Perang tentang jumlah peserta doa damai 212 yang hanya kurang dari 300 ribu disebut oleh Rizieq FPI sebagai 7,5 juta orang – padahal lahan sempit segitu hahahaha. Tujuannya adalah membesarkan dukungan sebagai gambaran kekuatan. Itu sebagai bukti kecelenya dan termakannya strategi silent movement and measures yang dilakukan oleh Pemerintah RI dengan organ intelejen, TNI-Polri, BIN, dan masyarakat.
Dengan latar belakang operasi seperti di atas, maka dengan mudah TNI-Polri mengenali dengan baik dan akhirnya menangkap para tersangka makar dan pelanggar UU lainnya. Publik pun dibuat terperangah oleh aksi tegas Polri-TNI mencokok para tersangka. Para begundal politik kaget dan ciut karena Polri mengantongi bukti-bukti upaya dan percobaan makar secara akurat dan akan dibeberkan di pengadilan.
Perang opini menjadi tak penting terkait makar dan kritik. Rakyat dan pemerintah bukan orang tolol bin bahlul plus bego. Hukum harus ditegakkan di atas tekanan massa siapa pun yang akan mengganggu NKRI. Pernyataan politik para politikus seperti Prabowo sekali pun tetap dalam koridor normatif dan lawful. Prabowo pun sejak awal tidak mendukung revolusi, pendongkelan kekuasaan di luar koridor demokrasi dan hukum.
Kasus Ahok pun tengah menggelinding di pengadilan. Maka rakyat dan publik yang waras akan mengawal kasus itu dengan kepala dingin. Upaya menekan pemerintah – yang pemerintah telah menjalankan dan tidak tunduk pada tekanan massa – yang berlebihan dan keluar konteks kasus Ahok jelas akan menimbulkan psychological backlash di kalangan pendukung sendiri dan akan menimbulkan  moment of truth di kalangan penentang – sekaligus pendukung Ahok.
Situasi dan perasaan dalam diri individu menjadi mengadem, menyejuk, mendingin – sadar akan kebenaran hakiki bukan dalam bentuk tekanan massa kumpulan sesaat, namun ada dalam kebenaran alam. Kesan lemahnya Presiden Jokowi, soliditas TNI-Polri, Intelejen dan BIN, massa pendukung NKRI, dan ketidaktegasan dalam penegakan hukum dijawab dengan jelas.
Untuk itu (1) kasus Ahok ditangani secara proporosional – dan Polri mengantisipasi lanjutan demo pula tentu yang akan berkurang intensitasnya karena muncul moment of truth dan kesadaran – dan (2) para begundal politik dipojokkan, dan (3) tersangka makar ditangkap dan akan diadili.
Oleh sebab itu, maka terkait (1) sangkaan makar terhadap 8 orang, (2) gerakan demo lanjutan FPI mengawal kasus dan anti Ahok, dan (3) terorisme yang menjadi ancaman karena bisa menyelinap di tengah gerakan destabilisasi seperti upaya makar dan pemufakatan jahat serta chaos, menjadi perhatian aparat keamanan, intelejen, TNI-Polri.
Intensitas gerakan itu akan melemah dan berkurang bersamaan dengan munculnya moment of truth di kalangan masyarakat – baik pendukung maupun penentang Ahok karena semakin banyak melihat dan mendengarkan kata “pakai’ dalam video Ahok.
Demo damai 212 diikuti tak lebih dari 300 ribu orang. Itu bukti adanya dan berjalannya hukum Allah SWT yakni sunnatullah yang tak akan bertentangan dengan nurani manusia – yang menjadikan moment of truth di kalangan rakyat dan pemerintah serta bangsa Indonesia secara keseluruhan. Maka demo lanjutan hanya akan menghasilkan (1) peta politik dan gerakan massa sesungguhnya, (2)
Maka pada gilirannya muncul penyadaran diri akan kebenaran dalam spiritual, mental, and religious consciousnessyang merupakan bagian dari sunnatullah, hukum alam, dan hukum Allah SWT yang selalu benar dan tidak bertentangan dengan hukum alam itu sendiri.
Dalam koridor politik, hukum, dan keamanan, Pemerintahan Presiden Jokowi-JK beserta TNI, Polri, BIN dan lembaga-lembaga negara sepenuhnya dalam koordinasi dan subordinasi sesuai hukum – dan tidak akan menyerah oleh makar dan tekanan publik yang illegal, apalagi revolusi ala FPI yang dikatakan sesuai prosedur (bah…mana ada revolusi sesuai prosedur sama juga nggak ada revolusi nyong.)
