Pejabat Publik Tidak Berpikir Publik

Tulisan ini sebaga respon pernyataan Luhut B. Pandjaitan Menko Kemaritiman tentang ribut-ribut Tenaga Kerja Asing (TKA) (CNN 8 Mei 2018).   Luhut mencontohkan proyek smelter nikel hasil investasi China di Morowali. Baru-baru ini, investor proyek tersebut meminta pemerintah untuk menyetujui tambahan TKA China sebanyak 300 orang. Sang investor menyebut, tambahan TKA itu digunakan demi pengembangan proyek baru.

Luhut awalnya merasa heran. Sebab, sebelumnya investor sudah memasang iklan lowongan bagi 800 tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di Morowali. Kemudian, ia meminta penjelasan atas penambahan TKA China tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari investor, ternyata hanya sembilan orang saja yang lolos dari rekrutmen tersebut. Kebanyakan pelamar, lanjut Luhut, tidak bersedia untuk ditempatkan di daerah terpencil.

"Makanya, ini yang ribut-ribut soal TKA lebih baik mencoba dulu jadi agen pekerja. Kami mohon jangan ribut terus soal TKA, jangan belajar jadi bangsa pembohong. Karena kenyataannya ya memang butuh TKA," terang dia.

Pembangunan Ekonomi Untuk Siapa?

Kemerdekaan merupakan jembatan emas bagi bangsa Indonesia yang diperjuangkan oleh pendahulu kita agar bangsa Indonesia mampu melakukan berbagai aspek pembangunan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya.  Manusia Indonesia yang sejahtera lahir, dan  batin dalam  keadilan.

Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional.  Pembangunan ekonomi adalah kegiatan investasi untuk meningkatkan produksi barang dan jasa atau menciptakan nilai tambah dengan menggunakan faktor produksi yaitu: modal, teknologi dan tenaga kerja.  Hasil  tambahan produksi (nilai tambah) barang dan jasa tersebut akan dibagikan kepada faktor produksi modal, teknologi dan tenaga kerja sesuai dengan kontribuasinya.  

Investasi tersebut dilaksanakan oleh para pengusaha dalam negeri maupun pengusaha multinasional.  Penguasaha tersebut  memiliki modal, menguasai teknologi dan menguasai tenaga kerja upahan.  Peran pemerintah di sini adalah mengatur agar setiap kegiatan investasi sesuai dengan prinsip-pronsip ekonomi dengan tujuan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

Saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya menarik investasi dari perusahaan multinasional dalam bentuk re-alokasi industrinya, seperti industri otomotif dari Jepang, Cina dan lainnya; smelter dari Cina, Amerika Serikat dan lainnya.  Investasi yang masuk dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia untuk menyeimbangkan defisit transaksi berjalan, agar neraca pembayaran tetap surplus.

 Kalau investasi berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDM) dimana modal dan sebagaian besar tenaga kerja berasal dari dalam negeri sedangkan teknologi dan sebagai tenaga ahlinya datang  dari asing, maka model investasi seperti itu tidak banyak masalah karena sebagai besar nilai tambah dinikimati oleh seluruh rakyat Indoensia.

Model investasi yang sedikit kurang menguntungkan, apabila investasi tersebut berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) dimana modal dan teknologi serta tenaga ahli berasal dari asing, sedangkan  sebagian besar tenaga kerjanya di luar tenaga ahli  berasal dari dalam negeri, maka model seperti itu masih bisa diterima karena rakyat Indoensia masih bisa menikmati nilai tambah berupa upah tenaga kerja.  

Model investasi China, dimana modal dan teknologi serta tenaga ahli dan sebagian besar tenaga level menengah ke bawah  berasal dari China, maka model investasi seperti ini sebaiknya ditolak karena Indonesia tidak mendapatkan apa-apa dari nilai tambah yang dihasilkan, kecuali pajak dan sedikit komponen local.

Kita hanya jadi penonton derunya bunyi mesin pabriknya.  Pembangunan ekonomi untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia bukan rakya negara asing.

