Ahok akan diadilisi secara transparan dan dengan durasi yang panjang sebagai strategi untuk melemahkan lawan politik. Dengan pengadilan yang transparan, justru publik akan melihat siapa di balik upaya tekanan terhadap Ahok ini. Kasus Ahok pun menjadi benderang sebagai kasus yang diliputi oleh tekanan politik dan massa yang diorkrestasi dan dibumbui dengan sentimen SARA yang membahayakan kehidupan bangsa Indonesia.
SBY dan FPI pun lupa bahwa di pemerintahan Presiden Jokowi ada dukungan Golkar. Golkar pun memiliki orang kuat semacam Setya Novanto – yang mendukung the Operators – dalam mengambil langkah strategis. Maka Rizieq FPI pun kini mengalami pemolisian dan pelaporan bertubi – bahkan kasus yang sudah selesai pun dihidupkan kembali seperti kasus “Sampurasun” yang menghina kebudayaan Sunda.
Kini kasus Ahok akan diputuskan berdasarkan kondisi nyata pembuktian persidangan dan kalkulasi politik setelah penyeimbangan dan persiapan dengan mengamankan situasi politik. Pun kasus pelaporan terhadap Rizieq FPI menjadi salah satu indikator keputusan terhadap Ahok. Ahok pun berjiwa besar dan nothing to lose karena apapun hukuman bagi Ahok, Ahok tetap menjadi pahlawan demokrasi dan pluralisme Indonesia.
Di tengah gencetan itu, Presiden Jokowi pun melakukan safari komunikasi politik dan menggandeng dukungan dari berbagai elemen ormas pencinta NKRI. KH Said Aqil Siradj pun memimpin gerakan untuk membentengi ormas radikal dengan mengerem keterlibatan kaum nahdliyin NU dari demo-demo yang dipimpin oleh FPI. Terbukti efektif Banser di seluruh Indonesia bersiaga mengerem setiap upaya untuk merusak dan mengganggu kebhinekaan dan pluralisme Indonesia.
Nah, bagi SBY ternyata berbagai kalkulasi politiknya salah – dan Agus dipastikan akan keok. Faktor (1) realitas internal FPI, (2) kedekatan etnisitas Arab dan keturunan Anies dan Rizieq, (2) latar belakang Sylivi, (3) sikap megalomania dan post-power syndrome SBY sendiri, (4) kualitas manajerial dan intelektual Agus yang ngambang dengan dibuktikan di dua sesi debat Pilkada DKI, (5) gerakan the Operators yang secara strategis memetakan kondisi politik dan mampu menangkap all the perpetrators of political turmoil that endanger NKRI.
Terkait kasus Ahok, (faktor kekuatan Golkar dengan Setya Novanto-nya dalam persidangan Ahok sebagai bagian dukungan ke NKRI tidak bisa dianggap remeh. Yusril pun dalam kasus Ahok lebih banyak mengamati sekarang mengingat berbagai kepentingan besar tengah berlangsung dan bersaing.)
Nah,kasus Ahok, gerakan FPI dengan Rizieq FPI-nya, kalkulasi politik salah kaprah SBY, dan peta persaingan elite antara SBY, Presiden Jokowi yang tengah berkuasa, dan Prabowo menjadi gambaran nyata dengan akibat nyata untuk Pilkada DKI Jakarta. Inilah tiga gambaran pilihan warga DKI Jakarta setelah blunder kalkulasi politik SBY terjadi.
Pertama, Agus adalah ambisi nyata megalomania SBY. Sylvi adalah birokrat yang tidak memiliki basis dukungan di kalangan PNS DKI Jakarta sama sekali. Maka publik Jakarta melihat memilih Agus sama dengan memilih SBY yang selama 10 tahun gagal total dan tidak membangun apa-apa selain kata akan akan akan akan doang.
Kedua, Anies adalah representasi FPI dan Sandiaga tak usah dihitung sama sekali. Maka warga Jakarta pun dengan mudah akan menganalisis apakah akan menyerahkan pemerintahan DKI Jakarta kepada Anies yang pendukung FPI secara kulturan dan ideologis di tengah Jakarta yang metropolis.
Pun warga DKI Jakarta pencinta pluralisme dan kebhinekaan sebagain besar tentu akan menjauhi Anies Baswedan yang menjadi menteri saja tidak becus maka dipecat oleh Presiden Jokowi. (Anies dipecat karena tak memiliki kemampuan manajerial kompleks dan kalah prestasinya dengan DR (HC) Susi Pudjiastuti yang SMA pun tak tamat hahaha.)
Teori didzolimi karena dipecat tidak bekerja sama sekali karena rakyat DKI Jakarta pada cerdas. Maka pilihan terhadap Anies oleh warga DKI pun menyurut yang tentu mengecewakan Prabowo yang nasionalis sejati dengan partai nasionalis Gerindra. Warga massa pemilih mengambang melihat aliansi dukungan FPI dan partai agama PKS di DKI jelas akan menjauhi Anies Baswedan.
