Pertanyaannya: Karena anggaran terbatas, dari semua daerah yang butuh gedung sekolah, daerah mana yang harus didahulukan? Apa kriteria yang fair? Banyak- banyakan jumlah penduduk? Cantik- cantikan? Miskin- miskinan? Jauh- jauhan?
Apa kriteria paling adil yang bisa diterima semua pihak?
Setiap daerah mau dong didahulukan. Masing- masing walikota, bupati, gubernur akan berusaha keras untuk membuat anak- anak daerahnya bisa sekolah. Sesuai janji kampanye mereka. Tapi kan dananya tidak cukup kalau semuanya mesti sekarang. Jadi apa yang mesti dilakukan supaya daerahnya didahulukan? Menunggu sambil berdoa tanpa ada usaha?
Tentu tidak. Kepala daerah- kepala daerah tersebut kemudian melakukan apa yang disebut lobby politik. Datang ke DPR, sowan ke pejabat A, B, C, supaya daerahnya dapat dana duluan. Lobby ini akan tambah berat kalau anda beda partai sama partai yang berkuasa, karena bisa jadi daerah anda bukan prioritas. Beda ya sama harusnya nggak dapat, jadi dapat. Ini pasti dapat, tapi kapan?
Karena semua kepala daerah bersaing, hasilnya di meja para pejabat decision maker akan banyak proposal pembangunan gedung sekolah di daerah A, B,C, sampai Z. Daaaann.. ini loopholenya... supaya "menang", mereka menjanjikan sesuatu. A small fee yang dibayarkan di depan dengan uang mereka sendiri, dan nanti gantinya bisa diambil dari dana pembangunan gedung sekolah ketika udah cair.
Small fee ini buat apa? Buat nraktir makan, beli hadiah, tongkat golf, jam tangan, sepeda, apapun untuk meluluhkan hati decision maker. Anda pikir cuman wanita yang perlu diluluhkan hatinya?
Kita menyebutnya korupsi. Kalau zakat malah ada amil zakat. Ini bukan zakat.
Kalau ga ada small fee nya? Ya daerah lu bakal dapat gedung sekolah paling akhir. Dapat jalan bagus paling akhir. Banjir paling lama. Irigasi paling akhir yang membuat daerah lu selalu gagal panen.
Itupun kalau akhirnya dapat. Kalau tiba- tiba lima tahun kemudian ganti angin politik, beda lagi urusannya.
You see, kepentingan rakyat akan bisa dipenuhi dengan cepat kalau ada pelicinnya. Ada korupsinya. Kalau nggak ada, daerah anda akan selalu tertinggal. Ironis, no?
Apakah rakyat bisa sabar jalannya bolong- bolong yang penting kepala daerahnya bebas korupsi? Sementara daerah tetangga jalannya mulus? Rakyat bisa mengerti kepala daerahnya keliatan santai- santai bae sementara banjir dan tanah longsor membuat rakyat sengsara?
