Pengaruh Program E-Government Dalam Mengatasi Kesenjangan Digital Sebagai Langkah Pemberdayaan Masyarakat di Era Revolusi Industri 4.0

Menurut Budianti (2003) fungsi e-government sebagai media komunikasi melalui teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan dengan fokus pada percepatan pelayanan publik dana pemrosesan kegiatan pemerintah, dan mentransformasikan administrasi publik. 

Indrajit (2006) menyatakan bahwa mewujudkan keberhasilan e-government memerlukan komitmen pimpinan daerah untuk mendukung dan menerapkan konsep e-government yang tidak hanya mengikuti trend era digital semata. Penerapan website dilaksanakan secara konsisten dan profesional untuk memberikan manfaat bagi masyarakat berkaitan dengan informasi publik, komitmen transparansi dan keterbukaan informasi publik. 

Begitupun menurut Nurhakim (2014) masih ditemukan adanya kesulitan dalam melakukan perubahan di era digital khususnya dalam adopsi dan inovasi teknologi komunikasi, sehingga harus diawali komitmen pimpinan daerah yang memiliki kewenangan. Kemudian perlunya interaksi dan sinergi yang baik antara masyarakat, swasta dan pemerintah sebagai upaya mewujudkan pelaksanaan e-government secara maksimal. 

Selain itu juga dalan kaitannya dengan paradigma pemberdayaan masyarakat. Secara konseptual pemberdayaan (emperworment) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

• Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan;
• Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasajasa yang mereka perlukan;
• Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Jika di analisis permasalahan kesenjangan digital ini dapat di atasi dengan program atau kebijakan E-Government dalam aspek pemberdayaan masyarakat melalui informasi. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui informasi yang mudah diperoleh. Adanya informasi yang mencukupi, maka masyarakat akan belajar untuk menentukan pilihannya di dalam mendapatkan suatu informasi yang diperlukan sehingga kesenjangan digital yang terjadi karena ketidakseimbangan akses dan pemanfaatan teknologi informasi yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti halnya infrastruktur, kekurangan skill atau SDM, kekurangan konten, dan kurangnya pemanfaatan akan internet itu sendiri dapat diatasi. Berikut akan dipaparkan beberapa solusi yang bisa dilakukan yaitu:

• Menyiapkan masyarakat untuk bisa menerima, menilai, memutuskan dan memilih informasi yang tersedia.
• Penyiapan kondisi psikologis bagi masyarakat untuk menerima, menilai, memutuskan dan memilih informasi bagi diri mereka sendiri akan lebih efektif
• Mendewasakan masyarakat untuk bisa mengelola informasi dengan baik.
• Pembangunan infrastruktur dan fasilitas teknologi informasi yang merata antara area perkotaan dan pedesaan, sehingga setiap masyarakat yang ingin mengakses informasi dapat tercapai dengan tersedianya fasilitas yang memadai, sehingga harus semakin memaksimalkan adanya telecentre.

 

SIMPULAN 

Langkah yang terbaik untuk mengurangi kesejangan digital adalah menyiapkan masyarakat untuk bisa menerima, menilai, memutuskan dan memilih informasi yang tersedia. Penyiapan kondisi psikologis bagi masyarakat untuk menerima, menilai, memutuskan dan memilih informasi bagi diri mereka sendiri akan lebih efektif dan mendewasakan masyarakat untuk bisa mengelola informasi dengan baik. Kemajuan teknologi informasi seseorang atau masyarakat akan mendapat kemudahan akses untuk menggunakan dan memperoleh informasi. Maka dari itu dibutuhkan kemajuan dalam bidang teknologi informasi seperti halnya Electronic Government sebagai media penyedia informasi untuk memberikan layanan berupa pemberdayaan kepada masyarakat melalui informasi terbaru dan juga akses yang merata bagi setiap daerah agar tidak terjadi lagi kesenjangan digital di masa revolusi industry 4.0.

 

DAFTAR PUSTAKA 

Boer, L., and A. Koekkoek. 1994. Development and Human Security, no. Third Word Quarterly Journal of Emerging Areas (September).