Maksudnya tidak tepat sasaran?
Syarat utama (mutlak) penerima bantuan sosial KJP plus itu sangat jelas untuk masyarakat yang kurang mampu (miskin) dan pastinya warga yang berdomisili di DKI Jakarta.
Jadi banyak penerima yang salah sasaran, seperti:
- Alamat KK tidak sesuai dengan domisili, contoh, ada warga yang domisili/ tinggalnya diluar DKI tapi KK nya masih tetap di DKI. Walaupun ia warga non DKI tapi bantuan KJP plus nya lancar jaya, jalan terus.
- Ada anggota atau kepala keluarga yang berprofesi sebagai ASN/PNS, TNI, POLRI yang menerima bantuan sosial KJP plus.
- Ada nomor NIK anggota atau kepala keluarga yang terdeteksi memiliki kendaraan roda empat (Mobil).
- Sama seperti diatas, namun ini sedikit berbeda, nomor NIK anggota atau kepala keluarga terdeteksi memiliki kendaraan roda dua lebih dari 2 unit (motor).
- Dan terakhir, ini juga mempengaruhi ketidaklayakan karena alamat domisili tidak sesuai dengan alamat yang ada di KK walaupun masih tinggal di DKI Jakarta.
Menurut data dari Tempo.co, ada data puluhan ribu lebih warga DKI Jakarta yang tidak layak untuk menerima bantuan sosial KJP plus. Banyak banget ya?
Dampak dari ketatnya verifikasi penerimaan bantuan sosial KJP plus melalui DTKS ini menimbulkan komplain dari sekolah dan wali murid. Kok bisa?
Karena saya sendiri adalah seorang operator sekolah yang kebetulan diamanahkan untuk mengurus data KJP Plus di tempat sekolah saya bekerja, jadi saya mengalami hal tersebut dan jadi sasaran komplain ibu-ibu wali murid. Komplainnya apa sih?
Ini saya berbagi pengalaman yang paling epik menurut saya.
Pak, kok KJP anak saya gak keluar ya, udah 2 bulan ini, Pas saya cek di web KJP plus status nya tidak layak, padahal kan saya orang gak mampu pak, rumah aja masih ngontrak, mobil juga gak punya, motor juga cuma satu pak itupun dipake buat Bapak nya ngojek. Kalau KJP anak saya gak keluar-keluar gimana nanti bayaran nya pak dan buat uang jajan sehari-hari nya.
Mendengar komplain tersebut saya sambil berkata dalam hati "Waduhhh".
Yang terakhir sekaligus penutup, untuk pihak DTKS mohon ditingkatkan lagi kecanggihan sistem verifikasi data nya agar benar-benar tepat sasaran, supaya tidak terjadi hal demikian.Â
Karena bantuan sosial KJP plus ini benar-benar sangat membantu ekonomi warga DKI Jakarta, terutama dalam hal pendidikan. Kalau tidak tepat sasaran akibatnya bisa sangat fatal.
