Diplomasi di Tengah Ancaman: Peran Strategis Indonesia dalam Meredam Ketegangan Nuklir Korea Utara

Semenanjung Korea saat ini berada dalam kondisi ketegangan yang meningkat. Dilansir dari KBS World Radio, Korea Utara baru-baru ini dikabarkan meluncurkan sejumlah rudal balistik jarak pendek yang terbang sekitar 360 kilometer ke arah Laut Timur pada hari Kamis (12/09/24) pukul 07.10 pagi. 

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Jepang, rudal balistik yang diluncurkan oleh Korea Utara ini diduga jatuh di perairan di luar zona ekonomi eksklusif (ZEE) Jepang ("Jepang: Rudal Balistik Korut Diduga Jatuh di Luar Zona Ekonomi Eksklusif" 2024).

Menurut analisis Kepala Staf Gabungan (JCS), tindakan provokatif yang dilakukan Korea Utara ini mungkin sebagai bentuk protes terhadap 'Latihan Ssangryong' sebuah latihan militer bersama yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat. 

Namun, ada kemungkinan juga bahwa uji coba rudal ini merupakan bagian dari upaya Korut untuk mendemonstrasikan kemampuan persenjataannya, dengan tujuan potensial untuk mengekspor teknologi rudal tersebut ke Rusia ("Rudal Balistik Jarak Pendek Korut Jatuh di Laut Timur Setelah Terbang 360 Kilometer" 2024).

Pentingnya isu ini bagi keamanan global dan regional

Kondisi yang sedang terjadi di Semenanjung Korea saat ini tidak hanya menjadi masalah bilateral antara Korut dengan Korsel, tetapi merupakan tantangan keamanan yang mempengaruhi stabilitas seluruh kawasan Asia Timur dan dunia secara keseluruhan karena melibatkan beberapa aktor kunci dengan kepentingan yang saling bersinggungan. 

Korea Utara, di bawah kepemimpinan Kim Jong-un, terus mengembangkan program nuklir dan misilnya sebagai strategi pertahanan dan alat tawar diplomatik. Korea Selatan, dengan dukungan kuat dari Amerika Serikat, berupaya menjaga keamanan nasionalnya sambil mendorong denuklirisasi Semenanjung. Jepang, sebagai sekutu dekat AS dan tetangga terdekat, juga memiliki kepentingan vital dalam stabilitas regional. Amerika Serikat berperan ganda sebagai penjamin keamanan bagi sekutunya di kawasan dan pemain utama dalam upaya denuklirisasi. 

Sementara itu, Cina, sebagai sekutu lama Pyongyang, berusaha menjaga pengaruhnya di kawasan sambil menghindari ketidakstabilan di perbatasannya. Rusia, meskipun bukan pemain utama, semakin meningkatkan kerja samanya dengan Korea Utara yang menambah kompleksitas dinamika regional ("BAB IV DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN PERTAHANAN KOREA UTARA TERHADAP ASIA TIMUR", n.d.).

Situasi ini semakin rumit dengan adanya aliansi yang saling berhadapan. Di satu sisi, aliansi antara Korut dan Rusia yang semakin menguat menciptakan tantangan baru bagi keseimbangan kekuatan regional. Perjanjian strategis antara kedua negara ini berpotensi memberikan dukungan ekonomi dan diplomatik bagi Pyongyang, serta kemungkinan transfer teknologi militer. 

Di sisi lain, aliansi trilateral antara Korsel, Jepang, dan AS semakin diperkuat sebagai respons terhadap ancaman yang berkembang. Peningkatan kerja sama militer dan pertahanan di antara ketiga negara ini, termasuk latihan bersama dan pengembangan sistem pertahanan rudal, semakin mempertajam polarisasi di kawasan (Roza 2016). 

Bagaimana dengan Indonesia?

Konflik nuklir di Semenanjung Korea akan membawa dampak signifikan terhadap Indonesia, meskipun tidak berada dalam zona konflik langsung. 

Keselamatan warga negara Indonesia di Korea menjadi perhatian utama dalam isu ini. Dengan 55.991 warga Indonesia yang bekerja, belajar, atau menetap di Korea Selatan, pemerintah Indonesia akan menghadapi tugas berat dalam evakuasi dan perlindungan warganya ("KBRI Seoul Beberkan Peluang Kerja Baru Skema G to G di Korea Selatan" 2023). 

Dari segi ekonomi, Korea Selatan merupakan mitra strategis Indonesia dengan menempati peringkat ke-7 sebagai investor terbesar di Indonesia yang meliputi berbagai sektor industri manufaktur berbasis sumber daya alam dan industri padat teknologi seperti otomotif. 

Pada 2022, tercatat perdagangan kedua negara mencapai 24,5 miliar Dolar AS, meningkat 33,2% dibandingkan 2021. Jika terkena dampak konflik, akan secara langsung mempengaruhi sektor-sektor ekonomi tertentu di Indonesia. ("Forum Bisnis 50 Tahun Persahabatan Indonesia Korea" 2023) 

Dari sisi diplomatik, Indonesia mungkin akan dihadapkan pada dilema dalam menyeimbangkan hubungannya dengan berbagai pihak yang terlibat dalam konflik, sambil berupaya memainkan peran konstruktif dalam upaya perdamaian regional. Situasi ini akan menuntut Indonesia untuk bersikap hati-hati namun proaktif dalam navigasi geopolitik yang semakin kompleks di kawasan.

Posisi Indonesia dalam Konteks Geopolitik

Indonesia memiliki hubungan diplomatik yang seimbang dengan kedua Korea. 

Dengan Korea Selatan, Indonesia memiliki hubungan kerjasama ekonomi dan politik yang kuat, ditandai dengan kemitraan strategis dan investasi besar Korea Selatan di Indonesia. 

Di sisi lain, Indonesia juga mempertahankan hubungan diplomatik dengan Korea Utara, meskipun dalam skala yang lebih terbatas. Keunikan posisi ini memungkinkan Indonesia untuk berkomunikasi dengan kedua pihak, memberikan potensi untuk berperan sebagai jembatan diplomatik.

Dalam konteks ASEAN, Indonesia sering menjadi penggerak utama dalam merespon isu-isu regional, termasuk situasi di Semenanjung Korea. Melalui forum-forum ASEAN seperti ASEAN Regional Forum (ARF), Indonesia telah berperan aktif dalam mendorong dialog dan kerjasama keamanan di kawasan Asia-Pasifik ("Keterlibatan Penting Indonesia dalam Sejumlah Isu di ASEAN" 2023). Indonesia sering menggunakan platform ASEAN untuk menyuarakan pentingnya stabilitas di Semenanjung Korea dan mendorong pendekatan diplomatik dalam menyelesaikan ketegangan nuklir. 

Peran Strategis Indonesia

Indonesia bisa mengusulkan dan menyelenggarakan forum dialog informal yang melibatkan perwakilan dari kedua Korea, serta pihak-pihak kunci lainnya seperti AS, Cina, dan Rusia. Forum ini dapat berfokus pada isu-isu non-sensitif seperti kerja sama ekonomi atau pertukaran budaya, sebagai langkah awal membangun kepercayaan. Selain itu, Indonesia juga dapat menawarkan diri sebagai tuan rumah untuk negosiasi resmi antar pihak yang berkonflik, memanfaatkan reputasinya sebagai negara netral. 

Melalui ASEAN, Indonesia bisa mendorong pembentukan kelompok kerja khusus untuk isu Semenanjung Korea, yang dapat berkoordinasi dengan Six-Party Talks atau mekanisme serupa. Indonesia juga dapat memprakarsai deklarasi bersama ASEAN yang menekankan pentingnya denuklirisasi dan stabilitas di kawasan.

Di forum internasional yang lebih luas seperti PBB, Indonesia bisa mengadvokasi pendekatan yang lebih inklusif dalam menangani krisis Korea, termasuk peninjauan kembali efektivitas sanksi dan eksplorasi insentif untuk denuklirisasi (Nanda, Swastanto, and Octavian 2019).

Untuk melindungi WNI di Korea, pemerintah perlu menyusun rencana evakuasi darurat yang rinci, seperti identifikasi rute evakuasi, penyiapan tempat penampungan sementara, dan koordinasi dengan pemerintah Korsel serta negara-negara sekitar untuk bantuan logistik. Selain itu, pemerintah harus secara rutin memberikan briefing keamanan dan pelatihan kesiapsiagaan bencana kepada warga Indonesia di Korea, serta memastikan mereka memiliki akses ke informasi terkini tentang situasi keamanan dan prosedur darurat.