Peta politik Pilkada DKI Jakarta menjadi liar dan anomalis. Jika 6 bulan lalu kekuatan 60% ada di Ahok, kini kekuatan Ahok diperkirakan tinggal 36%-40%. Mimpi Timses Ahok yang satu putaran sirna. Pasalnya adalah kasus Ahok yang dipelintir menjadi kasus politik dan agama. Pun upaya SBY, MUI dan FPI yang menunggangi kasus Ahok menjadi alat gerus kekuatan Ahok. Namun anomali politik terjadi yakni Anies yang sebelumnya kurang diperhitugkan menyodok dan menggusur Agus dengan 26% -35% suara. Agus sendiri hanya akan menempati kursi buncit di bawah 25% suara.
Mari kita tengok peta anomali kekuatan politik dan faktor penentu kemenangan Ahok dan Anies ke putaran kedua Pilkada DKI menjelang pencoblosan 15/02 dengan hati gembira riang ria senang sentosa bahagia suka-cita jungkir balik koprol menari menyanyi sambil menertawai kegagalan SBY, MUI dan FPI dalam menggoyang Ahok untuk menggiring suara ke Agus selamanya senantiasa.
Enam bulan lalu Ahok yang sejatinya tak terbendung di Pilkada DKI menjadi korban politik ambisi SBY yang mencalonkan Agus. SBY yang awalnya melihat kasus Ahok sebagai peluang untuk menyingkirkan Ahok ternyata mendapat perlawanan sengit. Justru penelikungan dilakukukan Anies – yag sesama Arab dengan Rizieq FPI – yang diharapkan ke Agus berbalik ke arah Anies. Terjadi anomali.
Pada dua bulan lalu, suara Ahok tergerus hebat begitu kasus Ahok menjadi isu politik yang dibalut agama. FPI pun seolah mendapatkan durian runtuh yang mendompleng nama MUI menjadi pahlawan. FPI yang memang musuh Ahok sejak lama menggandengn FUI untuk memelintir setiap hal terkait Ahok – bahkan apapun yang menyangkut Rizieq FPI dengan entengnya disebut oleh FPI dan Rizieq sebagai fitnah fitnah dan fitnah. Bahkan Rizieq sebagai tersangka kasus penistaan Pancasila dan juga termasuk kasus Firza Husein yang menyebutkan chat WhatsApp dengan Rizieq FPI pun disebut sebagai fitnah.
SBY yang punya kepentingan pun berkoar-koar soal Agok namun gagal menyebut tentang penistaan Pancasila oleh Rizieq. Sikap double standard yang akhirnya menjadi boomerang buat Agus dan SBY pada akhirnya. SBY yang berharap dengan dukungan dana tak terbatas yang dimiliki beserta para kroni-kroninya pun akhirnya kehilangan akal karena elektabilitas Agus yang sudah dibantu Denny JA pun gagal memeroleh dukungan. Plus kasus Sylvi dan pemilihan Sylvi dan Agus yang culun politik membuat pasangan ini tampak kedodoran bahkan menghapal omongan belepotan di tiga debat Pilkada DKI.
Justru partai agama PKS dan partai nasionalis Gerindra mencuri start dengan merapat ke FPI. Euforia dukungan di demo-demo dianggap sebagai pintu masuk untuk mendapatkan dukungan. Euforia kemenangan sesaat FPI dianggap sebagai kekuatan nyata politik – dengan menafikan perlawanan yang dilakukan oleh Timses Ahok termasuk Golkar, PDIP, Hanura, dan Nasdem.
Maka Anies pun – yang karena tidak becus bekerja dipecat oleh Presiden Jokowi sebagai menteri – memanfaatkan momentum dengan memeroleh dukungan FPI. Anies secara resmi adalah calon yang didukung oleh FPI: FPI adalah Anies, Anies adalah simpatisan FPI.
Dengan kondisi ini SBY kecolongan dan kehilangan dukungan dari FPI yang sudah disambangi oleh Anies. SBY pun tidak berani merapatkan Agus ke FPI setelah Anies merapat. Yang dilakukan oleh SBY sesuai perhitungan karena kasus Ahok kental akan peran SBY yang berteriak-teriak tak karuan.
Pun kaitan dengan MUI dan FPI juga dipandang oleh SBY sebagai hal yang harus dihindari setelah ramai tersulut pertemuan dan komunikasi dengan Ma’ruf Amin. SBY meradang dan ujungnya menyerang Presiden Jokowi melalui akun Twitter curhat.
Kondisi yang liar antara kekuatan nyata di masyarakat, media, kasus Ahok, maneuver SBY, FPI, MUI dan parpol menjadikan peta kekuatan sangat menarik untuk diikuti. Kampanye sectarian atas nama agama, politik dan pencampuran agama-politik menjadikan peta kekuatan politik terkini berubah.
Kekuatan Agus. Kekuatan Agus sejatinya memanfaatkan nama SBY. Agus didorong oleh ambisi SBY membangun dinasti politik yang telah poranda. Agus diproyeksikan untuk meneruskan kekuasaan sebagai alat bargaining position alias alat tawar politik. Posisi Gubernur DKI menjadi alat strategis.
