan Jokowi sudah mengimpor gula sebanyak 17,2 juta ton. Pada tahun ini pun, Ombudsman memperkirakan masih akan ada impor gula pada jenis tertentu yang belum bisa dipenuhi oleh gula lokal.

Berikutnya adalah jagung. Impor jagung memang tidak melonjak drastis karena sejak 2015, pemerintah menerapkan kebijakan substitusi industri pakan dari jagung ke gandum. Tapi secara total, Jokowi telah mengimpor 12,5 juta ton jagung dan gandum untuk kebutuhan pakan hingga 2018. Sedangkan, SBY mengimpor sebanyak 12,9 juta ton. Walau begitu, Ombudsman memperkirakan impor jagung tahun 2019 akan melampaui capaian selama masa pemerintahan kedua SBY.

Terakhir, pemerintahan SBY mengimpor sebanyak 11,3 juta ton garam sedangkan Jokowi sudah mengimpor sebanyak 10 juta ton. Sementara untuk memenuhi kebutuhan industri, pada tahun 2019, diperkirakan akan ada impor di atas 2 juta ton lagi. Maka dari keempat komoditas itu, kata Alamsyah, masa pemerintahan Jokowi jumlah impor lebih banyak dibandingkan dengan masa pemerintahan SBY.

Melihat angka-angka tersebut, tak heran banyak pihak yang menyematkan gelar "Presiden Impor" kepada Jokowi.

Mulai Stop Impor?

Aktual/Ilst.Nelson

Meski demikian, ada beberapa hal menarik yang cukup menyita perhatian publik belakangan ini. Beberapa waktu lalu Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso memastikan impor beras belum perlu dilakukan hingga Juli 2019. Sebabnya, saat ini Bulog masih memiliki stok beras sebanyak 2,1 juta ton.

Meski 1,7 juta ton dari yang tersimpan adalah beras impor. Ia menyebut jumlah stok ini merupakan jumlah terbesar selama 10 tahun terakhir.

Sementara itu, yang sedang hangat-hangatnya dalam dua bulan terakhir, adalah wacana impor bawang putih asal China sebanyak 100 ribu ton.

Dua kementerian terkait, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, kompak menolak wacana penunjukkan pelaksanaan impor bawang putih kepada Perum Bulog, yang telah diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) di kantor Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi. Disamping stok yang dinilai masih cukup, keduanya ingin melindungi dan mendorong petani lokal untuk berproduksi.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menyambut keputusan Menteri Perdagangan Enggartiastio Lukita yang menolak memberikan izin impor 100 ribu ton bawang putih kepada Perum Bulog. Hal tersebut dinilai sebagai wujud keberpihakan pemerintah kepada petani demi memajukan produksi dalam negeri.

Belum lagi komitmen Kementan untuk mewujudkan target swasembada bawang putih pada 2021. Tentu saja hal tersebut menjadi angin segar di tengah fakta bahwa porsi impor bawang putih berbanding produksi dalam negeri sangat timpang. Pada tahun 1998 persentase impor bawang putih hanya 10%-20%, sementara pada 2014 melonjak menjadi 96%.

Ekspor Pertanian Naik

dok. Kementerian Pertanian

Bisa jadi perubahan arah kebijakan pemerintahan Jokowi dari yang tadinya serba impor, menjadi dorong ekspor, mulai terlihat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pertanian Indonesia meningkat tajam dan menempati posisi lima di dunia, naik dari Rp994 triliun menjadi Rp1.462 triliun dan hampir merata di seluruh sektor.

Ekspor dalam bidang pertanian pun dikatakan turut mengalami peningkatan kurang lebih 9-10 juta ton, dimulai dari tahun 2013 sampai 2018. Ekspor Indonesia di tahun 2013 mencapai 33 juta ton, sedangkan di tahun 2018 itu mencapai 42 juta ton. Dengan demikian ada kurang lebih 9-10 juta ton peningkatan.

Jika dulu Indonesia rutin impor jagung, bawang merah, cabai, telur, daging ayam dan lainnya, kini Indonesia diklaim telah mampu membalikkan posisi menjadi eksportir jagung, bawang merah, telur unggas, ayam, domba dan produk pertanian lainnya.

Acuan:
Jor-Joran Buka Izin Impor Beras, Mengamankan Jokowi di 2019
Tolak izin impor bawang putih, pemerintah dapat apresiasi petani
Buwas Pastikan Tidak Ada Impor Beras Hingga Juni 2019