Pejabat Publik Tidak Berpikir Publik 

Luhut mengatakan: "Kami mohon jangan ribut terus soal TKA, jangan belajar jadi bangsa pembohong. Karena kenyataannya ya memang butuh TKA". 

Kalau pernyataan Luhut tersebut dilihat dari pikiran pedagang itu benar, tapi kalau dilihat dari sudut pikiran publik (kepentingan umum) perlu diperdebatkan. Dengan demikian, pikiran Luhut sebagai pejabat publik mengikuti alur pikiran pedang atau pengusaha China itu. Kalau Luhut berpikir publik, maka akan beda tindakannya.    

Marilah kita bedah faktanya dengan logika ekonomi sederhana.  Seorang pengusaha mau investasi untuk sampai siap mulai pembangunan smilter mungkin dibutuhkan kira-kira 12 bulan.  Mengurus izin, mencari lahannya dan studi kelayakannya dan lainnya.  Selama 12 itulah itu seharusnya pemerintah meminta pengusaha untuk mempersiapkan tenaga kerja level menengah ke bawah yang dibutuhkan.

Karena pengusaha Cina ada interest untuk mempekerjakan tenaga kerja China (baca hasil riset LIPI di detik.com), maka pengusaha Cina pakai modus mengajukan kebutuhan tenaga kerja pada saat mendesak.  Alasannya macem-macem mulai dari kompetensi sampai tidak mau kerja di tempat terpencil.  Kok PT Freeport 95% tenaga kerja lokal yang mengoperasionalkan pabriknya!!.

Saya cuma mengingatkan untuk direnungkan oleh pejabat publik bahwa tenaga kerja yang dibutuhkan oleh suatu pabrik atau industri adalah tenaga kerja yang loyal bukan yang kreatif  karena industri mementingkan homogeneity (keseragaman), bukan heterogeneity (keberagaman).  Dalam pembangunan dan operasional suatu pabrik, SOP-nya sudah jelas tidak butuh tenaga kerja yang kreatif tapi yang loyal melaksanakan sesuai SOP. 

Oleh karena itu, bukanlah hal yang sulit untuk mencari tenaga kerja pabrik yang dibutuhkan asalkan dilatih dulu sesuai dengan karakter pabriknya.  Kalau pengusaha China minta tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan pabriknya ya tentu tidak ada, tapi kalau dilatih pasti ada. Banyak sarjana kita yang menganggur.

Banyak pabrik canggih dari Luar China bisa dioperasikan oleh tenaga lokal dan tidak ribut-ribut seperti sekarang. Pabrik otomotif Jepang dan industri kimia dan lainnya.  

Kebutuhan tenaga kerja dari lembaga pendidikan tidak mungkin matching 100% dengan kebutuhan industri, walaupun itu pendidikan vokasi. Sarjana yang telah dihasilkan Perguruan Tinggi sesungguhnya telah siap pakai dengan sedikit pelatihan sesuai dengan karakter industrinya.

Investasi Asing adalah Instrumen

Investasi asing yang masuk ke Indonesia haruslah dipandang sebagai instrumen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesempatan kerja nasional serta untuk mengentaskan kemiskinan.  Kalau investasi berupa pabrik, dan ternyata tidak ada bagian sama sekali nilai tambah  untuk rakyat kita walaupun hanya untuk tenaga kasar, maka perlu kita melakukan evaluasi.

Tidak semua investasi asing memberikan kontribusi nyata pada pertumbuhan ekonomi karena pabrik dari China hanya pindah lokasi ke Indonesia termasuk tenaga kerjanya membentuk lokasi enclave semacam desa industri China yang membahayakan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya, dan  ini perlu diwaspadai.  Di India dan Eropah model industrialisasi China tersebut sudah ditolak.     

#Kita perlu berfikir ulang tentang format kebijakan investasi Jokowi, agar dipeproleh hasil maksimal bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.  Akselerasi investasi asing di Indonesia penting, namun kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia perlu dijadikan dasar untuk memilih level akselerasi yang optimal#.