Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera): Antara Harapan dan Keraguan dan Hubungannya dengan Ekonomi Islam

Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan akses perumahan yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Program ini mewajibkan iuran bulanan dari pekerja dan pengusaha, dengan tujuan untuk dihimpun dan dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Namun, pelaksanaan Tapera telah menuai berbagai kritik dari berbagai kalangan. Dalam artikel ini, saya akan mengulas beberapa kritik utama terhadap Tapera, mengungkap tantangan yang dihadapi, dan implikasi kebijakan ini bagi masyarakat.

Ketidakjelasan Mekanisme dan Transparansi

Salah satu kritik utama terhadap Tapera ini adalah pada ketidakjelasan mekanisme dan kurangnya transparansi dalam pengelolaannya. Masyarakat sering kali kebingungan tentang bagaimana dana Tapera akan dikelola, digunakan, dan diawasi. Ketidakjelasan ini memicu kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan dana dan ketidakefisienan dalam pelaksanaan program. Pengalaman kelam korupsi di beberapa lembaga pengelola dana, seperti Jiwasraya dan Asabri, masih membayangi Tapera. Kekhawatiran publik terhadap potensi penyelewengan dana Tapera cukup tinggi, mengingat jumlah iuran yang besar dan minimnya transparansi dalam pengelolaannya.

Ketidaksiapan Infrastruktur

Pelaksanaan Tapera juga menghadapi tantangan dalam hal kesiapan infrastruktur. Banyak yang meragukan apakah pemerintah dan lembaga terkait memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola program ini secara efektif. Ketidaksiapan infrastruktur dapat menghambat distribusi manfaat Tapera secara merata dan tepat waktu kepada yang berhak. Dikhawatirkan iuran Tapera dapat mendorong kenaikan harga properti, sehingga semakin menyulitkan masyarakat untuk memiliki rumah.

Potensi Ketimpangan Manfaat

Ada kekhawatiran bahwa Tapera mungkin lebih banyak menguntungkan kelompok tertentu, sementara kelompok lain, terutama pekerja informal dan mereka yang berpenghasilan sangat rendah, mungkin tidak mendapatkan manfaat yang signifikan. Potensi ketimpangan ini bertentangan dengan tujuan utama Tapera untuk memberikan akses perumahan yang lebih merata. Skema pencairan dana dan persyaratannya masih belum terdefinisi secara rinci, sehingga menimbulkan keraguan bagi masyarakat dan bahkan yang sudah pernah ikut tapera ini dananya ada yang balum cair padahal beliau sudah pensiun.

Alternatif Kebijakan

Sebagai alternatif, pemerintah dapat mempertimbangkan pendekatan yang lebih inklusif dan fleksibel. Misalnya, memperkuat program subsidi perumahan langsung bagi mereka yang paling membutuhkan, atau memberikan insentif kepada pengembang perumahan untuk membangun lebih banyak rumah terjangkau. Pendekatan ini mungkin lebih efektif dalam mencapai tujuan menyediakan perumahan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

Potensi Duplikasi Program

Beberapa pihak mempertanyakan perlunya Tapera, mengingat sudah ada program serupa seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Lembaga Keminusan Perumahan dan Permukiman (LKPP). Dikhawatirkan Tapera hanya akan menambah birokrasi dan tidak memberikan manfaat signifikan yang berbeda. Dan dengan itu juga menjadi beban karena sudah terkena potongan BPJS juga.

Hubungannya dengan ekonomi islam 

Prinsip syariah 

Sebenarnya tapera ini sudah berbasis pada prinsip-prinsip syariah, seperti pengelolaan dana amanat dan penggunaan dana wakaf, untuk memberikan keuntungan yang lebih besar kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan memenuhi kebutuhan mereka.

Penggunaan Dana Wakaf 

Dana wakaf digunakan sebagai sumber dana murah untuk BP Tapera, yang dapat membantu meningkatkan kemampuan BP Tapera dalam memberikan fasilitas perumahan kepada MBR.

Pengembangan Literasi Keuangan Syariah

Berdasarkan buku Fikih Perumahan dan Implementasinya dalam Pembiayaan Tapera berkontribusi dalam literasi keuangan dan inklusi keuangan syariah, yang dapat membantu masyarakat memahami dan mengapresiasi program Tapera Syariah.

Kerjasama dengan Lembaga Syariah

Tapera bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memastikan bahwa pengelolaan dana Tapera sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.

Keselarasan Tapera dengan Ekonomi Islam

• Tujuan Sosial: Tapera bertujuan untuk menyediakan akses perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, sejalan dengan tujuan ekonomi Islam untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Dengan membantu masyarakat memiliki rumah, Tapera berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan stabilitas sosial.
• Distribusi Kekayaan: Melalui Tapera, dana dikumpulkan dari pekerja dan pemberi kerja untuk kemudian digunakan dalam program perumahan. Ini bisa dilihat sebagai upaya untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih merata, meskipun dengan mekanisme yang berbeda dari zakat atau infaq.
• Pembiayaan Tanpa Eksploitasi: Jika Tapera menghindari mekanisme pembiayaan yang berbasis bunga dan lebih memilih skema pembiayaan yang adil, seperti qard hasan (pinjaman tanpa bunga), maka ini akan lebih selaras dengan prinsip ekonomi Islam. Penggunaan skema seperti ini akan memastikan bahwa peserta Tapera tidak terbebani oleh kewajiban finansial yang memberatkan.

Tantangan dan Potensi Perbaikan

• Keterbukaan dan Transparansi: Prinsip transparansi sangat penting dalam ekonomi Islam. Tapera harus memastikan bahwa mekanisme pengumpulan dan penggunaan dana dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini.
• Inklusivitas: Agar selaras dengan prinsip ekonomi Islam, Tapera harus inklusif dan memberikan manfaat yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk pekerja informal dan mereka yang berpenghasilan rendah. Ini membutuhkan penyesuaian kebijakan dan mungkin peningkatan dukungan pemerintah.
• Sinergi dengan Instrumen Keuangan Syariah: Mengintegrasikan Tapera dengan instrumen keuangan syariah, seperti sukuk (obligasi syariah) untuk pembiayaan proyek perumahan, dapat meningkatkan keselarasan program ini dengan ekonomi Islam. Ini juga bisa menarik partisipasi dari investor syariah.

Kesimpulannya

Kebijakan Tapera, meskipun memiliki tujuan yang mulia, menghadapi berbagai tantangan yang signifikan dalam pelaksanaannya. Ketidakjelasan mekanisme, beban tambahan bagi pekerja, ketidaksiapan infrastruktur, dan potensi ketimpangan manfaat menjadi kritik utama yang harus diperhatikan. Untuk memastikan keberhasilan program ini, pemerintah perlu meningkatkan transparansi, memperkuat infrastruktur, dan mempertimbangkan alternatif kebijakan yang lebih inklusif. Dengan demikian, Tapera dapat lebih efektif dalam memberikan akses perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Tapera memiliki potensi untuk berkontribusi secara signifikan terhadap tujuan ekonomi Islam, yaitu keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk memastikan keselarasan yang lebih kuat dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, program ini perlu memastikan transparansi, inklusivitas, dan penggunaan mekanisme pembiayaan yang adil. Dengan pendekatan yang tepat, Tapera dapat menjadi model kebijakan publik yang mendukung prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.