Bahan Kampanye Calon Presiden Boleh Dibagikan, tapi Maksimal Rp 100 Ribu

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 semakin dekat. Para calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) pun mulai gencar melakukan kampanye untuk meraih suara pemilih. Salah satu strategi kampanye yang sering digunakan adalah dengan membagikan bahan kampanye kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 15 tahun 2023, capres-cawapres boleh membagikan bahan kampanye kepada masyarakat. Namun, ada batasan nilai yang harus dipatuhi, yaitu maksimal Rp 100 ribu per orang.

Batas nilai ini menimbulkan pro dan kontra. Ada yang berpendapat bahwa batas nilai tersebut terlalu rendah dan tidak efektif untuk mempengaruhi pilihan suara. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa batas nilai tersebut sudah cukup dan dapat mencegah praktik politik uang.

Baca juga: Kemenangan Belinda di MasterChef Indonesia: Pelajaran bagi Penyelenggara dan Penonton

Lantas, apakah bahan kampanye Rp 100 ribu bisa memengaruhi pilihan suara?

Bahan kampanye Rp 100 ribu bisa memengaruhi pilihan suara, tetapi dengan syarat. Bahan kampanye tersebut harus menarik dan informatif. Bahan kampanye yang menarik akan membuat masyarakat tertarik untuk membaca atau melihatnya. Bahan kampanye yang informatif akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya.

Selain itu, bahan kampanye Rp 100 ribu juga bisa memengaruhi pilihan suara jika disebarkan secara tepat sasaran. Bahan kampanye tersebut harus disebarkan kepada masyarakat yang memiliki potensi untuk memilih capres-cawapres yang bersangkutan.

KPU juga merekomendasikan bahan-bahan kampanye untuk calon presiden yaitu,

Baca juga: Guru Honorer di Jakarta Terima Upah Tak Sesuai Kwitansi

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 33 Ayat 7 tentang Kampanye Pemilihan Umum, bahan kampanye yang sah antara lain brosur, pamflet, poster, pakaian, penutup kepala, alat makan, alat minum dan sebagainya. Bahan kampanye tersebut nilainya tidak boleh lebih dari Rp100 ribu.

Baca juga: Program Ganjar-Mahfud Akan Naikkan Gaji Guru Sampai 30 Juta Per Bulan, Realistiskah?

Bahan kampanye tersebut harus memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu.

Bahan kampanye dapat disebarkan kepada masyarakat secara langsung oleh petugas kampanye atau melalui pos. Bahan kampanye yang disebarkan secara langsung harus dibubuhi tanda tangan dan stempel petugas kampanye.

Bahan kampanye yang disebarkan melalui pos harus dilengkapi dengan surat pengantar yang memuat nama, alamat, dan tanda tangan petugas kampanye.

Pembatasan Nilai Bahan Kampanye

Pembatasan nilai bahan kampanye bertujuan untuk mencegah praktik politik uang. Politik uang adalah segala tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilihan umum dengan pemberian atau janji pemberian uang atau materi lainnya.

Pembatasan nilai bahan kampanye juga bertujuan untuk menjaga kesetaraan antar peserta pemilu. Dengan adanya batasan nilai, maka semua peserta pemilu memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan kampanye.

Lalu bagaimana jika terjadi pelanggaran pada saat kampanye di laksanakan, misalnya bahan kampanye yang di bagikan bernilai lebih dari Rp 100 Ribu?

Hukuman bagi Pelanggar

Pasal 33 Ayat 10 Peraturan KPU No. 15 tahun 2023 menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 33 Ayat 7 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 semakin dekat, dan para calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) mulai gencar melakukan kampanye untuk meraih suara pemilih. Salah satu strategi kampanye yang sering digunakan adalah dengan membagikan bahan kampanye kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 15 tahun 2023, capres-cawapres boleh membagikan bahan kampanye kepada masyarakat dengan batasan nilai maksimal Rp 100 ribu per orang.

Bahan kampanye Rp 100 ribu bisa memengaruhi pilihan suara, tetapi dengan syarat. Bahan kampanye tersebut harus menarik dan informatif, serta disebarkan secara tepat sasaran. Selain itu, bahan kampanye tersebut harus mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, seperti memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta pemilu.

Pembatasan nilai bahan kampanye bertujuan untuk mencegah praktik politik uang dan menjaga kesetaraan antar peserta pemilu. Jika terjadi pelanggaran, misalnya bahan kampanye yang dibagikan bernilai lebih dari Rp 100 ribu, hukumannya dapat berupa pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12 miliar.