Ekonomi Syariah dalam Pusaran Angin Neolib dari Bali

Jokowi menunjuk Ma'ruf Amin sebagai cawapres untuk mendampingi dirinya berlaga di Pilpres 2019. Menurut penjelasan partai pengusungnya pilhan Ma'ruf Amin, selain dia sebagai ulama, juga sebagai seorang yang mampuni dalam ekonomi syariah (ekonomi Islam).

Diharapkan dengan ditunjuknya Ma'aruf Amin, maka penerapan ekonomi syariah di Indonesia makin meluas dan mendalam.

Di sisi lain, pada tanggal 9-14 Oktober 2018, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan "IMF-World Bank Annual Meetings" di Bali. Pertemuan bergengsi para ekonom penggagas neolib membahas perluasan dan pendalaman ekonomi pasar neolib di seluruh dunia termasuk di Indonesia.

Menjadi pertanyaan, benarkah pemerintahan Jokowi pasca pilpres 2019 mau menerapkan ekonomi syariah secara luas dan mendalam atau hanya ingin mendulang suara pemilih NU yang berasal dari Ma'ruf Amin. Mari kita bahas dan analisis secara obyektif. 

Benarkah Pemerintahan Jokowi Berkomitmen terhadap Neolib?

Neolib adalah paham pro ekonomi pasar (private market) global yang dipelopori oleh ekonom IMF, World Bank dan kementerian Keuangan Amerika Serikat.

Penganut neolib percaya bahwa mekanisme pasar global merupakan cara yang paling efisien secara global dalam alokasi sumberdaya untuk produksi dan cara paling efisien dalam alokasi nilai tambah berupa pendapatan dan kesempatan kerja kepada masyarakat.

Untuk memperoleh efisiensi global, maka segala bentuk hambatan aliran barang, modal dan jasa keluar masuk negara harus dihilangkan agar di pasar global terbentuk satu harga (the law of one price).

Para pelaku ekonomi pasar neolib harus bersaing secara global tanpa intervensi pemerintah. Bisa dibayangkan kelinci bersaing dengan Singa. Pasti kelinci dilibas dengan mudah. Semakin kita membuka diri pasar global semakin kita tersisih karena efisiensi ekonomi kita relatif rendah.

Menurut pengamatan saya, pemerintah Jokowi berkomitmen untuk menerapkan ekonomi pasar neolib dengan akselerasi lebih cepat dibanding pemerintah sebelumnya dengan beberapa indikasi antara lain:

Pemegang otoritas kebijakan fiskal adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani terekam jejaknya pernah bekerja di World Bank yang merupakan institusi penggagas ekonomi neolib. Begitu juga Pemegang otoritas moneter adalah Gubernur BI Perry Warjiyo terekam jejaknya  pernah bekerja di IMF yang juga merupakan institusi penggagas ekonomi neolib.

Selanjutnya ditunjuknya Indonesia sebagai tuan rumah "World Bank-IMF Annual Meetings" di Bali, merupakan suatu kehormatan dari institusi penggagas neolib World Bank dan IMF untuk Indonesia dan hanya sedikit sekali negara berkembang diberi kehormatan seperti itu kecuali negara tersebut berkomitmen terhadap ekonomi neolib.

Pengurangan subsidi BBM era Jokowi dengan akselerasi yang lebih cepat dibanding pemerintah sebelumnya dan mendapat pujian dari IMF karena dengan pengurangan subsidi BBM dipastikan biaya produksi meningkat dan industri Indonesia akan kalah bersaing dengan industri yang sama yang datang dari luar negeri.

Akselerasi pembangunan infrastruktur yang meluas melalui pembiayaan utang, menurut analisis saya diluar kapasitas optimal institusi ekonomi, diikuti dengan penghapusan segala bentuk hambatan keluar masuk barang di pabean, mendorong berkembangnya ekonomi pasar global secara meluas dan mendalam dipelosok tanah air.

 Meningkatknya aliran investasi ke Indonesia terutama di pasar uang menggairahkan pasar saham sebagai tempat pemegang uang mencari rente atau bunga uang (uang mencari uang).

Ekonomi Syariah versus Ekonomi Neolib

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS 2:275). Menurut saya perbedaan mendasar antara ekonomi syariah dengan ekonomi neolib adalah bunga. Ekonomi syariah melarang bunga atas uang, sedangkan ekonomi neolib sebaliknya.

Kegiatan jula beli (bisnis) membutuhkan uang. Ketika diperlakukan bunga atas uang maka uang menjadi barang langka. Tidak semua orang memiliki kemampuan melakukan kegiatan bisnis karena tidak punya. Selain itu keuntungan dari kegiatan bisnis tidak semua dapat dinikmati oleh pelaku bisnis karena sebagian keuntungan digunakan untuk membayar bunga.

Kalau bunga diharamkan dalam kegiatan bisnis, maka semua orang bisa melakukan kegiatan bisnis karena uang bukan barang langka, dan seluruh keuntungan dari kegiatan bisnis sepenuhnya dimiliki oleh pelaku bisnis.

Karena seluruh lapisan masyarakat memiliki peluang yang sama untuk melakukan kegiatan bisnis maka akan terjadi distribusi pendapatan secara merata antar lapisan masyarakat.

Benar Firman Allah "dan Dialah yang memberi kekayaan dan mencukupkan (QS 53:48)". Allah hanya memberi kekayaan dan kecukupan bukan kemiskinan. Yang membuat kemiskinan di dunia adalah manusia sendiri karena menciptakan bunga uang yang berimplikasi pada kelangkaan uang. 

Dengan demikian ekonomi neolib tidak mungkin mampu mengentaskan kemiskinan. Terbukti selama 3.5 tahun pemerintahan Jokowi, kemampuan mengentaskan kemiskinan lebih rendah dibanding pemerintah sebelumnya.

Ekonomi neolib hanya menawarkan pengentasan kemiskinan melalui transfer payment tunai dan non-tunai melalui kebijakan fiskal yang bersumber dari pajak yang dibayar oleh pelaku bisnis, bukan melalui kesempatan kerja dan pendapatan karena penduduk miskin memiliki keterbatasan untuk melakukan bisnis.

Sebaliknya ekonomi Islam memberi kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat berpartisipasi dalam bisnis yang akan menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan. Terbukti firman Allah benar. Pemiliki uang atau orang kaya tidak mungkin mendapatakan tambahan uang kecuali mereka melakukan kegiatan bisnis.

Sebagai penutup apakah komitmen Jokowi terhadap neolib berubah setelah menunjuk Ma'ruf Amin sebagai cawapresnya dan menggantikannya dengan ekonomi syariah?

Kalau Prabowo dan Sandi menjadi pemenang pilpres 2019, maka peluang penerapan ekonomi Islam sangat besar tekad Prabowo untuk mengimplimentasikan pasal 33 UUD 45 untuk pembangunan ekonomi nasional yang sejalan dengan ekonomi syariah dikawal oleh ulama yang merekomendasikan Prabowo sebagai capres.

Nizwar Syafaat, Ekonom dan Pengamat Kebijakan Publik.