Indonesia bisa mengusulkan dan menyelenggarakan forum dialog informal yang melibatkan perwakilan dari kedua Korea, serta pihak-pihak kunci lainnya seperti AS, Cina, dan Rusia. Forum ini dapat berfokus pada isu-isu non-sensitif seperti kerja sama ekonomi atau pertukaran budaya, sebagai langkah awal membangun kepercayaan. Selain itu, Indonesia juga dapat menawarkan diri sebagai tuan rumah untuk negosiasi resmi antar pihak yang berkonflik, memanfaatkan reputasinya sebagai negara netral.Â
Melalui ASEAN, Indonesia bisa mendorong pembentukan kelompok kerja khusus untuk isu Semenanjung Korea, yang dapat berkoordinasi dengan Six-Party Talks atau mekanisme serupa. Indonesia juga dapat memprakarsai deklarasi bersama ASEAN yang menekankan pentingnya denuklirisasi dan stabilitas di kawasan.
Di forum internasional yang lebih luas seperti PBB, Indonesia bisa mengadvokasi pendekatan yang lebih inklusif dalam menangani krisis Korea, termasuk peninjauan kembali efektivitas sanksi dan eksplorasi insentif untuk denuklirisasi (Nanda, Swastanto, and Octavian 2019).
Untuk melindungi WNI di Korea, pemerintah perlu menyusun rencana evakuasi darurat yang rinci, seperti identifikasi rute evakuasi, penyiapan tempat penampungan sementara, dan koordinasi dengan pemerintah Korsel serta negara-negara sekitar untuk bantuan logistik. Selain itu, pemerintah harus secara rutin memberikan briefing keamanan dan pelatihan kesiapsiagaan bencana kepada warga Indonesia di Korea, serta memastikan mereka memiliki akses ke informasi terkini tentang situasi keamanan dan prosedur darurat.
