Mohon tunggu...
Nisrina Salsabila
Nisrina Salsabila Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Saya seorang mahasiswi dari Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang yang memiliki hobi belajar bahasa asing dan memasak

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Kenaikan BBM di Indonesia

18 September 2022   23:14 Diperbarui: 18 September 2022   23:25 135
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Pemerintah akan memberikan Rp150.000 per bulan selama empat bulan, mulai September 2022 kepada 20,65 juta keluarga tidak mampu.

Anggaran pemerintah untuk BLT ini sebesar Rp12,4 trilun.

Kemudian, bagi pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan, akan diberikan bantuan subsidi upah sebesar Rp600.000 yang dibayarkan satu kali. Untuk bantuan ini, pemerintah menganggarkan 9,6 triliyun untuk 16 juta pekerja.

Pak Presiden Jokowi menambahkan, ia telah memerintahkan pemerintah daerah untuk menggunakan 2% dana transfer umum sebesar Rp2,17 triliun rupiah untuk bantuan angkutan umum,ojek online,dan nelayan.

"Pemerintah berkomitmen untuk agar penggunaan subsidi, yang merupakan uang rakyat, harus tepat sasaran."

"Subsidi harus lebih menguntungkan untuk masyarakat yang kurang mampu" kata Pak Jokowi

Tetapi biasanya ada yang tidak menerima bantuan tersebut, dikarenakan sebagian besar orang yang tidak mampu jarang sekali ada yang memiliki alat elektronik. selama ini masyarakat sudah sering mengkritik penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Kekurangan dan ketidaksesuaian data biasanya menjadi masalah utama. Di lapangan tak semua masyarakat miskin masuk ke dalam daftar penerima bantuan sosial terbaru, termasuk masih menyasar kepada kelompok mampu. Dan seharusnya harus ada yang menindaklanjuti untuk urusan seperti ini agar orang yang kurang mampu bisa mendapatkan bantuan sosial juga.

Dampak kenaikan harga BBM bersubsidi ini juga bukan hanya menyasar kelompok kurang mampu, tapi juga menengah, termasuk industry.

"Keputusan menaikkan BBM bersubsidi itu menjadi resiko besar yang akan mempertaruhkan reputasi pemerintah, reputasi Pak Jokowi."

BLT itu tidak mengurangi dampak negative kenaikan BBM bersubsidi. Sakitnya tetap dirasakan, ibarat, "semua orang digebuki, sebagian dikasih permen," kata Piter.

Dan Piter mengatakan pemerintah masih bisa mengambil opsi lain dengan tidak menaikkan BBM bersubsidi. Di antaranya tetap menahan harga BBM bersubsidi seperti saat ini, karena pemulihan pereknomian masih berlanjut hingga tahun-tahun mendatang. Menurutnya 'perlebaran defisit (APBN) itu nggak besar-besar banget".

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun