Demo 212, Kekuatan Presiden Jokowi dan Strategi Intelejen Hadapi Makar dan Terorisme

Demo 212 yang begitu membahana gaungnya sejatinya adalah titik balik menuju benderang tentang politik, keberagamaan, dan terorisme. Demo 212 – dan demo serta meningkatnya suhu politik sebelumnya – dengan picuan Ahok sesungguhnya menjadi pisau bermata dua yang menentukan baik bagi Presiden Jokowi maupun lawan politik.

Mari kita telaah kekuatan Presiden Jokowi dan strategi pemetaan brilian yang dilakukan oleh Polri dan aparat intelejen dalam menghadapi makar dan terorisme yang memanfaatkan kehangatan isu politik dan aneka demo tentang Ahok dengan hati riang gembira senang sentosa sambil menari menyanyi berdansa koprol jungkir balik merayakan dan mengapresiasi Polri menggagalkan pemboman Istana Presiden dan pencegahan makar selamanya senantiasa.

Dalam kurun waktu peredaman suhu politik pasca demo 212, pasca peristiwa penangkapan tersangka makar dan pelanggaran ITE, dalam persidangan Ahok pun warna politik begitu kental. Warna keberagamaan di luar sidang pun tergambar jelas. Sementara pembonceng kegiatan demo dengan upaya makar dan terorisme berhasil digagalkan oleh Polri berdasarkan operasi intelejen. Bahkan upaya pemboman Istana Presiden RI yang dirancang pun gagal total dengan penangkapan teroris Bekasi dan antek-anteknya.

Ketiga gambaran pemetaan intelejen itu tampak dalam peristiwa yang menyertai yang membuktikan kebenaran ucapan Presiden Jokowi tentang penunggangan politik – yang memanfaatkan suhu politik panas.

Pertama, benderangnya pemetaan intelejen tentang aktivitas politik. Warna demo sebelum 212 adalah warna demo yang disinyalir ditunggangi muatan politik seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi – berdasarkan informasi intelejen tentunya. Maka Demokrat berteriak-teriak kebakaran jenggot minta klarifikasi. Hal yang tak digubris oleh Presiden Jokowi dan Polri.

Pun sebelum demo SBY adalah orang yang berteriak-teriak di media sosial seperti halnya Rizieq FPI dalam menanggapi kasus Ahok. Lain Rizieq FPI lain pula tujuan SBY adalah agar Ahok hengkang dari persaingan Pilgub DKI 2017 dan melapangkan jalan bagi Agus anaknya yang tak bakal menang di DKI.

Ucapan Presiden Jokowi tentang penunggangan politik demo 411 terjawab dengan pada 212 dini hari dan pagi ditangkapnya Ratna Sarumpaet, Ahmad Dhani, Sri Bintang Pamungkas, dan kawan-kawan dengan berbagai tuduhan yang berbeda dari makar, pelanggaran UU ITE, sampai penghinaan simbol negara yakni Presiden RI.

Reaksi atas penangkapan beberapa orang tersangka makar dan lainnya pun senyap – meskipun pada awalnya Prabowo dan Fadli Zon serta mereka meragukan upaya makar tersebut. Namun Polri dengan sigap dan tegas melakukan penahanan dan sangkaan makar tetap melekat pada mereka yang disangka makar. Polri pun merangsek mengumpulkan bukti dengan penggeledahan di rumah Rachmawati dan Sri Bintang Pamungkas – terpidana pada masa eyang saya Presiden Soeharto.

Kuasa hukum para tersangka makar pun berteriak-teriak melemahkan dan mengajukan dalih bukan upaya makar. Mulai dari Yusril Ihza Mahendra dan Razman Nasution berteriak koor menolak tuduhan. Itu tindakan sah. Namun, Polri bukanlah institusi kacangan yang dengan mudah menangkapi orang dengan tuduhan atau sangkaan seberat makar.

Bahkan peta pendanaan upaya makar pun sudah didapatkan oleh Polri – meskipun dibantang oleh para tersangka. Berbagai alat bukti dikumpulkan untuk menjerat tersangka makar dan sangkaan lainnya. Jelas semakin hari Polri semakin menunjukkan berbagai bukti yang membuat berbagai pihak mengatur strategi baru – antara senyap atau menenangkan diri untuk mencari selamat.

Melihat kesigapan Polri mengumpulkan bukti, maka para politikus pun sepakat mengikuti pembuktian penyidikan Polri dan ditunggu di pengadilan. Ini adalah sikap kehati-hatian para politikus dalam menghadapi para aktivis yang berseberangan dengan Presiden Jokowi.

Maka dalam penangkapan tersangka makar, Polri menunjukkan ditungganginya demo 411 oleh rancangan aktivitas politik, dan demo 212 akan ditunggangi untuk kegiatan selain tuntutan terhadap Ahok – yang juga berbau politik kental. Ahok pun menyampaikan di persidangan pada 13 Desember 2016 lalu tentang warna politik pengadilan atasnya.

Menghadapi situasi politik itu, maka gerakan pencinta NKRI pun muncul di seantero Indonesia seperti pawai cinta tanah air 412 setelah demo 212. Berbagai aktivitas frontal dan kental mendukung NKRI menjadi gambaran betapa mayoritas publik mencintai NKRI dalam keberagaman dan pluralisme dalam NKRI.

Kedua, pemetaan aktivitas keberagamaan FPI dan lain-lain. Picuan kasus Ahok menjadi alat munculnya momentum bagi FPI untuk unjuk gigi – dengan memanfaatkan fatwa MUI sebagai pijakan legitimasinya. Momentum Ahok adalah saat tepat untuk bergeraknya FPI dalam aktivitas keberagamaannya. Pas. Cocok. FPI selalu berseberangan dan menentang Ahok sejak sebelum Pilgub 2012, Pilpres 2014, dan Pilgub 2017. Bahkan FPI pun mengangkat Gubernur DKI versi FPI sebagai tandingan terhadap Ahok bernama Fakhrurozy Ishaq pada 2014 lalu.

