Peran Pemerintah dalam Komunikasi Advokasi Kebijakan Ekonomi di Kabupaten Banyumas

Komunikasi dan advokasi kebijakan ekonomi adalah upaya pemerintah untuk mempengaruhi kebijakan ekonomi melalui berbagai bentuk komunikasi atau pelaksanaan suatu kebijakan yang diinginkan oleh pihak - pihak yang berkepentingan guna memantau atau menganalisis kegiatan organisasi , masyarakat umum , dan individu .

Setiap kebijakan publik harus dikomunikasikan secara efektif kepada masyarakat umum . Hal ini untuk memastikan bahwa setiap kebijakan publik dipahami dan diterima oleh masyarakat umum secara obyektif. Fungsi pemerintah dalam mengkomunikasikan kebijakan ekonomi adalah untuk transparansi kebijakan yang telah dibuatnya kepada masyarakat

Beberapa strategi dari kebijakan ekonomi ditambahkan pemerintah antara lain :

1.Dapat dilihat melalui sisi konsumsi suatu rumah tangga, dengan tujuan mempertahankan daya beli masyarakat umum, dan menjaga inflasi, Pemerintah melanjutkan kebijakan bantuan sosial, antara lain:

*Bantuan tambahan (pangan) sejumlah 10 kg / KPM pada bulan Desember 2023 dengan target 21,3 juta KPM 

*BLT atau Bantuan Langsung Tunai El Nino sejumlah Rp.200 ribu perbulan pada bulan November hingga December 2023 dengan target 18,8 juta KPM .

2.UMKM harus diperkuat pada tingginya suku bunga . Agar penyerapan penyaluran KUR lebih mampu untuk mencapai target sebesar Rp 297 triliun , Pemerintah mendorong laju KUR melalui weekend banking. Penyerapan penyaluran lebih ideal dan mampu meraih target senilai Rp 297 T , Pemerintah mendorong laju KUR melalui weekend banking .

"Dengan tambahan kedua bantuan ini kepada masyarakat diharapkan dapat mempertahankan daya beli masyarakat serta menjaga inflasi, menjaga konsumsi rumah tangga adalah yang paling utama" kata (Sesmenko Susiwijono).

Kebijakan ekonomi yang di implementasikan pemerintah kabupaten banyumas dan pengaruhnya terhadap masyarakat:

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas berniat mengembangkan potensi ekonomi kreatif di daerahnya melalui Keputusan Bupati Banyumas Nomor 050/462/2018 tentang Komisi Ekonomi Kreatif (KEK). Pengembangan dan dinamisme pelaku ekonomi kreatif berbasis kreativitas dan inovasi individu dapat mendukung pembangunan perekonomian pemerintah Banyumas. Oleh karena itu, kegiatan yang memajukan kreativitas, keterampilan, dan bakat setiap individu memerlukan wadah untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Hal ini menjadi perhatian Pemerintah Daerah dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Banyumas Nomor 050/462/2018 tentang Komite Ekonomi Kreatif (KEK) Banyumas pada tahun 2018. KEK merupakan salah satu jenis komite yang diperlukan untuk memajukan ekonomi kreatif di Banyumas, karena di Banyumas belum ada forumnya. Jika terdapat forum, maka lebih efisien dalam komunikasi, memberikan kebebasan masyarakat dalam menjalankan tugasnya, dan membahas kemerosotan ekonomi kreatif. Berdirinya KEK dengan tujuan mengembangkan ekonomi kreatif sangat realistis karena keberhasilan penerapannya di daerah lain. Akan tetapi anggota CEK masih belum memahami secara jelas potensi dan perkembangan ekonomi kreatif karena CEK belum memiliki sinergi di dalam KEK. Skill KEK dalam pengelolaan keuangan program tidak dapat dinilai karena KEK mengelola program pembangunan ekonomi yang inovatif.

Penerapan komunikasi yang baik untuk implementasi kebijakan ekonomi yang efektif :

1.Penerapan kebijakan harus fokus pada aspek komunikasi yang tepat agar tidak mengakibatkan masalah dalam implementasi kebijakan tersebut

2.Antara pemerintah dan masyarakat harus memiliki hubungan komunikasi yang baik, saat ini tergambar kan oleh beberapa hal termasuk publik yang ter fragmentasi dan kurangnya koordinasi antar kementerian.