FPI pun bergerak cepat dan memanfaatkan momentum dengan tetap gaya FPI yang meledak-ledak. Publik pun sebagian kecil mengikuti ajakan berdemo oleh FPI dan aneka ormas pendukungnya. Maka momentum itu menjadi gambaran aktivitas keberagamaan yang dapat dilihat secara telanjang.

Perang rebutan tentang jumlah pendemo Ahok antara yang pro-Ahok dan pendukung FPI berlangsung. Jumlah pendemo sebesar tak lebih dari 300 ribu orang. Sementara Rizieq FPI dan para pendukungnya menyebut pendemo jutaan. Tujuan pembesaran jelas – menunjukkan dukungan terhadap FPI besar. Sementara sesungguhnya, berapa pun jumlahnya, bagi Polri dan pemerintah, pemetaan kekuatan politik baik lawan maupun kawan berhasil dilakukan dengan sempurna.

Dengan pemetaan tersebut, pemerintahan Presiden Jokowi mengambil langkah-langkah praktis yakni mendorong aktivitas keberagamaan yang beraneka.  Maka berbagai kalangan bukan hanya yang diinisiasi oleh MUI atau FPI namun oleh berbagai kalangan yang lebih luas dilakukan kegiatan keberagamaan. Berbagai aktivitas keberagamaan seperti di Semarang, Bandung, dan Makassar serta kota-kota lain diwarnai oleh kegiatan keberagamaan yang menggambarkan Islam sebagai rahmatan lilalamin, dalam konteks hablum minannas dan hablum minallah.

Pun pertemuan dengan berbagai tokoh agama dan para kiai sepuh yang berpengaruh di Indonesia pun juga menjadi agenda Presiden Jokowi. Silaturahmi ini menjadi penting di tengah suhu politik yang tinggi yang diwarnai oleh dugaan dan sangkaan makar serta aktivitas keberagamaan yang meningkat.

Langkah Presiden Jokowi dan Kapolri serta Panglima TNI dalam menurunkan suhu politik dengan bersilaturahmi ke para kiai sepuh NU sangat tepat. Langkah itu mampu menyeimbangkan dan mendudukkan permasalahan secara jernih, termasuk kasus Ahok, upaya makar dan pelanggaran UU ITE serta penghinaan terhadap Presiden RI.

Ketiga, pemetaan terorisme dan radikalisme. Peristiwa memanasnya suhu politik pun dimanfaatkan oleh teroris untuk mengail di air keruh. Kewaspadaan tinggi dilakukan oleh aparat keamanan dan intelejen. Momentum tepat pun akan selalu dimanfaatkan oleh teroris.

Apalagi kini 60-an teroris ISIS asal Indonesia yang berperang di Iraq dan Syria telah kembali ke Indonesia. Mereka pun dalam pantauan aparat keamanan. Pun kini sekitar 100 orang yang kini masih tertahan di Turki, sebagian ratusan lainnya termasuk anak Imam Samudera, Abu Jundal telah tewas. Teroris jaringan Bahrun Naim inisiator dan pendana pemboman Sarinah masih menjalankan aksinya.

Kewaspadaan dan operasi intelejen tinggi tersebut berhasil menggagalkan pemboman Istana Presiden. Keberhasilan mencegah pemboman oleh Polri ini sedemikian hebat dan patut diapresiasi. Rancangan pemboman yang sudah rapi berhasil digagalkan secara tepat.

Namun karena memang sentiment anti pemerintah tinggi, maka sebagian pihak menyebut sebagai pengalihan. Yang benar adalah kenyataan bahwa aparat intelejen Indonesia dalam kasus terorisme telah melakukan pemetaan dengan sangat teliti. Bahwa Polri dan aparat intelejen telah mengantongi seluruh jaringan utama teroris di Indonesia.

Pemetaan teradap teroris diketahui, mulai jaringan Al Qaeda pimpinan Hambali, jaringan teroris pimpinan Abu Bakar Ba’asyir, teroris Indonesia bekas yang berperang di Afghanistan dan para keturunannya, serta berbagai jaringan lainnya, termasuk kalangan eks teroris ISIS. Mereka semua dipantau dengan seksama dan Polri hanya akan bertindak setelah mereka bergerak. (Inilah kekurangan kekuatan UU Anti Terorisme Indonesia yang berbeda dengan ISA di Singapura dan Malaysia yang bisa menangkapi teroris ketika niatan muncul.)

Jadi, begitu jaringan Bahrun Naim sudah bergerak, maka dengan sigap Polri bertindak tepat. Jadi prestasi Polri dalam membekap jaringan teroris Bekasi adalah hasil operasi intelejen yang sangat cermat dan brilian berdasarkan blue-print pemetaan terhadap para teroris dan jaringan mereka yang sudah diketahui.

Dengan demikian, aneka demo 411 dan 212 serta berbagai aktivitas karnaval kebangsaan di Indonesia telah berhasil memetakan tiga hal. Peta aktivitas politik, keberagamaan, dan terorisme lebih dapat dikenali dengan baik. Rangkaian pernyataan Presiden Jokowi terbukti dengan aktivitas demo yang ditunggangi politik dan lainnya yakni dengan ditangkapnya para tersangka makar. Pun pemanfaatan momentum suhu politik bukan hanya oleh anasir teroris, politikus trondolo, begundal politik,  namun juga oleh pemerintah. Inilah momentum yang sangat menentukan bagi Presiden Jokowi.

Salam bahagia ala saya.