Pemerintah Kabupaten Banyumas menggunakan berbagai alat dan media untuk mengkomunikasikan kebijakan ekonomi kepada masyarakat. Beberapa alat dan media yang digunakan antara lain:

1.Media massa: Media massa seperti TV, radio terwujud sebagai alat utama untuk mengkomunikasikan kebijakan ekonomi kepada masyarakat. Media massa memiliki efek yang sangat besar dalam menginformasikan dan mengawasi perkembangan ekonomi dan kebijakan politik.

2.Sistem perpajakan: Pemerintah menggunakan sistem perpajakan sebagai alat efektif untuk menerapkan kebijakan ekonomi yang menjunjung keadilan.

3.Reformasi pertanahan, pertanian, perkebunan, masyarakat miskin perkotaan, nelayan dan budidaya rumput laut adalah beberapa contoh kebijakan pertanahan yang diambil oleh pemerintah.

4.Berikutnya sistem perpajakan yang adil, manufaktur dan TI, ritel dan pasar, keuangan dan penganggaran pemerintah adalah beberapa contoh kebijakan berbasis peluang yang digunakan oleh pemerintah.

5.Kebijakan berbasis penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya: Pendidikan vokasi, kewirausahaan dan pasar tenaga kerja merupakan beberapa contoh kebijakan berbasis penguatan kapasitas sumber daya manusia yang digunakan oleh pemerintah.

6.Gunakan peralatan produksi. Prinsip dasar yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Alat-alat produksi dalam perekonomian Islam harus dikontrol menurut kriteria obyektif dan subyektif.

7.Menerapkan dan menyesuaikan hukum dengan standar etika: Lembaga Hisbah bertugas memantau perilaku masyarakat agar menerapkan yang benar dan meninggalkan yang salah.

8.Pendidikan luas & etika ekonomi: Pelaku ekonomi harus mempunyai pendidikan sesuai kriteria dan etika ekonomi yang tinggi..

9.Semua alat dan media ini digunakan bersamaan untuk mengkomunikasikan kebijakan ekonomi kepada masyarakat dan membantu masyarakat dalam peningkatan kehidupan ekonomi.

Apa saja sih tantangan dan peluang stategi komunikasi kebijakan ekonomi di Kabupaten Banyumas?

Beberapa Tantangan dan peluang strategi komunikasi kebijakan ekonomi di Banyumas meliputi:

Tantangan :

1.Kesenjangan Pengetahuan: Adanya kesenjangan pengetahuan antara pemerintah Banyumas dan masyarakat mengenai kebijakan ekonomi yang diterapkan, sehingga perlu upaya untuk menjelaskan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti semua kalangan masyarakat.

2.Sikap Skeptisisme: Sebagian masyarakat memiliki sikap skeptis terhadap kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah Banyumas sehingga diperlukan upaya untuk membangun kepercayaan dan mengatasi ketidakpercayaan tersebut.

3.Upaya kolaboratif antara pemerintah Banyumas, lembaga terkait, dan masyarakat akan sangat penting dalam mengatasi tantangan ini dan meningkatkan efektivitas komunikasi kebijakan ekonomi di Banyumas.

Peluang :

1.Kolaborasi dengan Media Lokal: Memanfaatkan media lokal seperti surat kabar, radio, dan televisi lokal untuk menyampaikan informasi kebijakan ekonomi secara lebih mendalam dan terjangkau bagi masyarakat Banyumas.

2.Sosialisasi Melalui Acara Publik: Mengadakan acara publik seperti seminar, lokakarya, atau diskusi panel tentang kebijakan ekonomi yang melibatkan pemangku kepentingan lokal dan masyarakat umum untuk mendiskusikan dampak dan manfaat dari kebijakan tersebut.

3.Memanfaatkan Teknologi Digital: Memanfaatkan media sosial, situs web resmi, dan aplikasi berbasis teknologi untuk menyampaikan informasi kebijakan ekonomi secara interaktif dan menyentuh generasi muda yang cenderung menggunakan teknologi tersebut.

4.Pelatihan dan Edukasi: Mengadakan pelatihan dan program edukasi tentang konsep dasar ekonomi, pentingnya kebijakan ekonomi, serta bagaimana kebijakan tersebut dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat Banyumas.

5.Kemitraan dengan Perguruan Tinggi: Berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan untuk mengembangkan program informasi dan pendidikan tentang kebijakan ekonomi, serta melibatkan mahasiswa dalam proses komunikasi kebijakan tersebut.